Selasa, 13 Okt 2026
light_mode

AKSI BLOKADE JALAN WARGA BANEMO MELAWAN

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
  • visibility 97
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ratusan Warga Banemo melakukan unjuk rasa dan aksi blokade akses jalan Trans Halmahera ruas Jalur Desa Remdi, Rabu, 20 Mei 2026.

Aksi blokade ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Warga Banemo Melawan, kepada pemerintah dan kepolisian, menyusul ditemukannya ranjau di perkebunan serta kasus pembunuhan Ustadz Ali Abas yang hingga kini belum ada titik terang.

Tensi aksi warga memuncak dua hari lalu, atau pada 18 Mei 2026, ketika warga menemukan sejumlah ranjau darat di kawasan perkebunan Woyobalo, wilayah hutan Desa Bobane Indah.

Temuan ranjau ini menjadi bukti nyata dugaan kelompok bersenjata atau pelaku teror yang bergerak bebas di dalam hutan Patani Barat yang mengancam nyawa dan mata pencaharian warga.

Kemarahan warga makin memuncak karena kasus pembunuhan terhadap mantan Kepala Desa Bobane Jaya, Ustadz Ali Abas, yang ditemukan tewas mengenaskan pada 2 April 2026, sampai hari ini belum ada kejelasan dan berhasil mengungkap pelaku.

Masyarakat menilai penegak hukum lambat bertindak.

Koordinator aksi mengatakan, penemuan ranjau di kebun membuat rasa aman warga hilang. Kelompok pengancam berkeliaran bebas. Aksi blokade jalan sebagai upaya warga sampai ada jawaban nyata.

Ada tiga tuntutan utama massa aksi, pertama, segera mengungkap dan menangkap pelaku yang membunuh Ustadz Ali Abas, proses hukum sampai tuntas. Kedua, mengusut tuntas jejak dan jaringan kelompok yang memasang ranjau di kawasan hutan/perkebunan warga, serta memberikan jaminan keamanan secara permanen. Ketiga, batalkan rencana pendirian Markas TNI di wilayah Patani , karena ada kekhawatiran terampasnya hak Ulayat dan rusaknya lingkungan.

Sementara aparat kepolisian sudah berada di lokasi untuk mengamankan situasi dan membangun komunikasi, namun massa tetap bersikeras meminta kepastian dan penanganan serius.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Atasi Kelangkaan Pertalite, Pemkot Ternate Efektifkan Kembali Satgas BBM untuk Awasi Distribusi

    Atasi Kelangkaan Pertalite, Pemkot Ternate Efektifkan Kembali Satgas BBM untuk Awasi Distribusi

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • 0Komentar

    TERNATE, LiniDaily.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate berencana mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Bahan Bakar Minyak (BBM) guna mengatasi keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan kenaikan harga Pertalite di tingkat pengecer. Langkah ini diambil sebagai respons atas terbatasnya kuota BBM subsidi yang berdampak pada stabilitas pasokan di wilayah setempat. Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menegaskan […]

  • RAPOR HITAM BUAT BUPATI HALMAHERA SELATAN

    RAPOR HITAM BUAT BUPATI HALMAHERA SELATAN

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • 0Komentar

    (Logika Sesat Penghapus Beasiswa kuliah untuk Mahasiswa Halsel di luar daerah) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang meniadakan program beasiswa bagi mahasiswa luar daerah pada tahun anggaran 2026 adalah sebuah ironi besar dan langkah mundur dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalih tekanan fiskal dan keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pusat tidak boleh menjadi […]

  • 7 Tuntutan HMI Ternate Saat Unjuk Rasa di Bandara Babullah

    7 Tuntutan HMI Ternate Saat Unjuk Rasa di Bandara Babullah

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • 0Komentar

    TERNATE, Linidaily.id– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bandara Sultan Babullah, Kota Ternate, pada Minggu (15/6/2026). Aksi ini bertujuan menyuarakan tujuh tuntutan mendesak terkait persoalan ekonomi, keadilan sosial, serta penegakan hukum di Maluku Utara (Malut). Massa aksi memilih bandara sebagai lokasi simbolis untuk menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi […]

  • DIALOG TERBUKA FPPPMU TENTANG DUGAAN MONOPOLI PROYEK APBD OLEH KERABAT GUBERNUR MALUKU UTARA MELAHIRKAN SOMASI

    DIALOG TERBUKA FPPPMU TENTANG DUGAAN MONOPOLI PROYEK APBD OLEH KERABAT GUBERNUR MALUKU UTARA MELAHIRKAN SOMASI

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • 0Komentar

    Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Maluku Utara (FPPPMU) kembali menegaskan perannya sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Melalui dialog terbuka bertajuk “Dugaan Monopoli Proyek APBD Provinsi oleh Kerabat Gubernur Maluku Utara”, FPPPMU menilai bahwa ruang dialog merupakan instrumen demokrasi yang […]

  • Mahasiswa KKN Mandiri IAIN Ternate Gelar Dialog Publik tentang Ekologi Kampung di Desa Payo

    Mahasiswa KKN Mandiri IAIN Ternate Gelar Dialog Publik tentang Ekologi Kampung di Desa Payo

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • 0Komentar

    HALBAR – linidaily.id, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menggelar dialog publik bersama pemuda dan masyarakat Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Kamis (17/9/2026) malam. Kegiatan yang mengangkat tema “Ekologi Kampung: Menjaga Keseimbangan Alam dalam Kehidupan Sehari-hari” tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pengabdian mahasiswa selama melaksanakan […]

  • Ketua KPMF FIB Unkhair Ungkap Dugaan Tekanan dan Ancaman Terkait Perpanjangan Pendaftaran Calon BEM

    Ketua KPMF FIB Unkhair Ungkap Dugaan Tekanan dan Ancaman Terkait Perpanjangan Pendaftaran Calon BEM

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • 0Komentar

    TERNATE – Ketua Komisi Pemilihan Mahasiswa Fakultas (KPMF) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Khairun, Arju Duwila, mengungkap dugaan adanya tekanan hingga ancaman terhadap KPMF dalam proses penyelenggaraan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIB. Menurut Arju, persoalan yang terjadi bukan sekadar keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) KPMF, melainkan telah menyentuh aspek independensi lembaga penyelenggara pemilihan. […]

expand_less