Di Mana Gubernur saat Hutan Maluku Utara Membara?
- account_circle Yusril J. Todoku
- calendar_month Sabtu, 3 Okt 2026
- visibility 87
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan perbatasan Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, hingga Halmahera Selatan bukan sekadar bencana alam biasa. Ini adalah jeritan ekologis sekaligus potret kelam penderitaan masyarakat Maluku Utara yang harus menghirup asap pekat dan menyaksikan ruang hidup mereka perlahan musnah dilahap api.
Namun, di tengah situasi kritis yang merenggut ketenangan warga ini, sebuah pertanyaan mendasar dan menohok mengemuka di tengah publik: Di manakah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara?
Sangat tragis ketika masyarakat di beberapa wilayah Halmahera berjuang secara mandiri dan terbatas melawan kobaran api, pemerintah daerah justru terkesan absen. Kehadiran negara yang seharusnya menjadi benteng terdepan dalam penanganan bencana terasa hampa. Langkah cepat, terpadu, dan tanggap darurat untuk meredam kebakaran tak kunjung terlihat digerakkan secara masif oleh pucuk pimpinan Maluku Utara.
Tragedi Ekologis dan Kepemimpinan yang Pasif
Hutan Halmahera bukan sekadar hamparan pepohonan; ia adalah jantung kehidupan, penyangga ekosistem, serta sumber penghidupan bagi ribuan kepala keluarga. Ketika kebakaran meluas melintasi empat kabupaten sekaligus, dampak meluasnya tidak hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam kesehatan serta perekonomian warga lokal.
HMI Cabang Ternate menilai, sikap pasif dan minimnya tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menangani krisis ini adalah bentuk pengabaian terhadap keselamatan rakyat. Kepemimpinan daerah seharusnya diuji saat krisis datang, bukan justru menghilang atau melemparkan tanggung jawab ketika rakyat paling membutuhkan kehadiran figur pemimpin.
Desakan dan Sikap HMI Cabang Ternate
Melihat kondisi yang kian memprihatinkan, HMI Cabang Ternate secara tegas menuntut:
Kejelasan Kehadiran dan Tindakan Pemprov: Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara harus segera turun ke lokasi, memimpin langsung koordinasi penanganan kebakaran, serta membuka transparansi mengenai langkah konkret yang telah dan akan dilakukan.
Pengerahan Sumber Daya Maksimal: Segera koordinasikan penanganan darurat bersama BNPB, TNI/Polri, dan pemerintah kabupaten terkait untuk menerjunkan armada serta teknologi pemadam kebakaran yang memadai ke titik-titik api.
Evaluasi dan Investigasi Penyebab Kebakaran: Pemerintah daerah tidak boleh hanya diam. Harus ada investigasi mendalam mengenai penyebab kebakaran di kawasan Halmahera ini—apakah murni faktor iklim atau ada keterlibatan kelalaian aktivitas industri dan alih fungsi lahan.
Keselamatan dan ruang hidup masyarakat Maluku Utara bukanlah komoditas yang bisa diabaikan. HMI Cabang Ternate akan terus mengawal krisis ekologis ini dan menuntut pertanggungjawaban moral serta konkrit dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara demi keadilan bagi masyarakat terdampak.
- Penulis: Yusril J. Todoku
Saat ini belum ada komentar