TRANSPARANSI ANGGARAN DESA DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak seharusnya hanya dipahami sebagai urusan administratif pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah desa mengelola anggaran yang bersumber dari keuangan publik.

Dalam perspektif administrasi publik, transparansi merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang dapat dipercaya. Mardiasmo menjelaskan bahwa transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dengan demikian, transparansi bukan sekadar memberikan informasi ketika masyarakat bertanya, tetapi merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk membuka informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pemikiran tersebut menjadi relevan dalam pengelolaan anggaran desa. Pemerintah desa pada dasarnya diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Namun, kewenangan tersebut harus berjalan bersama dengan tanggung jawab dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, memang memberikan kerangka hukum mengenai pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan, serta pembinaan dan pengawasan.

Artinya, kewenangan pemerintah desa dalam mengelola anggaran tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawabnya kepada masyarakat. Anggaran desa bukanlah milik pribadi kepala desa, perangkat desa, maupun kelompok tertentu. Anggaran tersebut merupakan sumber daya publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan kemudian muncul ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan anggaran. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk membandingkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang benar-benar dilaksanakan. Ketika sebuah kegiatan tercantum dalam perencanaan tetapi masyarakat tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya, berapa anggarannya, dan apa hasilnya, maka ruang pengawasan publik menjadi terbatas.

Di sinilah transparansi memiliki kedudukan yang penting. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. Sebaliknya, keterbatasan informasi dapat menciptakan jarak antara pemerintah desa dan masyarakat. Jarak tersebut bukan hanya persoalan komunikasi, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Karena itu, perlu dibedakan antara anggaran yang transparan dan anggaran yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Anggaran yang transparan bukan berarti seluruh masyarakat harus memahami istilah-istilah administratif dalam dokumen keuangan. Yang lebih penting adalah masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai apa yang direncanakan, berapa anggarannya, untuk apa digunakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa hasil yang diperoleh.

Sementara itu, kondisi yang tidak transparan dapat terlihat ketika informasi mengenai anggaran sulit diperoleh, penjelasan mengenai kegiatan tidak memadai, atau masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengetahui dan mempertanyakan penggunaan anggaran. Kondisi semacam ini tidak secara otomatis membuktikan adanya korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Namun, secara tata kelola pemerintahan, keadaan tersebut patut menjadi perhatian karena pengawasan masyarakat menjadi lebih sulit dilakukan.

Dalam konteks ini, kritik terhadap pengelolaan anggaran desa seharusnya tidak dipahami sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintah desa. Kritik justru merupakan bagian dari kehidupan pemerintahan yang sehat. Pemerintah desa membutuhkan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan, sedangkan masyarakat membutuhkan pemerintah desa yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan yang kemudian perlu diajukan bukan hanya mengenai jumlah anggaran yang diterima desa, tetapi juga mengenai bagaimana proses perencanaannya, apa dasar penetapan kegiatannya, siapa yang melaksanakan, bagaimana anggaran digunakan, serta apa manfaat akhirnya bagi masyarakat. Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata dapat diukur dari apakah anggaran telah dibelanjakan, tetapi juga dari apakah penggunaannya sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang menjadi aturan pelaksanaan UU Desa saat ini juga mencakup pengaturan mengenai keuangan dan aset desa serta pembinaan dan pengawasan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan desa tidak hanya berbicara mengenai penggunaan anggaran, tetapi juga mengenai bagaimana pemerintahan desa menjalankan kewenangan dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya.

Oleh sebab itu, transparansi tidak seharusnya diperlakukan sebagai formalitas. Memasang informasi anggaran tanpa memastikan masyarakat dapat memahami dan memperoleh penjelasan yang memadai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan keterbukaan. Transparansi yang bermakna harus memungkinkan masyarakat mengetahui informasi yang relevan dan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pengawasan.

Hal lain yang perlu ditegaskan adalah bahwa dugaan penyimpangan anggaran harus dibedakan dari fakta korupsi. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara informasi, perencanaan, pelaksanaan, atau hasil kegiatan, masyarakat dapat mempertanyakannya dan meminta penjelasan. Namun, kesimpulan bahwa telah terjadi korupsi harus didasarkan pada bukti serta proses pemeriksaan yang berwenang. Dengan cara demikian, kritik masyarakat tetap tajam tetapi tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.

Pada akhirnya, kualitas pemerintahan desa tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya pembangunan fisik yang dilakukan. Kualitas pemerintahan juga dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah mampu membangun kepercayaan melalui keterbukaan, pertanggungjawaban, dan partisipasi masyarakat.

Anggaran yang transparan akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi. Anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan akan membangun kepercayaan. Sebaliknya, ketika informasi publik sulit diketahui, masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk memastikan apakah pembangunan benar-benar berjalan sesuai dengan kepentingan bersama.

Karena itu, pertanyaan mengenai transparansi anggaran bukanlah pertanyaan untuk mencari siapa yang salah. Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sebagai pihak yang berhak mengetahui bagaimana pemerintahan desanya dijalankan.

Pemerintahan yang baik tidak seharusnya takut pada pertanyaan masyarakat. Justru melalui pertanyaan, keterbukaan, dan pengawasan itulah kepercayaan terhadap pemerintah dapat dibangun.