Anwar Hafid: Gubernur Yang Tak Butuh Buzzer
- account_circle Syarifuddin Usman
- calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
- visibility 93
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kalau akhir-akhir ini media sosial ramai membicarakan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, itu bukan karena bayaran atau rekayasa citra. Itu murni suara rakyat yang merasa diperhatikan — reaksi alami ketika seorang pemimpin benar-benar bekerja memenuhi hak dasar masyarakat, bukan sibuk menyusun narasi palsu. Berbeda jauh dengan banyak pemimpin yang lebih dikenal karena kemampuan membangun citra lewat tim buzzer, Anwar Hafid justru membuktikan: hasil nyata adalah kampanye paling ampuh.
Ada tiga hal utama yang membuat publik se-Indonesia menaruh hormat sekaligus iri melihat apa yang dilakukan di Sulawesi Tengah, semuanya telah tercatat dan didokumentasikan secara resmi:
Pertama, di bidang pendidikan, melalui Program “Berani Cerdas”, pemerintah menanggung penuh biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mulai dari jenjang Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktoral (S3) dan profesi dokter spesialis. Tahun 2026 dialokasikan anggaran sebesar Rp351 miliar, menyusul Rp84,93 miliar pada tahun pertama yang telah memberi manfaat bagi 23.568 mahasiswa. Bukan sekadar janji manis di kampanye, ini komitmen nyata yang memastikan anak-anak daerah bisa meraih ilmu tanpa terbebani biaya yang kian mahal — tercatat resmi di laporan ANTARA dan situs Pemprov Sulawesi Tengah.
Kedua, di bidang kesehatan, melalui Program “Berani Sehat”, pelayanan disederhanakan hingga masyarakat cukup membawa KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah. Hingga April 2026, program ini telah dimanfaatkan oleh 164.627 warga. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Anwar Hafid pada Maret 2025: “Siapa pun yang sakit, tidak punya jaminan, atau BPJS-nya mati, cukup tunjukkan KTP, langsung dilayani di rumah sakit” . Hal sederhana ini terdengar sepele, namun bagi rakyat kecil yang selama ini berbelit-belit dengan syarat administrasi, ini adalah bentuk penghormatan atas hak hidup setiap warga negara.
Ketiga, di sektor sumber daya alam dan lingkungan, ia berani tegas mencabut izin usaha pertambangan yang merugikan pemukiman warga. Pada 10 Juni 2025, Gubernur Anwar Hafid secara resmi mencabut dan menutup permanen dua izin pertambangan galian C milik PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora yang beroperasi di Kelurahan Tipo, Kota Palu dan sekitarnya, karena terbukti merusak lingkungan dan mengancam keselamatan pemukiman warga . “Lebih baik kehilangan tambang daripada kehilangan nyawa rakyat” — tegasnya. Banyak pemimpin diam ketika kekuasaan dan modal besar menginjak tanah rakyat, tapi Anwar Hafid berani berdiri di sisi masyarakat yang lemah.
Pemimpin Sejati vs Pemimpin Imitatif
Inilah perbedaan mendasar antara pemimpin yang bekerja nyata dengan yang hanya pandai meniru tampilan luar — yang kita sebut pemimpin imitatif.
Pemimpin imitatif lebih banyak menghabiskan anggaran untuk membayar buzzer, menyebar narasi yang dibangun secara rekayasa, dan memanipulasi persepsi publik. Mereka sibuk meniru gaya kepemimpinan populer, membuat konten yang dipoles rapi, namun lupa pada esensi pelayanan. Di luar layar, hak dasar rakyat masih terabaikan, biaya pendidikan semakin mahal, akses kesehatan sulit, dan alam dirusak tanpa peduli. Citra mereka dibangun secara buatan, rapuh, dan akan runtuh begitu berhenti membayar pujian.
Sebaliknya, Anwar Hafid mewakili tipe pemimpin yang memahami: hak dasar rakyat adalah kewajiban negara, bukan hadiah belas kasihan. Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kerusakan lingkungan adalah hak setiap warga yang harus dipenuhi, bukan prestasi yang harus dipuja-puja berlebihan. Ia tidak perlu membayar orang untuk memuji — rakyat yang merasakan manfaatnya akan menjadi penyebar kabar paling jujur dan paling kuat.
Kita berharap terobosan di Sulawesi Tengah ini bukan sekadar kebetulan di satu daerah, melainkan menjadi standar baru bagi seluruh pemimpin di Indonesia. Berhentilah membayar buzzer untuk menyembunyikan ketiadaan karya. Mulailah bekerja sehingga rakyat sendiri yang akan memuji. Karena pada akhirnya, karya nyata tidak bisa ditiru, dan kebenaran tidak perlu dibayar untuk disebarkan.
- Penulis: Syarifuddin Usman
Saat ini belum ada komentar