LKBHMI Cabang Ternate Tindak Lanjut Melalui Dialog Publik “Orang Malut Bicara Maluku Utara”

TERNATE, Linidaily.id Caffe Rotasi, Kelurahan Kalumata, pada Jumat malam (3/7/2026) pukul 20.30 WIT, puluhan orang berkumpul bukan untuk menikmati secangkir kopi semata. Mereka datang membawa keresahan yang sama: bagaimana masa depan Maluku Utara harus dibangun di tengah melimpahnya kekayaan alam yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya.

Keresahan itu kemudian dipertemukan dalam sebuah dialog publik bertajuk “Orang Malut Bicara Maluku Utara”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Ternate. Forum tersebut menghadirkan unsur Kepolisian Daerah Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, akademisi Universitas Khairun Ternate, serta para ketua organisasi Cipayung sebagai panelis yang memberikan pandangan kritis terhadap berbagai persoalan daerah.

Bagi Pengurus LKBHMI Cabang Ternate, dialog ini tidak dimaksudkan sebagai forum seremonial yang berakhir pada dokumentasi dan tepuk tangan. Lebih dari itu, forum ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya komitmen bersama agar setiap persoalan strategis di Maluku Utara memperoleh perhatian serius dan ditindaklanjuti secara nyata oleh para pemangku kepentingan.

Dalam forum tersebut, pengurus LKBHMI menyoroti paradoks pembangunan di Maluku Utara. Di satu sisi, daerah ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, terutama ditopang oleh sektor pertambangan dan investasi. Namun di sisi lain, manfaat dari pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Ketimpangan pembangunan masih terlihat pada sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang belum merata di berbagai wilayah.

Menurut pengurus LKBHMI Cabang Ternate, indikator pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada angka statistik. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang layak, infrastruktur yang memadai, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ketika manfaat pembangunan belum mampu menjangkau kebutuhan dasar rakyat, maka pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial.

Selain mengangkat isu pembangunan, dialog tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hukum. Pada penghujung acara, Pengurus LKBHMI Cabang Ternate secara resmi menyerahkan laporan hasil kajian mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di kawasan hutan Halmahera kepada perwakilan Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mendorong proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Pengurus LKBHMI berharap laporan itu dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga peristiwa pidana tersebut memperoleh kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, yakni menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Tidak berhenti pada penyampaian rekomendasi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, Pengurus LKBHMI Cabang Ternate juga mengajak seluruh ketua organisasi Cipayung yang hadir sebagai panelis untuk tetap menjaga semangat kolektif dalam mengawal setiap dinamika yang terjadi di Maluku Utara. Menurut mereka, gagasan kritis yang lahir dari ruang-ruang diskusi harus terus diterjemahkan menjadi gerakan intelektual, advokasi kebijakan, serta pengawasan publik yang berkelanjutan.

“Lewat dialog ini, kami berharap lahir kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil. Sebab, persoalan Maluku Utara tidak akan selesai hanya dengan kritik, tetapi membutuhkan keberanian untuk terus mengawal setiap rekomendasi hingga benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata,” ujar pengurus LKBHMI Cabang Ternate.

Dialog publik “Orang Malut Bicara Maluku Utara” akhirnya meninggalkan satu pesan penting: bahwa masa depan Maluku Utara tidak boleh hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Masa depan daerah ini harus dibangun melalui keberanian mendengar suara masyarakat, keberpihakan terhadap keadilan sosial, serta komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Maluku Utara. Sebab, ketika ruang dialog mampu melahirkan tindakan, saat itulah harapan mulai menemukan jalannya.