Ketika Angka Berbicara: Maluku Utara dan Luka Lama Pendidikan yang Belum Sembuh

Saya tidak tahu persis seperti apa rasanya menjadi seorang guru di sebuah pulau kecil di Maluku Utara yang menyeberang laut setiap pagi, mengajar dengan kapur yang hampir habis, lalu pulang dengan gaji yang jauh dari kata cukup. Tapi saya tahu satu hal: ketika data TKA 2026 keluar dan nama Maluku Utara terpampang di baris paling bawah dari 39 provinsi, itu bukan sekadar angka. Itu adalah suara anak-anak yang selama ini belajar dalam sunyi, tanpa banyak yang peduli.

Nilai rata-rata SD/MI Maluku Utara: Bahasa Indonesia 46,41 dan Matematika hanya 35,69. Total 82,10 adalah yang terendah di seluruh Indonesia. Di jenjang SMP, kondisinya tidak banyak berbeda. Angka-angka ini bukan lahir dari kemalasan anak-anak di sana. Angka ini lahir dari puluhan tahun pengabaian sistemik yang berulang, berganti pemerintahan, berganti janji, tapi tidak banyak yang berubah di ruang-ruang kelas yang atapnya bocor.

Bukan Soal Kepintaran, Tapi Soal Keadilan

Ada kebiasaan buruk yang sering kita lakukan ketika melihat data seperti ini yaitu kita langsung menyalahkan daerahnya. “SDM-nya kurang,” kata beberapa orang. Atau, “Masyarakatnya belum sadar pendidikan.” Padahal jika kita jujur, persoalannya jauh lebih mendasar dari itu.

Bayangkan seorang anak kelas 4 SD di Halmahera Selatan. Ia harus berjalan kaki satu jam untuk sampai ke sekolah. Buku teksnya sudah usang, beberapa halamannya robek. Gurunya adalah satu-satunya guru untuk tiga kelas sekaligus yang bila tidak datang tiga hari dalam seminggu karena harus mengurus sesuatu di kecamatan. Listrik di sekolah hanya menyala empat jam sehari. Dan ketika hasil TKA keluar, kita bertanya: kenapa nilainya rendah?

Pertanyaan itu seharusnya tidak ditujukan pada si anak. Pertanyaan itu seharusnya kita arahkan pada cermin.

Kesenjangan yang Bukan Kebetulan

Selisih nilai antara Maluku Utara dan DI Yogyakarta di Matematika SD hampir menyentuh 26 poin. Itu bukan selisih biasa namun itu adalah akumulasi dari puluhan tahun investasi yang tidak merata. Yogyakarta memiliki ekosistem pendidikan yang matang: guru berkualitas, sekolah yang terawat, orang tua yang terlibat, dan budaya belajar yang kuat. Maluku Utara? Kita masih berjuang dengan hal-hal yang harusnya sudah selesai sejak lama.

Yang lebih menyentil: Papua, yang sering kita jadikan “tolok ukur daerah tertinggal,” justru meraih nilai Matematika SD 38,93 di mana lebih tinggi dari Maluku Utara. Ini sinyal bahwa ada sesuatu yang spesifik perlu dievaluasi di Maluku Utara yang bukan hanya soal geografi atau kemiskinan, tapi soal bagaimana kebijakan pendidikan dikelola dan diprioritaskan di level provinsi dan kabupaten.

Apa yang Harus Berubah dan Segera

Solusi untuk Maluku Utara tidak bisa lagi berhenti di atas kertas kebijakan. Berikut beberapa langkah konkret yang mendesak:

Pertama, darurat guru. Kebutuhan guru di daerah 3T Maluku Utara harus diperlakukan seperti darurat bencana. Rekrutmen PPPK harus disertai insentif yang sungguh-sungguh menarik yaitu berupa tunjangan khusus kepulauan, perumahan layak, dan jaminan karier yang jelas. Bukan sekadar tunjangan simbolis yang habis untuk biaya penyeberangan/transportasi.

Kedua, kurikulum yang membumi. Anak-anak di Maluku Utara tidak butuh kurikulum yang sama persis dengan Jakarta. Mereka butuh pendekatan yang kontekstual yaitu menggunakan bahasa ibu sebagai jembatan di kelas-kelas awal, memanfaatkan kearifan lokal sebagai bahan ajar, dan guru yang terlatih untuk kondisi multigrade (satu guru banyak kelas).

Ketiga, teknologi yang realistis. Internet di banyak pulau masih mimpi. Maka solusi teknologi harus disesuaikan: konten pembelajaran berbasis offline, radio edukasi yang diaktifkan kembali, atau siaran televisi pendidikan lokal. Bukan melompat ke metaverse sementara listrik saja belum stabil.

Keempat, pengawasan anggaran yang serius. Dana pendidikan mengalir ke Maluku Utara, tapi muaranya sering tidak sampai ke anak-anak. Audit penggunaan dana BOS, BOSDA dan DAK harus diperketat, dengan pelibatan masyarakat sipil lokal sebagai pengawas independen.

Kelima, libatkan komunitas. Orang tua dan tokoh adat di Maluku Utara punya pengaruh besar. Program parenting pendidikan yang mengajak keluarga terlibat dalam proses belajar anak,hal ini terbukti efektif di banyak daerah. Ini bukan biaya mahal, tapi dampaknya bisa luar biasa.

Sebuah Catatan untuk Kita Semua

Maluku Utara bukan provinsi yang gagal. Namun kita adalah provinsi yang selama ini berlari dengan beban yang tidak adil. Anak-anak di sini tidak kalah cerdas dari anak-anak di mana pun. Yang berbeda hanyalah ekosistem yang menopang mereka dan ekosistem itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa.

Hasil TKA ini seharusnya tidak kita baca sebagai aib daerah. Ini adalah tagihan yang sudah lama jatuh tempo yaitu tagihan atas janji konstitusi yang berbunyi: mencerdaskan kehidupan bangsa. Seluruh bangsa. Termasuk anak-anak di pulau-pulau kecil Maluku Utara yang setiap pagi bangun, menyeberang laut, dan tetap pergi ke sekolah meski negara belum sepenuhnya hadir untuk mereka.