Jumat, 14 Agu 2026
light_mode

Mantan Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus Resmi Jadi Tersangka Korupsi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
  • visibility 74
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Linidaily.id-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara akhirnya resmi menetapkan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek strategis daerah, yaitu Istana Daerah (Isda). Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 tersebut memiliki nilai mencapai Rp17,5 miliar.

Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik Kejati Malut dinilai telah mengantongi alat bukti yang cukup, baik dari hasil pengembangan kasus maupun pendalaman terkait aliran dana dan pelaksanaan proyek yang dinilai tidak wajar. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sufari, saat dimintai keterangan pada Senin (25/5/2026).

“Iya, benar Aliong Mus sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Langkah selanjutnya, kita akan segera memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa di Kejati dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” tegas Sufari dengan tegas.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dihimpun sementara, kasus dugaan korupsi ini diduga kuat telah merugikan keuangan negara atau daerah dengan jumlah yang fantastis, yakni diperkirakan lebih dari Rp8 miliar. Kerugian besar ini dipicu oleh sejumlah pelanggaran berat yang ditemukan penyidik, mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi maupun ketentuan perundang-undangan, hingga adanya indikasi kuat pengondisian proyek agar menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Sebelum menjerat Aliong Mus yang merupakan mantan kepala daerah, tim penyidik Kejati Maluku Utara sebenarnya telah lebih dulu menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Ketiga tersangka awal tersebut adalah YS, Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun (rekanan pelaksana proyek); S, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu dan MPR, Pelaksana Kegiatan pada proyek pembangunan Istana Daerah tersebut.

Dengan ditetapkannya Aliong Mus, penyidik menilai rantai peristiwa hukum dalam kasus bernilai miliaran rupiah ini semakin terang. Pihak Kejati Maluku Utara memastikan pengusutan kasus korupsi Istana Daerah Pulau Taliabu ini tidak akan berhenti di sini, melainkan akan terus dikembangkan secara mendalam.

Penyidik juga mengaku tidak menutup kemungkinan akan muncul nama-nama baru yang terlibat dan akan diseret menjadi tersangka, jika ditemukan keterlibatan pihak lain.

Saat ini, surat panggilan resmi untuk pemeriksaan Aliong Mus dalam kapasitasnya sebagai tersangka sedang dipersiapkan dan rencananya akan segera disampaikan.

Publik menunggu langkah hukum selanjutnya, mengingat kasus ini melibatkan seorang mantan Bupati.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Jual Beli IUP Haltim LKBHMI Cabang Ternate Desak Kejati Bongkar hingga Tuntas

    Dugaan Jual Beli IUP Haltim LKBHMI Cabang Ternate Desak Kejati Bongkar hingga Tuntas

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • 0Komentar

    HALMAHERA TIMUR – Dugaan praktik jual beli Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Halmahera Timur kembali menyita perhatian publik. Persoalan yang sebelumnya dianggap sebatas polemik perizinan kini mulai dipandang sebagai persoalan serius yang menyentuh aspek tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, hingga dugaan tindak pidana korupsi. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang […]

  • KEGAGALAN BIROKRASI DAN PENGKHIANATAN AMANAH PEMBANGUNAN

    KEGAGALAN BIROKRASI DAN PENGKHIANATAN AMANAH PEMBANGUNAN

    • calendar_month Minggu, 31 Mei 2026
    • 0Komentar

    Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Halmahera Barat yang semula digadang-gadang sebagai solusi utama atas keterbatasan fasilitas kesehatan, kini justru menjadi cermin buram wajah tata kelola pemerintahan daerah. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42,9 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, proyek ini sejatinya membawa harapan besar bagi masyarakat yang selama ini hidup terisolasi […]

  • Dua Perempuan Hilang Beruntun dalam Kurun Waktu Satu Minggu

    Dua Perempuan Hilang Beruntun dalam Kurun Waktu Satu Minggu

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • 0Komentar

    LINIDAILY.ID – Suasana waspada dan keprihatinan kini menyelimuti masyarakat Kabupaten Halmahera Utara, khususnya wilayah Kota Tobelo. Pasalnya, dalam kurun waktu kurang dari satu minggu, dua laporan kehilangan warga perempuan masuk ke meja kepolisian, menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan ketertiban umum di daerah tersebut. Polres Halmahera Utara mencatat dua laporan resmi orang hilang dengan identitas dan […]

  • Aksi Buruh Weda Bay Menguat, Tolak PHK Massal dan Tuntut Transparansi Perusahaan

    Aksi Buruh Weda Bay Menguat, Tolak PHK Massal dan Tuntut Transparansi Perusahaan

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • 0Komentar

    Tekanan terhadap rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) di kawasan industri Weda Bay terus meningkat. Ratusan pekerja yang tergabung dalam PUK SPKEP SPSI Weda Bay Project turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Halmahera Tengah, Selasa (21/7/2026), sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan tenaga kerja lokal. Aksi tersebut […]

  • Warga Maba Boikot PT FHT, Praktisi Hukum Soroti Partisipasi Publik dalam AMDAL

    Warga Maba Boikot PT FHT, Praktisi Hukum Soroti Partisipasi Publik dalam AMDAL

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • 0Komentar

    Praktisi hukum Maluku Utara, Muhammad Tabrani Mutalib, meminta Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan pihak terkait melakukan pengawasan lebih serius terhadap aktivitas PT Feni Halmahera Timur (FHT) di Kabupaten Halmahera Timur. Desakan itu muncul setelah warga di kawasan lingkar tambang Buli melakukan aksi boikot terhadap sejumlah titik kegiatan perusahaan. Menurut Tabrani, jika masyarakat di sekitar […]

  • Tambang dan Ancaman HIV/AIDS di Maluku Utara

    Tambang dan Ancaman HIV/AIDS di Maluku Utara

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • 0Komentar

    Di Balik Gemerlap Industri Nikel, Ada Ancaman Sosial yang Mengintai Provinsi Maluku Utara dalam satu dekade terakhir menjelma menjadi salah satu pusat industri tambang nikel terbesar di Indonesia. Kehadiran kawasan industri seperti IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah hingga aktivitas pertambangan di Halmahera Timur membawa dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di balik geliat investasi […]

expand_less