Jumat, 14 Agu 2026
light_mode

HMI Desak PLN Copot Kepala ULP Saketa, Polda Diminta Ambil Alih

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
  • visibility 55
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ternate, Linidaily.id Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate mendesak PT PLN (Persero) mengevaluasi dan mencopot Kepala PLN ULP Saketa, Muhammad Munir, menyusul dugaan pencurian BBM bersubsidi jenis solar yang disebut mencapai sekitar 30 ton.

Desakan disampaikan Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ternate, Rizky Ramli. Ia menilai penanganan perkara di tingkat Polsek berjalan sangat lamban dan meminta Polda Maluku Utara turun tangan mengambil alih atau melakukan supervisi terhadap proses penyidikan.

“Kami mempertanyakan kenapa kasus ini begitu lamban ditangani. Polsek memiliki kewenangan untuk masuk, memeriksa, mengamankan barang bukti, dan menelusuri alur BBM tersebut. Sangat tidak mungkin persoalan ini tidak bisa dibongkar jika ditangani secara serius,” ujar Rizky.

Menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada orang yang ditemukan di lapangan. Polisi harus mengusut bagaimana BBM bisa keluar dari lingkungan PLN, siapa yang memiliki akses, siapa yang mengetahui, hingga ke mana BBM tersebut diduga disalurkan, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga membeli atau menampungnya.

Rizky juga mempertanyakan pengawasan internal PLN ULP Saketa. Ia menilai sangat sulit membayangkan dugaan penyelewengan dalam jumlah besar terjadi tanpa adanya kelemahan pengawasan di internal.

“Kalau benar jumlahnya mencapai puluhan ton, sangat penting dibongkar bagaimana BBM itu bisa keluar dari lingkungan PLN. Kepala ULP harus jujur dan berani membuka persoalan ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi karena yang dirugikan bukan hanya perusahaan, tetapi negara dan masyarakat,” tegasnya.

HMI juga mendesak PLN melakukan audit menyeluruh terhadap penerimaan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan BBM di ULP Saketa. Jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian, PLN diminta mengambil tindakan tegas, termasuk mencopot Kepala ULP apabila terbukti bertanggung jawab.

HMI Cabang Ternate menegaskan akan mengawal kasus tersebut dan meminta aparat penegak hukum membongkar seluruh rantai dugaan penyelewengan BBM, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak internal maupun eksternal berdasarkan bukti yang ditemukan.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Utang DBH Belum Lunas, Pemprov Maluku Utara Malah Ajukan Pinjaman Rp 1 Triliun

    Utang DBH Belum Lunas, Pemprov Maluku Utara Malah Ajukan Pinjaman Rp 1 Triliun

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • 0Komentar

    Beredarnya surat resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara Nomor :  900.1/2938/SETDA, perihal Penyampaian Usulan Pinjaman Daerah Provinsi Maluku Utara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini tengah menjadi pusat perhatian publik. Surat yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tersebut memuat langkah fiskal yang terbilang agresif, yakni rencana […]

  • Tambang dan Ancaman HIV/AIDS di Maluku Utara

    Tambang dan Ancaman HIV/AIDS di Maluku Utara

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • 0Komentar

    Di Balik Gemerlap Industri Nikel, Ada Ancaman Sosial yang Mengintai Provinsi Maluku Utara dalam satu dekade terakhir menjelma menjadi salah satu pusat industri tambang nikel terbesar di Indonesia. Kehadiran kawasan industri seperti IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah hingga aktivitas pertambangan di Halmahera Timur membawa dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di balik geliat investasi […]

  • KEGAGALAN BIROKRASI DAN PENGKHIANATAN AMANAH PEMBANGUNAN

    KEGAGALAN BIROKRASI DAN PENGKHIANATAN AMANAH PEMBANGUNAN

    • calendar_month Minggu, 31 Mei 2026
    • 0Komentar

    Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Halmahera Barat yang semula digadang-gadang sebagai solusi utama atas keterbatasan fasilitas kesehatan, kini justru menjadi cermin buram wajah tata kelola pemerintahan daerah. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42,9 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, proyek ini sejatinya membawa harapan besar bagi masyarakat yang selama ini hidup terisolasi […]

  • Tim Gabungan Gelar Penggeledahan di Cafe de’CLAN Signature, Dokumen dan Barang Bukti Diamankan Terkait Dugaan Korupsi Besar

    Tim Gabungan Gelar Penggeledahan di Cafe de’CLAN Signature, Dokumen dan Barang Bukti Diamankan Terkait Dugaan Korupsi Besar

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • 0Komentar

    JAKARTA – Linidaily.id Kegiatan penggeledahan besar-besaran dilakukan oleh tim gabungan Komando Tugas Penindakan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya di lokasi usaha Cafe de’CLAN Signature, yang beralamat di Jalan Cipete Raya Nomor 63, RT 06/RW 04, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Operasi tersebut berlangsung selama […]

  • Warga Maba Boikot PT FHT, Praktisi Hukum Soroti Partisipasi Publik dalam AMDAL

    Warga Maba Boikot PT FHT, Praktisi Hukum Soroti Partisipasi Publik dalam AMDAL

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • 0Komentar

    Praktisi hukum Maluku Utara, Muhammad Tabrani Mutalib, meminta Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan pihak terkait melakukan pengawasan lebih serius terhadap aktivitas PT Feni Halmahera Timur (FHT) di Kabupaten Halmahera Timur. Desakan itu muncul setelah warga di kawasan lingkar tambang Buli melakukan aksi boikot terhadap sejumlah titik kegiatan perusahaan. Menurut Tabrani, jika masyarakat di sekitar […]

  • FPPPMU: Semangat Pembentukan Maluku Utara Adalah Keadilan, Bukan Monopoli Kekuasaan

    FPPPMU: Semangat Pembentukan Maluku Utara Adalah Keadilan, Bukan Monopoli Kekuasaan

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • 0Komentar

    Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Maluku Utara (FPPPMU) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Maluku Utara agar tetap berada pada koridor keadilan, transparansi, dan kepentingan publik. Melalui dialog terbuka bertajuk “Dugaan Monopoli Proyek Daerah oleh Kerabat Gubernur”, FPPPMU memandang bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan perlu dibahas secara terbuka, objektif, […]

expand_less