Selasa, 13 Okt 2026
light_mode

Mantan Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus Resmi Jadi Tersangka Korupsi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
  • visibility 89
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Linidaily.id-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara akhirnya resmi menetapkan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek strategis daerah, yaitu Istana Daerah (Isda). Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 tersebut memiliki nilai mencapai Rp17,5 miliar.

Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik Kejati Malut dinilai telah mengantongi alat bukti yang cukup, baik dari hasil pengembangan kasus maupun pendalaman terkait aliran dana dan pelaksanaan proyek yang dinilai tidak wajar. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sufari, saat dimintai keterangan pada Senin (25/5/2026).

“Iya, benar Aliong Mus sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Langkah selanjutnya, kita akan segera memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa di Kejati dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” tegas Sufari dengan tegas.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dihimpun sementara, kasus dugaan korupsi ini diduga kuat telah merugikan keuangan negara atau daerah dengan jumlah yang fantastis, yakni diperkirakan lebih dari Rp8 miliar. Kerugian besar ini dipicu oleh sejumlah pelanggaran berat yang ditemukan penyidik, mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi maupun ketentuan perundang-undangan, hingga adanya indikasi kuat pengondisian proyek agar menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Sebelum menjerat Aliong Mus yang merupakan mantan kepala daerah, tim penyidik Kejati Maluku Utara sebenarnya telah lebih dulu menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Ketiga tersangka awal tersebut adalah YS, Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun (rekanan pelaksana proyek); S, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu dan MPR, Pelaksana Kegiatan pada proyek pembangunan Istana Daerah tersebut.

Dengan ditetapkannya Aliong Mus, penyidik menilai rantai peristiwa hukum dalam kasus bernilai miliaran rupiah ini semakin terang. Pihak Kejati Maluku Utara memastikan pengusutan kasus korupsi Istana Daerah Pulau Taliabu ini tidak akan berhenti di sini, melainkan akan terus dikembangkan secara mendalam.

Penyidik juga mengaku tidak menutup kemungkinan akan muncul nama-nama baru yang terlibat dan akan diseret menjadi tersangka, jika ditemukan keterlibatan pihak lain.

Saat ini, surat panggilan resmi untuk pemeriksaan Aliong Mus dalam kapasitasnya sebagai tersangka sedang dipersiapkan dan rencananya akan segera disampaikan.

Publik menunggu langkah hukum selanjutnya, mengingat kasus ini melibatkan seorang mantan Bupati.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Toilet

    Toilet

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • 0Komentar

    Beberapa hari terakhir, warga Kota Ternate dikejutkan dengan fakta memprihatinkan yang diungkap para siswa sendiri. Di sebuah sekolah yang menampung ratusan pelajar, toilet yang tersedia nyaris tak layak pakai. Hanya satu unit toilet yang berfungsi, itupun dalam kondisi kotor, berbau tak sedap, dan tanpa perawatan memadai. Ratusan siswa harus bergantian, menahan kebutuhan fisiologis hanya karena […]

  • TRANSPARANSI ANGGARAN DESA DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

    TRANSPARANSI ANGGARAN DESA DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • 0Komentar

    Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak seharusnya hanya dipahami sebagai urusan administratif pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah desa mengelola anggaran yang bersumber dari keuangan publik. Dalam perspektif administrasi publik, transparansi […]

  • Wali Kota Tidore Tegas: Tidak Akan Biarkan PPPK dan Pegawai Paruh Waktu Dirumahkan

    Wali Kota Tidore Tegas: Tidak Akan Biarkan PPPK dan Pegawai Paruh Waktu Dirumahkan

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • 0Komentar

    TIDORE, Linidaily.id Di tengah tekanan berat kondisi keuangan daerah akibat pemangkasan dana transfer pusat, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen secara tegas menyatakan akan membela dan menjamin keberlanjutan kerja seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pegawai paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah. Ia menegaskan menolak keras langkah merumahkan atau memutus hubungan kerja mereka […]

  • Katanya Wakil Rakyat, Kok (Begitu) Cemen

    Katanya Wakil Rakyat, Kok (Begitu) Cemen

    • calendar_month Sabtu, 30 Mei 2026
    • 0Komentar

    Untukmu yang duduk sambil berdiskusi. Untukmu yang biasa bersafari ke sana, ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil rakyat adalah kumpulan orang-orang hebat, bukan sekadar kumpulan teman dekat, apalagi sanak keluarga. Di hati dan lidahmu, kami berharap: dengarkanlah suara kami, lalu sampaikanlah. Demikian penggalan lirik lagu legendaris karya Iwan Fals berjudul Surat Buat Wakil Rakyat. Lagu […]

  • Warga Maba Boikot PT FHT, Praktisi Hukum Soroti Partisipasi Publik dalam AMDAL

    Warga Maba Boikot PT FHT, Praktisi Hukum Soroti Partisipasi Publik dalam AMDAL

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • 0Komentar

    Praktisi hukum Maluku Utara, Muhammad Tabrani Mutalib, meminta Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan pihak terkait melakukan pengawasan lebih serius terhadap aktivitas PT Feni Halmahera Timur (FHT) di Kabupaten Halmahera Timur. Desakan itu muncul setelah warga di kawasan lingkar tambang Buli melakukan aksi boikot terhadap sejumlah titik kegiatan perusahaan. Menurut Tabrani, jika masyarakat di sekitar […]

  • Gempa M7,7 Guncang NTT, 14 Orang Meninggal Dunia dan Puluhan Bangunan Rusak

    Gempa M7,7 Guncang NTT, 14 Orang Meninggal Dunia dan Puluhan Bangunan Rusak

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • 0Komentar

    NTT – Linidaily.id Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8) pukul 04.58.24 WIB mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan bangunan di sejumlah wilayah. Berdasarkan pemutakhiran data hingga pukul 12.30 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia, dua orang luka berat dan 11 orang luka ringan. Data tersebut masih […]

expand_less