Kontroversi Komunikasi Publik Presiden Prabowo: Salah Data, Salah Ucap, atau Strategi?

Komunikasi seorang presiden tidak pernah sekadar percakapan biasa. Setiap angka, istilah, dan pernyataan yang keluar dari kepala negara dapat dibaca sebagai representasi informasi resmi pemerintah. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto beberapa kali mengeluarkan pernyataan kontroversial, persoalannya tidak cukup dilihat sebagai gaya bicara yang spontan. Publik berhak bertanya: apakah itu strategi komunikasi publik yang disengaja, apakah informasi yang diterima Presiden tidak cukup akurat, atau justru ada kelemahan dalam proses verifikasi sebelum sebuah pernyataan disampaikan?

Salah satu contoh muncul pada Juli 2025 ketika Prabowo mengatakan mendapat laporan bahwa sebuah penggilingan padi besar dapat memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Pernyataan itu disampaikan ketika Presiden membicarakan tata niaga beras dan praktik usaha yang dinilai merugikan petani. Masalahnya, publik tidak langsung memperoleh penjelasan mengenai perusahaan yang dimaksud, volume produksinya, margin keuntungan, ataupun dasar perhitungan angka Rp2 triliun tersebut. Belakangan Menteri Pertanian menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan estimasi keuntungan salah satu kelompok usaha besar dalam persoalan tata niaga beras, bukan gambaran keuntungan seluruh penggilingan padi. Penjelasan yang datang kemudian justru menunjukkan masalah komunikasi: angka yang sangat besar lebih dahulu dilempar ke publik, sementara konteksnya menyusul.

Contoh yang lebih mencolok terjadi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026. Ketika memperkenalkan seorang warga bernama Susanah, Presiden menyebut perempuan tersebut bekerja sebagai pengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Angka itu segera terasa janggal. Tidak lama kemudian muncul dokumentasi pemerintah yang menjelaskan bahwa Susanah sebenarnya bekerja menjahit kain majun atau kain perca dengan bayaran sekitar Rp700 per kilogram. Jika informasi ini benar, persoalannya bukan hanya salah menyebut tiga angka nol. Jenis pekerjaannya pun berbeda. Situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana sebuah data personal dapat lolos ke dalam pidato kenegaraan tanpa verifikasi yang memadai.

Kontroversi lain muncul ketika Prabowo mengatakan bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar. Pernyataan tersebut kemudian dijelaskan oleh pejabat pemerintah sebagai cara sederhana untuk menenangkan masyarakat ketika rupiah tertekan. Secara literal, masyarakat desa memang tidak bertransaksi sehari-hari menggunakan dolar. Namun nilai tukar tetap memengaruhi harga energi, pupuk, mesin, bahan baku, transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Di sinilah penyederhanaan politik dapat menjadi problematik. Pesan yang dimaksudkan untuk menenangkan justru dapat dianggap mengabaikan hubungan ekonomi yang nyata.

Gaya komunikasi serupa terlihat ketika Prabowo mengatakan mereka yang merasa Indonesia suram dipersilakan mencari negara lain. Dalam konteks pidato, Presiden sedang membangun optimisme. Namun ucapan itu dapat dibaca seolah kritik dan pesimisme terhadap keadaan ekonomi sama dengan tidak mencintai Indonesia. Padahal warga yang mengeluhkan sulitnya pekerjaan, lemahnya daya beli, atau kebijakan pemerintah belum tentu kehilangan rasa nasionalisme. Mereka mungkin justru sedang meminta pemerintah bekerja lebih baik.

Tidak semua kontroversi tersebut dapat disebut “asal ngomong”. Sebagian jelas memiliki unsur strategi: bahasa tegas, sederhana, mudah viral, dan efektif membangun citra pemimpin yang berani. Namun kasus angka Rp2 triliun dan kekeliruan mengenai pekerjaan serta upah Susanah menunjukkan bahwa persoalannya tidak selalu berhenti pada gaya retorika. Ada kemungkinan masalah juga berada pada kualitas briefing, penyusunan naskah, dan verifikasi informasi di lingkungan kepresidenan.

Prabowo sendiri pernah mengakui bahwa komunikasi pemerintahannya masih kurang baik. Karena itu, setelah kontroversi serupa terus muncul, evaluasi tidak boleh hanya diarahkan kepada gaya bicara Presiden. Yang lebih penting adalah memperbaiki sistem informasi di belakang podium. Presiden boleh berbicara tegas dan spontan, tetapi spontanitas tetap harus dibatasi oleh akurasi.

Ketika warga biasa salah menyebut angka, akibatnya mungkin kecil. Ketika Presiden Republik Indonesia melakukannya di forum resmi, yang dipertaruhkan bukan sekadar satu kalimat, melainkan kredibilitas informasi negara.