Pemimpin Berdandan Gunakan APBD, Rakyat Bisa Apa

JANGAN sampai kita merasa beruntung, karena memiliki pemimpin yang tepat. Ternyata, pilihan kita tidaklah tepat. Inilah yang dirasakan saat ini di Maluku Utara. Karena itu, tulisan pendek ini akan mencoba untuk mengulik fenomena yang terjadi di Maluku Utara (Malut), yang belum lama ini mendapat banyak sorotan dari media berkaitan dengan alokasi anggaran tata rias untuk Gubernur Malut, Sherly Tjoanda.

Sherly bukanlah politisi yang memulai proses karirnya dari bawah. Ia adalah seorang pengusaha. Inilah yang selama ini mewarnai cara pandang masyarakat di Malut yang sebagiannya ‘’mengakui’’ bahwa Sherly adalah penguasaha kaya dan dermawan, tidak memerlukan topangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk bersolek.

Sosok yang dikenal sebagai pemiliki saham disejumlah Perusahaan Pertambangan nikel, emas, dan pasir besi di Malut, tetapi dalam hal urusan berhias diri (berdandan), juga masih membebani masyarakat. Artinya, tidak semua orang kaya atau pengusaha saat menjadi pemimpin mau berkorban untuk masyarakat. Pergeseran paradigma pemimpin tentu berbeda. Citra tentang pengusaha dermawan itu seketika runtuh.

Baik saat sebelum memimpin, disaat memimpin, dan sedang memimpin. Perubahan tersebut membuat Sherly seperti ‘’bunglon’’. Tanpa malu, ia mengubah prinsipnya. Saat berjuang dalam kontestasi politik, dia menempatkan dirinya seperti pengemis yang meminta-minta dikasihani rakyat agar dipilih dengan melakukan berbagai cara agar mendapat empati dari rakyat.

Sebelumnya viral di media sosial dan menuai kontroversi yang berkaitan dengan renovasi Rumah Dinas (Rumdin) Gubernur Sherly senilai Rp. 8,8 miliar dan pengerjaannya melalui swakelola. Disnilah muncul kesan ada aroma tidak beres. Praktik tidak lazim terjadi.

Apakah tanpa bantuan APBD Gubenur Malut mampu mempercantik dirinya?

Tentu, tidak. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan 2024, tercatat Gubernur Malut masuk dalam sepuluh Gubernur Indonesia Terkaya. Sherly menempati ranking pertama dari sembilan Gubernur lainnya. Harta kekayaan Sherly mencapai Rp. 709 milar. Hal yang tidak wajar dengan kekayaan sebanyak itu, Sherly tidak mampu mempercantik dirinya.

Dari situlah kita dapat mengetahui bawa Sherly tidak rela dan tidak punya kepedulian, juga tidak mau menggunakan uangnya untuk berhias diri. Hal yang sebetulnya sangat sederhana. Kita sudah seharusnya muali sadar, sadar, berfikir objektif dan bangun dari tidur panjang belajar dari situasi tersebut bahwa Guburnur Sherly masih bergantung pada masyarakatnya.

Masih senang membebankan masyarakatnya sendiri. Dalam soal ‘’merias wajah’’, agar tetap terlihat cantik saja APBD harus dikorbankan. Sungguh miris, bagaimana jika Sharley memberi dedikasinya berupa materi kepada masyarakat Malut yang merogoh kocek sendiri dengan skala anggarannya besar? Berat sepertinya kesadaran itu dikonstruksikannya.

Sebetulnya, ini soal panggilan nurani. Kepedulian, dan tentang kecintaan yang tulus pada masyarakat serta daerah Maluku Utara. Mungkinkah Gubernur Sherly tidak merasa memiliki dengan Provinsi Malut? Kita lihat kerja-kerjanya sampai 5 (lima) tahun mendatang. Saat ini, masyarakat tidak lagi mau melihat retorika politik, sikap playing victim, atau kepura-puraan. Mereka butuh tindakan nyata, tanpa interest politik.

Dari kondisi-kondisi yang sederhana semacam itu, kita belum mendapatkan keteladanan, dan inspirasi berkaitan denga sikap populisme seorang pemimpin yang terpancar dari ‘’wajah’’ kepemimpinannya. Belum lagi harapan soal political will, politik anggaran, dan perjuangan total dalam memajukan Provinsi Maluku Utara secara utuh. Cerminan retaknya kerja-kerja Sherly masih bisa kita baca dari posisi birokrasi. Lihat saja berapa banyak birokrat yang berdomisili di Sofifi sebagai Ibukota Maluku Utara.

Aspek lain yang perlu dibuktikan Sherly yaitu bebas dari praktek kotor Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Karena pemerintahan yang transparan saja tidak cukup. Kita butuh pemerintahan yang bersih (clean government). Tidak melakukan praktik penyelewengan kewenangan (abuse of power). Selain itu, janji-janji politik juga harus dibuktikan, diwujudkan Sherly dengan membuktikan kerja-kerja konkrit.

Bekerjalah dengan benar dan serius, masyarakat Malut pasti mendukugmu. Jika Gubernur Sherly main-main, bekerja tidak benar, sudah pasti akan mendapatkan gelombang perlawanan dari masyarakat. Resistensi publik akan muncul satu persatu, hingga mengkristal terejawantahkan dalam perlawanan massal. Situasi ini yang harus dihindari dan diantisipasi sejak dini.

Antisipasinya tentu melalui kerja. Jangan sibukkan diri dengan mengencangkan popularitas melalui media sosial dan media massa. Kencangkan kerja untuk rakyat, itu yang utama. Karena manakala Gubernur Sherly fokus bekerja, masyarakat akan secara otomatis bersatu-padu mendukungmu. Tanpa harus melakukan money politic saat Pilkada 2029 mendatang.

Rakyat Bisa Apa?

Salah satu kanal perlawanan rakyat dalam demokrasi adalah melalui Pemilu dan Pilkada. Dalam konteks Malut, Gubernur diharapkan dapat menunjukkan pengabdiannya. Jangan memikirkan pencitraan, mempercantik diri, dan tebar pesona untuk memikat hati masyarakat agar dipilih kembali dalam Pilkada. Berfikir dan bekerjalah, rakyat akan melihat apa yang  dikerjakan.

Dalam politik, track record menjadi penting bagi politisi. Kecuali politisi karbitan yang mengandalkan uang, mereka tidak memikirkan track record. Bagi mereka ‘’serangan fajar’’ paling penting. Sungguh akan datang bencana demokrasi yang sulit dihindari, bila ada kepala daerah yang mengandalkan politik transaksional.

Rakyat akan membalas dendamnya pada pemimpin yang rakus, pebuh kepalsuan. Pembalasan dilakukan di bilik suara. Momentum dimana masa depan masyarakat ditentukan melalui kontestasi elektoral. Jika Sherly enggan berkorban untuk masyarakat, bahkan biaya rias mempercantik diri saja dibebankan ke APBD (meminta masyarakat yang bertanggung jawab), maka akan sulit rasanya Sherly dipilih kembali pada Pilkada 2029.

Kecuali masyarakat kita sudah pikun. Atau dungu, dan mau ditipu lagi. Masyarakat yang seperti itu biasanya malas mikir, bahkan kerap putus asa. Berbeda jauh dengan masyarakat yang memiliki akal sehat, punya kesadaran ideologis, cerdas memilih. Kategori masyarakat seperti ini tak mau dibeli. Menolak pembodohan sistematis, menolak takluk. Tidak memilih pemimpin pembawa beban.

Patut dimitigasi, jangan sampai masyarakat kita dikooptasi dengan pengaruh buruk cyberspace. Yang nyata-nyata seperti pisau bermata dua. Satu sisi melahirkan akselerasi informasi, di sisi lain melahirkan petaka, berupa adanya disrupsi budaya. Era AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan) harus dapat diantisipasi pemerintah daerah. Jangan didompleng untuk ‘’meracuni’’ masyarakat dengan konten-konten politik pencitraan semata.