Rabu, 17 Jun 2026
light_mode

Nurlaela Syarif Pertanyakan Duit PJU Warga Ternate

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
  • visibility 73
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Nurlaela Syarif Pertanyakan duit Penerangan Jalan Umum (PJU) ke Pemerintah Kota Ternate.

Pertanyaan itu ditulis melalui status akun FB nya; Kemana Larinya Duit PJU Warga Ternate? Rakyat Bayar Tiap Bulan, Jalanan tetap Gelap Gulita.

Anggota Dewan Kota Ternate yang dikenal kritis ini juga menulis,

Setiap kali kita bayar tagihan listrik atau isi token, sadar atau tidak, yang kita otomatis dipotong 10% untuk pajak Penerangan Jalan Umum (JPU)

Dari potongan itu tulis Nurlaela, Pemkota Ternate mengantongi dana fantastis sebesar Rp 2,4 Miliar setiap bulan dari keringat warga.

Tapi faktanya, dana yang masuk ke Pemkot kurang lebih 2,4 Miliar per bulan. Sementara dana yang disetor ke PLN cuma Rp 700 juta per bulan

Badan Anggaran DPRD Kota Ternate dan Komisi terkait sudah berulang kali meminta agar Pemerintah Kota Ternate menjalankan amanah regulasi dimana 10 persen anggaran PJU dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan penerangan lampu jalan.

Namun faktanya, saat ini tulis Nurlela ada sekitar 4.200 titip PJU di Ternate, belum termasuk Barang Dua, Hiri dan Moti dengan 800 meteran.

Dengan anggaran yang melimpah kata Nurlaela, tapi realitas dilapangan banyak lampu jalan mati, tiang listrik jadi pajangan dan jalanan gelap yang mengancam keselamatan pengendara.

Ironisnya, tulis Nurlaela;

“Jangankan laporan warga, laporan Kami sebagai wakil rakyat saja kepada Kadis Perhubungan dicueki dan dianggap angin lalu.”

Nurlaela juga mempertanyakan komitmen walikota kepada kepala dinasnya yang anti kritik masih dipelihara.

Menurutnya, warga sudah menunaukan kewajiban membayar, sekarang saatnya masyarakat menuntut hak atas kenyamanan dan keselamatan berkendara.

Tulisan Nurlaela banyak mendapat tanggapan dan respon positif dari netizen yang menulis dalam kolom komentar.

Yang pasti, Nurlaela ingin agar warga Ternate wajib tahu haknya dan Pemda Kota Ternate harus tahu diri akan kewajibannya.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Arif Budiman. Foto: Wikipedia

    Usai Serah Terima Jabatan, Kapolda Arif “Janji” Tuntaskan Konflik Patani Barat

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • 0Komentar

    Lapangan Catur Prasetya Polda Maluku Utara Sabtu (23/5/2026), sedikit berbeda dari biasanya. Rupanya sedang berlangsung Welcome and Farewell Parade pergantian Kapolda Maluku Utara dari Irjen Pol. Waris Agono kepada Brigjen Pol. Arif Budiman. Pergantian pucuk pimpinan POLDA Maluku Utara tersebut ditandai penyerahan Pataka “Fodudara Ngon Moi-Moi”, simbol kehormatan dan tongkat estafet kepemimpinan dalam tubuh POLDA […]

  • 60 Hari Menanti Keadilan: Pembunuhan Ali Daud Belum Terpecahkan

    60 Hari Menanti Keadilan: Pembunuhan Ali Daud Belum Terpecahkan

    • calendar_month Minggu, 31 Mei 2026
    • 0Komentar

    Linidaily.id – Genap sudah 60 hari atau dua bulan berlalu sejak ditemukannya jasad Ali Daud (63 tahun), mantan Kepala Desa Bobane Jaya sekaligus tokoh agama yang sangat disegani masyarakat. Namun hingga hari ini, aparat keamanan belum juga mampu mengungkap siapa pelaku serta apa motif di balik pembunuhan keji tersebut. Lambatnya penanganan dan ketiadaan kejelasan informasi […]

  • Nobar Pesta Babi : Yang Membubarkan dan Yang Membolehkan

    Nobar Pesta Babi : Yang Membubarkan dan Yang Membolehkan

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • 0Komentar

    Film dokumenter Pesta Babi karya Dandy Laksono menjadi polemik dan menjadi perhatian Masyarakat luas. Acara nonton bareng (Nobar)nya banyak dibubarkan. Apakah karena Isi Film memuat kehidupan adat Papua yang terampas? Ataukah ada alasan lain sehingga dibubarkan? Film documenter hasil keroyokan Watchdoc, Media Jubi, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua Merauke dan Ekspedisi Indonesia Baru […]

  • Demo di Depan KPK: SKAK Malut-Jakarta Desak Usut Tuntas Anggaran Perjadin DPRD Ternate yang Capai Rp26,3 Miliar

    Demo di Depan KPK: SKAK Malut-Jakarta Desak Usut Tuntas Anggaran Perjadin DPRD Ternate yang Capai Rp26,3 Miliar

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendapat desakan keras untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kota Ternate, Maluku Utara. Desakan ini disampaikan secara tegas oleh Sentra Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Malut-Jakarta melalui aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung KPK RI, Senin (19/5/2026). Dalam aksinya, Koordinator […]

  • Policy Network David Viney dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Policy Network David Viney dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • 0Komentar

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat masa kampanye telah menyita perhatian publik dan memicu berbagai kontroversi. Di satu sisi, program ini diapresiasi di sejumlah daerah karena dianggap solutif; di sisi lain, muncul keluhan terkait insiden keracunan makanan dan dugaan pemborosan anggaran negara. Latar belakang utama program ini berangkat dari […]

  • Ketua KPMF FIB Unkhair Ungkap Dugaan Tekanan dan Ancaman Terkait Perpanjangan Pendaftaran Calon BEM

    Ketua KPMF FIB Unkhair Ungkap Dugaan Tekanan dan Ancaman Terkait Perpanjangan Pendaftaran Calon BEM

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • 0Komentar

    TERNATE – Ketua Komisi Pemilihan Mahasiswa Fakultas (KPMF) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Khairun, Arju Duwila, mengungkap dugaan adanya tekanan hingga ancaman terhadap KPMF dalam proses penyelenggaraan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIB. Menurut Arju, persoalan yang terjadi bukan sekadar keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) KPMF, melainkan telah menyentuh aspek independensi lembaga penyelenggara pemilihan. […]

expand_less