Ketika Merdeka Hanya dalam Pidato

Setiap 17 Agustus, kita selalu mendengar kata-kata dan mantra yang sama: kemerdekaan, perjuangan, persatuan, pembangunan, kesejahteraan, dan Indonesia maju.

Bendera Merah Putih dikibarkan. Lagu kebangsaan dinyanyikan. Para pejabat mengenakan pakaian terbaik. Upacara berlangsung khidmat. Pidato dibacakan dengan suara lantang dan penuh semangat.

Tetapi setelah upacara selesai, pertanyaan yang lebih penting justru sering terlupakan: apa arti kemerdekaan bagi rakyat dalam kehidupan sehari-hari?

Sebab kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai kalimat indah dalam pidato. Kemerdekaan harus hadir dalam harga pangan yang terjangkau, pendidikan yang bermutu, pelayanan kesehatan yang layak, pekerjaan yang manusiawi, hukum yang adil, pemerintahan yang bersih, serta kesempatan hidup yang tidak ditentukan oleh siapa orang tua dan siapa koneksi politiknya.

Kita memang telah merdeka dari penjajahan kolonial. Tetapi perjuangan untuk menghadirkan kemerdekaan yang substantif belum selesai.Jangan merdeka hanya dalam pidato.

Kemerdekaan yang Terlalu Seremonial

Ada sesuatu yang ironis dalam cara kita merayakan kemerdekaan. Kita sangat sibuk merayakan simbol, tetapi kadang lupa memperjuangkan substansinya.

Setiap Agustus, ruang publik dipenuhi merah putih. Jalan dihiasi umbul-umbul. Perlombaan digelar. Upacara dilaksanakan. Semua itu penting sebagai ekspresi kebangsaan. Tetapi kemerdekaan tidak pernah dimaksudkan sekadar sebagai pesta tahunan.

Kemerdekaan adalah proyek kebangsaan yang harus terus dikerjakan.Jika seorang anak di pelosok negeri masih kesulitan memperoleh pendidikan yang layak, kita belum selesai dengan kemerdekaan. Pun Ketika masyarakat harus menghadapi pelayanan publik yang lamban dan birokrasi yang berbelit, kita belum selesai dengan kemerdekaan.

Ketika orang miskin merasa hukum begitu tajam kepadanya tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki uang dan kekuasaan, kita belum selesai dengan kemerdekaan.

Jika kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai permusuhan, sementara pujian dianggap sebagai loyalitas, demokrasi kita sedang kehilangan makna.

Karena itu, ukuran kemerdekaan bukan seberapa meriah upacara 17 Agustus, melainkan seberapa jauh negara mampu menghadirkan keadilan dalam kehidupan rakyat.

Kritik Bukan Pengkhianatan

Salah satu persoalan yang harus kita koreksi adalah cara sebagian orang memandang kritik.Dalam suasana politik tertentu, kritik kepada pemerintah mudah diberi label sebagai kebencian, pesimisme, bahkan dianggap tidak nasionalis. Seolah-olah mencintai Indonesia berarti harus selalu memuji pemerintah.

Cara berpikir semacam ini berbahaya. Justru karena mencintai bangsa, rakyat harus memiliki keberanian untuk mengkritik ketika kekuasaan menyimpang.

Demokrasi bukan ruang untuk memproduksi tepuk tangan. Demokrasi adalah ruang untuk menguji kekuasaan.Pemerintah tidak membutuhkan rakyat yang selalu mengatakan “ya”.

Pemerintah membutuhkan masyarakat sipil yang berani mengatakan “tidak” ketika kebijakan tidak berpihak kepada kepentingan publik.Para pendiri republik memahami bahwa kemerdekaan harus diikuti dengan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat bukan sekadar objek yang datang ke TPS setiap lima tahun, kemudian kembali diam ketika kekuasaan berjalan.Rakyat adalah pemilik republik.

Karena itu, kritik seharusnya tidak dibungkam. Kritik harus dijawab dengan argumentasi, data, dan perbaikan kebijakan.

Korupsi: Penjajahan dalam Bentuk Baru

Kita juga tidak boleh berbicara tentang kemerdekaan tanpa membicarakan korupsi.Korupsi bukan sekadar kejahatan mengambil uang negara. Korupsi adalah perampasan hak rakyat.

Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi masa depan anak-anak.

Ketika anggaran kesehatan diselewengkan, yang menjadi korban bukan sekadar laporan keuangan, tetapi kehidupan manusia.

Ketika proyek publik dimainkan oleh kepentingan tertentu, rakyat kehilangan kualitas jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan yang seharusnya mereka terima. Maka korupsi adalah bentuk penjajahan yang bekerja dari dalam.

Dahulu penjajah mengambil kekayaan negeri ini dari luar. Hari ini, kekayaan publik bisa dirampas melalui meja kekuasaan, permainan anggaran, konflik kepentingan, nepotisme, dan transaksi politik.

Kita tidak boleh puas mengatakan bahwa penjajahan telah berakhir jika praktik-praktik yang merampas hak rakyat masih terus berlangsung.

Negeri Kaya, Rakyat Harus Tetap Bertanya

Pertanyaan tentang kemerdekaan juga menjadi semakin penting ketika kita berbicara tentang sumber daya alam.

Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa. Minyak, gas, batu bara, nikel, emas, laut, hutan, perkebunan dan berbagai sumber daya lainnya menjadi bagian dari kekayaan republik.

Tetapi pertanyaan mendasarnya sederhana:Kekayaan itu sesungguhnya untuk siapa?Konstitusi telah memberikan arah yang jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Maka pembangunan tidak boleh hanya dihitung dari berapa banyak investasi masuk, berapa banyak izin diterbitkan, atau berapa banyak angka pertumbuhan ekonomi tercatat.

Kita juga harus bertanya: apakah masyarakat sekitar memperoleh manfaat? Apakah lingkungan mereka terlindungi? Apakah masyarakat lokal mendapatkan pekerjaan yang layak? Apakah pemerintah daerah memperoleh manfaat fiskal yang memadai? Dan yang paling penting, apakah generasi mendatang masih memiliki ruang hidup yang sehat?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukan bentuk anti-investasi.Itulah bentuk patriotisme.Sebab mencintai Indonesia bukan berarti menyerahkan seluruh kekayaan Indonesia tanpa kritik. Justru karena kekayaan itu milik rakyat, pengelolaannya harus diawasi oleh rakyat.

Maluku Utara dan Paradoks Kemerdekaan

Di Maluku Utara, pertanyaan tersebut terasa semakin relevan. Daerah ini memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang dahulu diperebutkan karena kekayaan rempah-rempah. Kini, perhatian ekonomi bergeser kepada kekayaan mineral, terutama nikel dan berbagai komoditas pertambangan lainnya.

Sejarah seolah berputar dengan wajah yang berbeda.Dahulu rempah-rempah membuat Maluku Utara menjadi incaran kekuatan asing. Hari ini, kekayaan mineral menjadikannya bagian penting dalam peta ekonomi nasional dan global.Tetapi masyarakat daerah harus terus bertanya: apakah perubahan dari rempah ke nikel juga berarti perubahan kesejahteraan bagi rakyat?Jangan sampai tanahnya diambil, hutannya berubah, ruang hidup masyarakat menyempit, sementara rakyat hanya menjadi penonton dari pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di tanah mereka sendiri.

Kemerdekaan seharusnya membuat masyarakat daerah menjadi tuan di rumahnya sendiri. Bukan sekadar menjadi penonton pembangunan. Bukan pula hanya menjadi tenaga kerja murah di tanah sendiri.

Maluku Utara membutuhkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan ekologis, ekonomi dan sosial.

Ada persoalan lain yang sering luput dalam perayaan kemerdekaan: pendidikan.

Kita bangga mengatakan bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemajuan bangsa. Tetapi kita harus jujur melihat kenyataan bahwa sebagian institusi pendidikan masih terjebak dalam rutinitas administratif.

Kampus seharusnya menjadi salah satu tempat paling subur untuk melahirkan kritik terhadap kekuasaan dan problem sosial. Namun kampus yang takut berbeda pendapat akan kehilangan fungsi intelektualnya.Bangsa yang merdeka membutuhkan manusia yang merdeka berpikir. Karena itu, pendidikan tidak cukup menghasilkan orang yang pandai menjawab soal. Pendidikan harus melahirkan manusia yang berani mempertanyakan keadaan.

Jangan Takut pada Rakyat yang Berpikir

Kita juga hidup dalam zaman ketika media sosial begitu dominan.Informasi datang tanpa henti. Semua orang dapat berbicara. Tetapi kebebasan berbicara tidak selalu diikuti budaya membaca dan berpikir.Kita mudah membagikan informasi yang belum tentu benar. Mudah marah. Mudah menghakimi. Mudah memuji. Mudah pula menghujat.Di tengah banjir informasi, kemampuan berpikir kritis justru menjadi semakin penting. Kemerdekaan berpikir berarti kemampuan membedakan fakta dari propaganda, kritik dari fitnah, informasi dari manipulasi. Masyarakat yang merdeka bukan masyarakat yang percaya kepada semua yang dikatakan penguasa. Tetapi juga bukan masyarakat yang menolak semua yang dikatakan pemerintah.

Masyarakat yang merdeka adalah masyarakat yang mampu memeriksa, membandingkan, mempertanyakan, lalu mengambil kesimpulan secara rasional.

Merdeka dari Budaya Puja-Puji

Kita membutuhkan satu kemerdekaan lagi: kemerdekaan dari budaya puja-puji.Kekuasaan sering dikelilingi orang-orang yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika kebijakan berhasil, mereka memuji. Ketika kebijakan gagal, mereka mencari alasan. Budaya semacam ini berbahaya bagi pemerintahan.

Sebab seorang pemimpin yang hanya mendengar pujian akan kehilangan kemampuan untuk melihat kenyataan. Pemerintahan yang sehat justru membutuhkan kritik.Jika jalan rusak, katakan jalan rusak. Jika pelayanan buruk, katakan pelayanan buruk. Jika anggaran bermasalah, periksa.Jika kebijakan tidak tepat, koreksi. Jika pemerintah berhasil, berikan apresiasi.Itulah keseimbangan dalam demokrasi.

Kita tidak sedang membangun negara untuk menyenangkan pejabat. Kita membangun negara untuk memenuhi hak rakyat. Kemerdekaan Harus Terasa di Rumah-Rumah Rakyat

Pada akhirnya, kemerdekaan harus memiliki ukuran yang sederhana: apakah rakyat merasakannya? Kemerdekaan harus terasa ketika seorang ibu mampu menyekolahkan anaknya.Seorang petani memperoleh harga yang layak. Nelayan tidak kehilangan ruang hidupnya, anak muda memperoleh pekerjaan tanpa harus memiliki orang dalam.bDan masyarakat memperoleh pelayanan pemerintah tanpa harus membayar sesuatu di luar ketentuan. Ketika hukum berlaku sama bagi yang kuat maupun yang lemah. Ketika masyarakat dapat mengkritik pemerintah tanpa ketakutan. Ketika kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dan ketika seorang warga negara merasa bahwa republik ini benar-benar miliknya. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya.

Maka pada 17 Agustus ini, barangkali kita tidak perlu terlalu cepat puas hanya karena bendera telah berkibar.

Mari bertanya lebih jauh.Apakah rakyat sudah merdeka dari kemiskinan? Sudah merdeka dari rasa ketidakadilan?Sudah merdeka dari korupsi?Kampus sudah merdeka berpikir? Pers sudah merdeka mengawasi kekuasaan? Birokrasi sudah merdeka dari kepentingan politik dan praktik transaksional? Dan yang terpenting, Apakah kita sudah benar-benar merdeka dari budaya takut mengkritik kekuasaan?

Jika jawabannya belum, maka perjuangan kemerdekaan sesungguhnya masih berlangsung. Sebab Indonesia tidak membutuhkan kemerdekaan yang hanya terdengar dalam pidato setiap bulan Agustus. Indonesia membutuhkan kemerdekaan yang terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Jangan merdeka hanya dalam pidato.