PemProv Malut

Ketika pemerintah sibuk merayakan usia daerah, siapa yang sedang mengurus penderitaan rakyatnya? Dua puluh tujuh tahun Maluku Utara bukan sekadar angka yang pantas dirayakan dengan panggung megah, sorotan lampu, dan kehadiran artis ibu kota. Usia ini seharusnya menjadi ruang evaluasi untuk mengukur sejauh mana kekuasaan telah menunaikan tanggung jawabnya kepada rakyat. Sebab, di balik kemeriahan […]

TERNATE — Linidaily.id, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Malut. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Perindag, Yudhitya Wahab, serta Kepala Bidang Perdagangan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, Muhammad Abdul Djafar. Penetapan ini diumumkan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Malut, Mhateo Matulessy, […]

TERNATE, linidaily.id Selain tata kelola pembiayaan lewat skema BLUD, satu pelajaran penting lain yang dibawa pulang tim studi banding Maluku Utara dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah bagaimana pengelolaan perikanan berkelanjutan di sana ditopang oleh dua pilar kelembagaan yang saling melengkapi: Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) dan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP). Keduanya […]

TIDORE,Linidaily.id Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan (2/9/2026) resmi menahan dua orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek Pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021. Penahanan ini menjadi babak baru sekaligus bukti nyata bagaimana miliaran rupiah dana rakyat bisa lenyap tanpa jejak di tengah kekayaan laut yang […]

TERNATE — Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Maluku melakukan Kajian Pembangunan Ekonomi Syariah sekaligus penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Syariah Provinsi Maluku Utara. Setelah sebelumnya dimulai di tiga daerah, kegiatan pengumpulan data dan pemetaan potensi kini telah mencakup lima wilayah, yaitu Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera […]

Gerakan Laskar Anti Korupsi (GALAK) membawa dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut menyebut nama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan berkaitan dengan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sejumlah proyek pembangunan. Direktur GALAK, Muslim Arbi, menyerahkan laporan pengaduan masyarakat itu ke Gedung Merah Putih […]

Ternate, Linidaily.id. Rencana pengajuan pinjaman daerah senilai Rp1 triliun oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang disampaikan Gubernur Sherly Tjoanda ke DPRD Provinsi memicu gelombang penolakan tajam dari masyarakat sipil. Forum Pejuang Pemekaran Provinsi Maluku Utara (FPPPMU) menegaskan akan melayangkan gugatan hukum jika usulan tersebut tetap disetujui, dengan alasan kebijakan ini berisiko membebani keuangan daerah dan […]

Gelombang penolakan terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencuat melalui aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pengawas Pemerintahan (AMPP)–Togammoloka di Kota Ternate, Rabu (22/7/2026). Sejumlah titik menjadi lokasi aksi, dengan konsentrasi massa terpusat di depan Hotel Bela, kawasan Jati. Ketua Umum AMPP–Togammoloka, M. Iram Galela, menjelaskan bahwa aksi tersebut […]

Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah menyusun langkah antisipatif untuk menghadapi penurunan kapasitas anggaran daerah, salah satunya melalui rencana pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2027. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas berkurangnya aliran dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kondisi fiskal daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin […]

Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Maluku Utara (FPPPMU) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Maluku Utara agar tetap berada pada koridor keadilan, transparansi, dan kepentingan publik. Melalui dialog terbuka bertajuk “Dugaan Monopoli Proyek Daerah oleh Kerabat Gubernur”, FPPPMU memandang bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan perlu dibahas secara terbuka, objektif, […]