Desakan Gubernur Malut Berkantor di Sofifi Menguat, Pengamat Buka Suara
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
- visibility 73
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Desakan agar Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda lebih sering berada di Sofifi kembali mengemuka di tengah dorongan memperkuat ibu kota provinsi itu sebagai pusat pemerintahan yang sesungguhnya. Bagi sebagian kalangan, Sofifi tidak cukup hanya menjadi alamat administratif, tetapi harus hidup melalui kehadiran langsung para pejabat utamanya.
Sorotan publik muncul karena ada kesan ketidakseimbangan antara kebijakan yang mendorong instansi dan aparatur bergerak ke Sofifi dengan praktik keseharian kepala daerah yang dinilai masih lebih banyak beraktivitas di Ternate. Situasi ini memunculkan perdebatan baru soal konsistensi komitmen terhadap pembangunan ibu kota provinsi.
Pengamat politik nasional Muslim Arbi menilai reaksi publik wajar muncul ketika kepala daerah dianggap belum memberi contoh langsung dalam proses pemindahan pusat aktivitas pemerintahan. Menurut dia, masyarakat dan aparatur sudah diminta beradaptasi dengan keterbatasan demi menghidupkan Sofifi, sehingga pimpinan daerah semestinya menunjukkan sikap yang sama.
“Rakyatnya hidup susah di hol-hol sementara Gubernurnya sudah difasilitasi rumah dinas mewah, tapi masih asik tinggal di hotel berbintang mewah miliknya. Ya rakyat kecewa kan,” ujar Muslim Arbi.
Pandangan senada disampaikan pakar hukum dan politik Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H. Ia menilai, keberadaan gubernur di pusat pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab etis sekaligus administratif agar roda pemerintahan berjalan selaras.
“Wajar itu. Gubernur harus tinggal di Sofifi,” tegas Hendra.
Ia menambahkan, pemimpin daerah semestinya menjadi contoh dalam proses penguatan ibu kota provinsi. Tanpa keteladanan dari pucuk pimpinan, menurut dia, upaya memindahkan pusat aktivitas pemerintahan akan sulit memperoleh dukungan penuh dari jajaran birokrasi dan masyarakat.
Sementara itu, Muzakir Dodaradaga menyebut gelombang desakan ini sebagai akumulasi kekecewaan yang telah lama menumpuk. Ia mempertanyakan alasan gubernur belum sepenuhnya berkantor di Sofifi, padahal lembaga lain diminta mengikuti arah yang sama.“Saya heran kenapa Sherly enggan ke Sofifi padahal instansi vertikal dia paksakan ke Sofifi,” ungkapnya.
Menurut Muzakir, persoalan ini bukan hanya soal tempat tinggal pejabat, tetapi juga menyangkut cara memimpin dan memberi teladan. Jika pemimpin tidak menunjukkan keberpihakan nyata, ia menilai sulit berharap masyarakat dan aparatur bersedia ikut berkorban demi pembangunan ibu kota provinsi.
“Gerakan ini bakal bergelinding kencang, jika Sherly pongah,” peringatnya.
Di sisi lain, gerakan yang mendorong gubernur menetap di Sofifi disebut tengah mengonsolidasikan langkah lanjutan. Aspirasi itu dipandang sebagai tekanan moral agar Pemprov Maluku Utara lebih serius menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang aktif, bukan sekadar simbol di atas peta administrasi.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar