Belajar dari NTB: Kemandirian Pokmaswas Petrando dan Kekuatan Jejaring Forum Jadi Kunci Pengawasan Laut Berkelanjutan

TERNATE, linidaily.id Satu lagi pembelajaran dibawa pulang tim studi banding pengelolaan perikanan berkelanjutan Maluku Utara dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): bagaimana kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) bisa mandiri secara ekonomi sekaligus terhubung dalam jejaring yang kuat. Kunjungan kali ini menyasar Forum Pokmaswas NTB dan salah satu kelompok binaannya, Pokmaswas Petrando, yang mengawasi kawasan perairan Gili Petagan, Gili Bidara, dan Gili Kondo yaitu kawasan yang dikenal luas sebagai Gili Lampu membentang hingga Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Sulat-Lawang di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur.

Forum Pokmaswas NTB sendiri baru terbentuk 7 Juni 2024 dan dilantik sehari setelahnya oleh Penjabat Gubernur NTB. Namun dalam waktu singkat, forum ini telah menaungi tidak kurang dari 79 Pokmaswas aktif yang tersebar di seluruh wilayah NTB, lengkap dengan koordinator wilayah di setiap kabupaten/kota. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020, forum ini menjalankan lima tugas pokok Pokmaswas: pengawasan, pencegahan, pelaporan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dan konservasi ekosistem laut. Selain itu, forum berperan sebagai simpul koordinasi antar-Pokmaswas, wadah pertukaran informasi soal modus illegal fishing dan aturan baru, saluran advokasi ke pemerintah daerah dan DPRD, sekaligus penghubung ke jejaring NGO, akademisi, dan sektor swasta.

Salah satu kekuatan Forum Pokmaswas NTB yang menonjol adalah kemampuannya menjalin kemitraan dengan sektor swasta secara setara, bukan sekadar sebagai penerima bantuan. Perusahaan seperti PT. Sun Cable dan PT. Amman Mineral tercatat menjadi sponsor Jambore Pokmaswas NTB 2024 dan 2025, sementara hotel, restoran, dan dive center di kawasan wisata bahari menjalin kerja sama CSR, kemitraan paket ekowisata, hingga pengawasan bersama terhadap kapal asing atau nelayan ilegal. Forum ini bahkan punya semboyan tegas soal posisi tawarnya: “Pokmaswas tidak meminta-minta, Pokmaswas menjual jasa konservasi yaitu keamanan, keindahan, dan cerita,” sehingga posisinya adalah mitra, bukan objek CSR semata.

Kemandirian serupa juga tergambar jelas pada Pokmaswas Petrando, yang telah berdiri sejak 1 Maret 2016 di Dusun Purwakarya, Desa Padak Guar. Selain menjalankan tugas inti pemantauan dan pengawasan di perairan Selat Alas serta kawasan konservasi TWP Gili Sulat-Lawang, kelompok ini mengelola unit usaha sendiri berupa penyewaan alat snorkeling, perlengkapan diving, dan tenda camping bagi wisatawan. Sumber pendanaan kelompok pun beragam: swadaya anggota, donatur, dan keuntungan unit usaha wisata tersebut dan bukan semata mengandalkan bantuan pemerintah.

Dibandingkan dengan kondisi di Maluku Utara, yang saat ini memiliki puluhan kelompok Pokmaswas tersebar di berbagai kabupaten/kota namun umumnya masih bekerja secara mandiri tanpa payung forum tingkat provinsi, model NTB menawarkan sejumlah pelajaran berharga. Dari sini, ada beberapa rekomendasi yang layak dipertimbangkan bagi pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis Pokmaswas di Maluku Utara.

Pertama, mendorong pembentukan Forum Pokmaswas tingkat provinsi Maluku Utara yang menaungi seluruh kelompok Pokmaswas di berbagai kabupaten/kota, lengkap dengan koordinator wilayah, sehingga program kerja antar-kelompok tidak berjalan sendiri-sendiri dan tumpang tindih. Kedua, mendorong setiap Pokmaswas mengembangkan unit usaha ekowisata bahari atau jasa penunjang wisata sebagai sumber pendanaan mandiri, mencontoh model Petrando, alih-alih hanya bergantung pada bantuan hibah pemerintah maupun donor.

Ketiga, membangun kemitraan setara dengan sektor swasta yaitu perusahaan tambang, perhotelan, maupun pelaku usaha wisata dalam bentuk CSR, sponsorship kegiatan, atau dukungan logistik dan pelatihan, dengan memposisikan Pokmaswas sebagai mitra strategis, bukan penerima bantuan pasif. Keempat, memperkuat sistem administrasi kelompok secara seragam, mencakup kepengurusan yang dipilih demokratis, pencatatan logbook kegiatan, pelaporan hasil pengawasan secara berkala ke DKP dan aparat penegak hukum, hingga kewajiban dokumentasi setiap kegiatan. Kelima, rutin melaksanakan kegiatan silaturahmi antar-Pokmaswas serta studi tur dan studi banding ke kelompok yang sudah lebih maju, sebagaimana yang dilakukan Forum Pokmaswas NTB sendiri, sebagai sarana peningkatan kapasitas berkelanjutan.

Tulisan ini merupakan tulisan ketiga sekaligus penutup dari rangkaian tiga tulisan hasil studi banding pengelolaan perikanan berkelanjutan ke NTB, setelah sebelumnya mengangkat pembelajaran skema BLUD kawasan konservasi serta kelembagaan forum ilmiah dan komite pengelola bersama perikanan. (MAS)