Ternate Mengering di Bawah Bayang-Bayang El Niño: Jangan Tunggu Krisis Air

Hampir sebulan tanpa hujan, siang yang terasa menyengat, dan angin kencang yang bertiup berjam-jam mulai menjadi pengalaman sehari-hari warga Ternate. Situasi ini tidak layak dibaca sebagai panas musiman biasa. Pada pertengahan Agustus 2026, Indonesia memang sedang menghadapi El Niño yang kuat. BMKG mencatat anomali suhu muka laut di wilayah Niño 3.4 pada Dasarian I Agustus mencapai +2,77°C dan mengategorikannya sebagai El Niño sangat kuat. WMO juga menyatakan El Niño kuat sedang berkembang dan diperkirakan menguat pada Agustus–Oktober 2026.

Bagi Maluku Utara, ini bukan sekadar berita meteorologi. El Niño umumnya menekan curah hujan di Indonesia. BMKG memperkirakan pada pertengahan Agustus hingga awal September, Maluku Utara termasuk wilayah dengan potensi hujan rendah. Beberapa kabupaten/kota di provinsi ini bahkan sudah masuk kategori “siaga” kekeringan meteorologis. Fakta di lapangan lebih keras lagi: pada 1 Agustus 2026, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara menyalurkan 8.000 liter air bersih kepada 300 warga Desa Dodaga, Kecamatan Wasilei Timur. Halmahera Timur. Artinya, ancaman kekurangan air di Maluku Utara bukan lagi kemungkinan di atas kertas; tanda awalnya sudah muncul.

Masalah ini menjadi lebih serius karena Maluku Utara adalah provinsi kepulauan. Kota Ternate berdiri di pulau vulkanik kecil, dengan ruang resapan yang terbatas dan ketergantungan besar terhadap air tanah. Penelitian di Kelurahan Fitu, Ternate Selatan, menunjukkan kualitas sebagian sumur pesisir dipengaruhi pergerakan pasang surut, terutama pada parameter salinitas dan daya hantar listrik. Ketika hujan berkurang, pengisian kembali air tanah ikut melemah. Jika pengambilan air tanah justru meningkat karena kebutuhan masyarakat, hotel, usaha, dan perkantoran, risiko intrusi air laut akan semakin besar.

Di sinilah El Niño bertemu dengan persoalan yang jauh lebih besar: pemanasan global. El Niño bukan disebabkan langsung oleh perubahan iklim; ia merupakan fenomena alam. Namun fenomena tersebut sekarang berlangsung di dunia yang sudah lebih panas akibat akumulasi gas rumah kaca. WMO mencatat rata-rata suhu permukaan bumi pada 2025 sekitar 1,43°C ± 0,13°C lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 1850–1900, periode yang digunakan sebagai acuan kondisi praindustri. Kenaikan yang tampak kecil ini sebenarnya sangat besar dalam skala iklim global karena menunjukkan bahwa sistem bumi secara keseluruhan telah menyimpan panas jauh lebih banyak dibandingkan satu setengah abad lalu, menjadikannya tahun terpanas kedua atau ketiga dalam catatan global. WMO juga menegaskan bahwa perubahan iklim dapat memperberat dampak yang menyertai El Niño meskipun belum ada bukti bahwa pemanasan global secara langsung meningkatkan frekuensi setiap kejadian El Niño.

Artinya, El Niño sekarang bekerja di atas “lantai suhu” bumi yang semakin tinggi. Dampaknya dapat terasa melalui tekanan panas, meningkatnya kebutuhan air, menurunnya kelembapan tanah, serta bertambahnya risiko gangguan pertanian dan kebakaran vegetasi. Bagi wilayah kepulauan, persoalan ini lebih sensitif karena cadangan air tawar tidak sebesar wilayah kontinental dan distribusi bantuan air antarpulau membutuhkan biaya serta kesiapan logistik yang lebih besar.

Jika kemarau bertahan sampai akhir 2026, Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak boleh menunggu sampai keran warga berhenti mengalir. Langkah pertama adalah membangun sistem peringatan dini krisis air berbasis data. Debit sumber air, muka air tanah, salinitas sumur, hari tanpa hujan, dan konsumsi pelanggan harus dipantau serta diumumkan secara berkala. Dengan begitu, pembatasan penggunaan air dapat dilakukan sebelum keadaan berubah menjadi darurat.

Kedua, pemerintah harus membatasi pengambilan air tanah di kawasan pesisir dan menjaga kawasan resapan di lereng Gamalama. Pembangunan yang menutup permukaan tanah secara berlebihan perlu dikendalikan karena kota tidak mungkin mempertahankan cadangan air jika kemampuan tanah menyerap air terus berkurang.

Ketiga, kantor pemerintah, sekolah, pasar, hotel, rumah ibadah, dan permukiman baru perlu memiliki sistem penampungan air hujan. Air yang melimpah pada musim basah tidak boleh terus dibiarkan mengalir ke laut tanpa disimpan. Dalam konteks pulau kecil, air hujan harus dipandang sebagai cadangan strategis, bukan sekadar limpasan.

Keempat, skenario darurat harus disiapkan sekarang: tangki air, reservoir sementara, sumur yang aman, titik distribusi, serta jalur pasokan antarpulau bagi wilayah paling rentan. Untuk pulau kecil yang sumber air tawarnya sangat terbatas, desalinasi skala terbatas dapat dipertimbangkan sebagai cadangan, bukan sebagai alasan untuk terus mengeksploitasi air tanah.

Kemarau 2026 seharusnya menjadi peringatan. Persoalan terbesar bukan hanya El Niño, tetapi apakah pemerintah masih mengelola air dengan pola lama di tengah iklim yang sudah berubah. Di provinsi kepulauan seperti Maluku Utara, ketahanan air harus diperlakukan sebagai urusan strategis setara dengan pangan, kesehatan, dan kebencanaan. Jika pemerintah baru bergerak setelah sumur menjadi asin dan tangki air menjadi rebutan, masalah itu tidak lagi dapat disebut semata-mata bencana alam. Itu adalah kegagalan tata kelola.