Aksi Buruh Weda Bay Menguat, Tolak PHK Massal dan Tuntut Transparansi Perusahaan
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
- visibility 55
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tekanan terhadap rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) di kawasan industri Weda Bay terus meningkat. Ratusan pekerja yang tergabung dalam PUK SPKEP SPSI Weda Bay Project turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Halmahera Tengah, Selasa (21/7/2026), sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan tenaga kerja lokal.
Aksi tersebut dipicu oleh kekhawatiran atas gelombang PHK yang mulai terjadi dan berpotensi meluas. Para pekerja menilai kebijakan tersebut tidak adil, terutama karena mereka selama ini menjadi bagian penting dalam menopang aktivitas industri di kawasan Weda Bay.
Dalam orasinya, massa aksi mendesak Pemerintah Pusat agar segera mengambil langkah konkret untuk merespons situasi yang mereka anggap sudah mendesak. Mereka menilai kondisi saat ini tidak bisa dibiarkan tanpa intervensi kebijakan.
“Kami meminta Pemerintah Pusat jangan tinggal diam. Situasi di Weda Bay sudah darurat. PHK massal ini sangat tidak adil bagi tenaga kerja Indonesia yang telah berkontribusi besar di kawasan ini,” ungkap massa aksi.
Selain itu, para pekerja juga meminta pemerintah daerah, khususnya Bupati Halmahera Tengah dan Disnaker, untuk segera memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan, pemerintah, dan serikat pekerja. Forum dialog tersebut dinilai penting untuk mencari jalan keluar yang tidak merugikan pekerja.
Serikat pekerja menekankan bahwa perusahaan seharusnya mengedepankan langkah mitigasi sebelum mengambil keputusan pengurangan tenaga kerja. Mereka juga menilai PHK tidak seharusnya dilakukan secara sepihak, terlebih di tengah belum adanya kepastian terkait kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Dorongan juga diarahkan kepada pemerintah daerah agar berperan aktif dalam menunda kebijakan pengurangan tenaga kerja. Hal ini mengingat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan evaluasi terhadap pengajuan RKAB, sehingga kondisi tersebut belum layak dijadikan dasar untuk PHK.
“Sangat tidak masuk akal jika pekerja langsung dikorbankan, padahal Kementerian ESDM masih mengevaluasi kuota RKAB. Manajemen harusnya melakukan mitigasi atau opsi penyelamatan lain, bukan langsung main pecat,” tegas salah seorang massa aksi.
Dalam dokumen sikap yang diserahkan kepada Disnaker, serikat pekerja juga menyoroti dugaan praktik yang dianggap bermasalah di tingkat perusahaan. Mereka menyebut adanya indikasi ketidakadilan, kurangnya keterbukaan, serta perlakuan diskriminatif terhadap tenaga kerja Indonesia.
“Ada ketidakadilan dan diskriminasi yang nyata di lapangan. Kami menuntut transparansi dari manajemen. Melalui aksi ini, kami mendesak Disnaker untuk memaksa pihak perusahaan menghentikan PHK massal sekarang juga,” pungkasnya.
Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para pekerja berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah nyata agar persoalan ketenagakerjaan di Weda Bay tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar