Soal LGBT: UMY Mempertegas Identitas Keislaman

YOGYAKARTA Linidaily.id – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menjadi sorotan publik setelah menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku LGBT.

Sanksi yang ditetapkan bisa berujung pada pemberhentian sebagai mahasiswa secara tidak hormat. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa UMY yang menekankan pemeliharaan nilai-nilai Islam, integritas, serta ketertiban lingkungan akademik.

Langkah yang diambil UMY ini berdasarkan Peraturan Rektor UMY Nomor 006/PR-UMY/VII/2024 Pasal 22 Ayat (1), tindakan LGBT yang terbukti dilakukan oleh civitas akademika dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan universitas dan dapat dikenakan sanksi berupa dikeluarkan secara tidak hormat.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika baik mahasiswa dosen maupun tenaga kependidikan

UMY menegaskan bahwa setiap anggota kampus memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan menjaga integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan akademik maupun sosial. Melalui kebijakan ini Umy berharap tercipta budaya kampus yang aman tertib bertanggung jawab dan mencerminkan karakter unggul islami yang menjadi identitas universitas

Sebagai perguruan tinggi di bawah naungan organisasi Muhammadiyah, kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak pendiriannya, identitas UMY memang dibangun di atas landasan pendidikan Islam. Penegasan batasan perilaku ini dinilai bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga nilai dasar, membentuk karakter mahasiswa, serta memastikan lingkungan kampus tetap selaras dengan prinsip pendirian lembaga.

Memahami Konteks dan Perspektif

Istilah LGBT sendiri sering dipahami secara sempit dalam perbincangan publik. Secara istilah, ini merupakan payung yang mencakup dua aspek berbeda: orientasi seksual (lesbian, gay, biseksual) dan identitas gender (transgender). Dalam pandangan ajaran Islam yang dianut oleh Muhammadiyah, perilaku yang dikaitkan dengan LGBT dipandang sebagai penyimpangan dari fitrah atau kodrat manusia, sehingga tidak dapat dinormalisasi dalam lingkungan pendidikan berbasis agama.

Dari sisi manajemen kampus, kebijakan ini dipandang sebagai wujud tanggung jawab lembaga. Dunia pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai akademik dan gelar, melainkan juga pembinaan akhlak serta tanggung jawab sosial. Bagi lembaga yang sejak awal menyatakan berlandaskan nilai agama, penetapan batasan perilaku dianggap sebagai konsekuensi logis agar identitas kelembagaan tetap terjaga.

Syarat Utama: Proses yang Adil dan Berdasar Bukti

Meskipun kebijakan ini didasarkan pada nilai yang dianut lembaga, terdapat catatan penting yang menjadi perhatian berbagai pihak. Mengingat sanksi yang diberikan cukup berat, proses penegakannya harus memenuhi prinsip keadilan. Penerapan aturan harus didasarkan pada bukti yang sah dan teruji, bukan hanya dugaan, gosip, penilaian sepihak, atau perbedaan gaya bicara dan berpakaian.

Risiko penyalahgunaan aturan sangat mungkin terjadi jika mekanisme penanganan tidak jelas. Di tengah arus informasi media sosial yang cepat, tuduhan dapat menyebar luas sebelum kebenarannya terverifikasi. Jika tidak dijaga, aturan yang bertujuan menjaga ketertiban justru bisa berubah menjadi alat untuk menjatuhkan nama baik orang lain. Oleh karena itu, kampus dituntut bersikap tegas namun tetap hati-hati.

Garis Batas Antara Penegakan Nilai dan Martabat Manusia

Satu hal yang sering menjadi perdebatan adalah cara pelaksanaannya. Menolak perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai agama tidak lantas membuka ruang untuk penghinaan, perundungan, atau penghakiman secara terbuka. Dalam banyak kasus, semangat membela nilai sering kali diiringi dengan cara yang justru melanggar akhlak yang ingin dijaga.

Bagi perguruan tinggi Islam, fungsi pendidikannya tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi. Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan, mulai dari edukasi, pendampingan, hingga pembinaan. Tujuan utama pendidikan adalah membimbing, bukan hanya mengeluarkan mereka yang dianggap menyimpang dari lingkungan kampus.

Ujian Konsistensi dan Keadilan

Selain itu, UMY juga menghadapi tantangan untuk menjaga konsistensi kebijakan. Ketegasan terhadap pelanggaran nilai seharusnya berlaku secara menyeluruh, tidak hanya pada satu isu yang sedang ramai dibicarakan. Berbagai pelanggaran lain yang juga bertentangan dengan nilai Islam dan merusak lingkungan kampus—seperti kekerasan, pelecehan, plagiarisme, perjudian daring, hingga penyalahgunaan wewenang—juga harus ditangani dengan ketegasan yang setara.

Jika penegakan aturan terasa hanya tegas pada satu masalah namun lunak pada pelanggaran lain yang terjadi sehari-hari, kebijakan tersebut dapat dinilai sebagai sikap yang pilih-pilih. Hal ini kemudian bisa memunculkan pandangan bahwa kebijakan lebih bersifat pencitraan daripada penegakan nilai yang sesungguhnya.

Kebijakan UMY terkait aturan perilaku ini mencerminkan hak lembaga pendidikan untuk menjaga identitas dan nilai dasarnya. Di sisi lain, mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat mereka menuntut ilmu.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari seberapa tegas sanksi yang dijatuhkan. Lebih dari itu, kebijakan akan bermakna jika dijalankan melalui proses yang adil, berlandaskan bukti, dan tetap menghormati martabat setiap individu. Nilai Islam yang ingin dijaga tidak hanya terlihat dari apa yang dilarang, melainkan tercermin dalam cara menegakkan kebenaran tanpa kehilangan rasa kemanusiaan dan akhlak yang mulia.

Setelah UMY, adakah kampus yang berada di bawah naungan Organisasi Muhammadiyah akan mengikutinya? Atau adakah kampus pelat merah juga (swasta) berani mengeluarkan penegasan serupa?