Kasus Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif: Menanti Taring KPK

Kasus dugaan perjalanan dinas (perjadin) fiktif di lingkungan DPRD Kota Ternate kini memasuki babak baru. Laporan yang diajukan Tim Hukum Nurjaya Hi. Ibrahim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Mei 2026 menjadi titik penentu: apakah kasus ini akan benar-benar diusut atau justru berakhir menjadi tumpukan berkas yang berdebu di meja birokrasi penegak hukum.

Kasus yang menyita perhatian publik Kota Ternate dan masyarakat Maluku Utara itu mulai mengguncang kepercayaan terhadap lembaga legislatif daerah. Dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh langsung soal integritas wakil rakyat dalam mengelola uang publik.

Juru Bicara Tim Hukum Nurjaya, Mubarak Abdurrahman, mengatakan laporan tersebut telah diterima resmi oleh KPK RI. Menurutnya, penerimaan laporan itu menjadi sinyal awal adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan praktik mark up anggaran perjalanan dinas di tubuh DPRD Kota Ternate.

“Dengan diterimanya laporan atau informasi pengaduan masyarakat oleh KPK RI, menurut kami ini memberikan sinyal bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan dan atau mark up yang berindikasi kuat pada tindak pidana korupsi di tubuh DPRD Kota Ternate,” ujar Mubarak.

Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan KPK segera memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk Nurjaya Hi. Ibrahim sebagai saksi pelapor. Karena itu, pihaknya meminta semua pihak yang nantinya dipanggil agar bersikap kooperatif terhadap proses hukum.
“Pintu masuk di KPK RI telah terbuka. Selanjutnya proses hukum ini menjadi domain KPK,” katanya.

Selain melaporkan dugaan korupsi ke KPK, Tim Hukum Nurjaya juga mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah itu menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi tekanan maupun intimidasi selama proses hukum berlangsung.

Menurut Mubarak, Nurjaya sebagai pelapor berada dalam posisi rentan sehingga membutuhkan perlindungan negara.

“Klien kami adalah seorang perempuan yang menurut kami sangat rentan, sehingga penting mendapatkan perlindungan dari LPSK,” ujarnya.

Langkah Nurjaya menyeret dugaan penyimpangan anggaran DPRD Kota Ternate ke KPK RI sekaligus membuka kembali luka lama tentang rapuhnya akuntabilitas lembaga legislatif daerah. Dugaan yang sebelumnya hanya menjadi percakapan publik kini resmi masuk ke lembaga antirasuah untuk diuji secara hukum.
Sorotan tajam publik kini mengarah pada pengelolaan anggaran perjalanan dinas yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepentingan masyarakat. Di tengah tuntutan publik terhadap kinerja wakil rakyat, justru muncul dugaan praktik yang berpotensi menjauh dari semangat pelayanan dan lebih dekat pada pemborosan anggaran negara.

Publik pun mulai mempertanyakan, untuk siapa sebenarnya perjalanan dinas itu dilakukan, dan apa dampak konkret yang dihasilkan bagi masyarakat. Sebab ketika anggaran terus dikuras, sementara manfaatnya tidak dirasakan rakyat, maka yang tersisa hanyalah kecurigaan terhadap lemahnya integritas pengelolaan keuangan daerah.

Dugaan yang mencuat bahkan mengarah pada kemungkinan adanya pola berulang dalam penggunaan anggaran, mulai dari ketidaksesuaian laporan hingga potensi pembengkakan biaya perjalanan dinas. Jika terbukti benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi serius kegagalan tata kelola pemerintahan.

Kini DPRD Kota Ternate berada dalam sorotan paling keras. Lembaga yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif justru sedang diuji dari sisi integritas internalnya sendiri. Publik tidak lagi membutuhkan klarifikasi normatif, tetapi pembuktian nyata apakah uang rakyat benar-benar dikelola secara bersih atau justru disalahgunakan secara sistematis.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Dr. Agus Mawanda, M.Si, menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas harus dibongkar karena menyangkut penggunaan uang publik.

Menurutnya, penyelenggara negara maupun anggota legislatif harus mengedepankan etikabilitas dan tanggung jawab moral dalam pemerintahan.
“Mereka harus sadar bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran akan selalu mendapat sorotan publik. Apalagi ini menyangkut marwah lembaga legislatif,” ujarnya.

Pada akhirnya, bola kini berada di tangan KPK. Publik Maluku Utara menunggu bukan sekadar proses administratif, melainkan keberanian lembaga antirasuah untuk membuka tabir dugaan korupsi yang telah lama menjadi perbincangan publik.
Sebab, di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga politik, penegakan hukum yang tegas menjadi satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa hukum masih berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan.