Waspadai Pemimpin Bertopeng

KEPEMIMPINAN publik kerap kali tampil dengan wajah ganda. Di depan panggung publik terlihat santun, moralis, humanis, dan seolah pro rakyat (populis). Tapi, di balik layar ia angkuh, arogan, diskriminatif, dan sadisnya membunuh harapan-harapan rakyatnya sendiri. Bengis, nir kepekaan sosial. Sukar dipungkiri bahwa pemimpin memiliki ‘’wajah’’ ganda.

Artinya, rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan harus mengerti hal ini. Kamuflase demi kamuflase selalu ditemui masyarakat saat kampanye politik. Lalu kontradiksi atau sikap berubah begitu rupa terjadi saat politisi tersebut telah memangku jabatan. Segala hal ikhwal janji dilupakannya. Seperti orang pikun.

Anomali semacam itu, bagi politisi pecundang dan politisi pencari nafkah Adalah sesuatu yang lumrah. Berbeda dengan negarawan, para pemimpin otentik yang lahir dari rahim rakyat, timbul tenggelam benar-benar bersama rakyat dan mengerti denyut nadi kegelisahan rakyat, pasti rishi melihat kemunafikan, praktik ingkar janji seperti itu dilakukan.

Jangan heran, tiap 5 tahun Pemilu dan Pilkada di ujungnya rakyat menyesali terhadap pilihan politiknya sendiri. Itu karena mereka rakyat tidak pernah benar-benar belajar. Menurut saya, konsep taubat politik bukan sekadar berlaku bagi politisi busuk. Melainkan juga harus dilakoni, dilakukan masyarakat kita. Agar lebih cermat, mendalam, dan cerdas dalam memilih pemimpinnya di masa-masa mendatang.

Tidak sedikit masyarakat merasa sedih, dimana mereka memilih karena diberi uang atau materi berupa paket bantuan, dan janji-janji manis politisi. Lalu diingkari. Kemudian, yang ditemui masyarakat setelahnya tidak sesuai ekspektasi mereka. Sungguh  keterlaluan jika kita pasrah dan mau meratapi nasib yang serupa kedepannya.

Kita semua harus belajar dari pengalaman. Melakukan refleksi dan mengambil tindakan, aksi kita sebagai konstituen berikutnya harus lebih akurat. Jangan sampai kita jadi orang bodoh, yang mengulahi peristiwa politik yang sama karena kelalain sendiri. Jangan terus-menerus mau digoda politisi brengsek yang suka tipu-tipu. Padahal, politisi tersebut hanya antek dari kapitalis.

Kita semua harus belajar dari pengalaman. Melakukan refleksi dan mengambil tindakan, aksi kita sebagai konstituen berikutnya harus lebih akurat. Jangan sampai kita jadi orang bodoh, yang mengulahi peristiwa politik yang sama karena kelalain sendiri. Jangan terus-menerus mau digoda politisi brengsek yang suka tipu-tipu. Padahal, politisi tersebut hanya antek dari kapitalis.

Kita semua harus belajar dari pengalaman. Melakukan refleksi dan mengambil tindakan, aksi kita sebagai konstituen berikutnya harus lebih akurat. Jangan sampai kita jadi orang bodoh, yang mengulahi peristiwa politik yang sama karena kelalain sendiri. Jangan terus-menerus mau digoda politisi brengsek yang suka tipu-tipu. Padahal, politisi tersebut hanya antek dari kapitalis.

Akhirnya spirit demokrasi itu tidak benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Kebebasan memilih malah direduksi menjadi sebatas jual beli suara (vote buying). Kondisi ini melahirkan disparitas yang begitu jauh. Dimana rakyat yang memilih dengan kegembiraan saat momentum politik, ketika kandidat kepala daerah atau politisi yang dipilihnya menang, yang dialami malah kekecewaan. Penghianatan terjadi begitu telanjang. Posisi rakyat tidak lagi menjadi faktor penentu bagi politisi.

Realitas politik yang tidak mencerminkan keadilan ini disebabkan atas terus langgengnya klientelisme politik dan polik patronase. Lihat saja harapan rakyat tidak relate dengan kenyataan yang mereka rasakan. Sekali lagi, situasi yang pilu seperti ini harus dirubah. Caranya, rakyat harus taubat, jangan lagi memilih karena uang.

Ya, tidak sedikit politisi dan pemimpin publik kita yang tampil dengan topeng dan lipstick untuk memoles citranya agar dianggap terbaik oleh rakyat. Tampil seakan-akan menjadi malaikat pelindung, pemberi solusi bagi masyarakat, ternyata semua palsu. Itu hanya kamuflase. Para pemimpin bertopeng biasanya memelihara buzzer (ternak media sosial).

Mereka diperkuat popularitas dan nama baiknya di media sosial, meski kerja-kerjanya minus. Dari 10 (sepuluh), program kerakyatan, mungkin yang berhasil dan diseriusi hanya 2 (dua), atau 3 (tiga) program saja. Selanjutnya, 2 atau 3 program yang dianggap berhasil itulah yang diglorifikasi, dan diframing sebagai keberhasilan keseluruhan. Ada generalisasi keberhasilan, alhasil program yang gagal tidak terpotret dan ditenggelamkan dari ruang politik.

Modus seperti ini sangatlah membahayakan. Merusak akal sehat publik dan melestarikan cara-cara licik untuk memanipulasi kesadaran publik. Nah, rakyat jangan dibiasakan dengan kebohongan-kebohongan dan sesuatu yang semu. Pembodohan massal jangan sampai terjadi lagi di negeri ini, baik pada level nasional maupun lokal seperti di Maluku Utara.

Ada satu fenomena lagi yang perlu diulas sebagai pemantik dalam tulisan kecil ini. Hal itu adalah praktik transplantasi politik. Para politisi seyogyanya melakukan repetisi terhadap nilai-nilai kebaikan. Karena politisi sejatinya sebagai uswatun hasanah (role model) bagi rakyat. Mereka yang efektif melakukan orkestrasi dan menggerakkan roda pembangunan. Bukan perusak.

Politisi kita dari generasi ke generasi berada pada ekosistem yang saling menyontek. Saling copy paste perbuatan, korupsi diamplifikasi, dan dinormalisasi, dijadikan seperti ‘’warisan’’ berharga. Padahal sudah nyata-nyata membawa mudharat. Inilah kekeliruan kita semua, yang membiarkan semua praktik kotor itu tumbuh kokoh.

Rakyat jangan sampai memilih pemimpin bertopeng. Politisi yang doyan berdandan, lebih nyaman diberitakan di media massa dan viral di media sosial. Kesolehan sosialnya ‘’dirancang’’ mengikuti algoritma media digital. Berperan seperti orang baik, tapi dalam kebijakannya tidak menguntungkan rakyat. Bahkan dalam konteks keselamatan jangka panjang, nasib rakyat diabaikan.

Gelombang modernitas membawa konsekuensi ganda. Ada demoralisasi, kesenjangan sosial, dan ada pula kemudahan, juga kepentingan lainnya. Instumen ini tak luput dari hal-hal negatif. Arus modernitas menjadi melahirkan challenge. Kita berharap di Tengah arus informasi yang kencang, pemimpin kita dapat melahirkan apa yang disebut Ali Sya’riati, seorang cendekiawan Iran, sebagai keadilan tanpa kelas. Tidak memberi ruang pada keadilan yang timpang. Keadilan yang parsial, bukan menjadi supporter lahirnya ketidakteraturan sosial.

Jangan sampai pemimpin kita berbuat seperti yang digambarkan Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW, dalam untaian kata “Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu’’.