Rabu, 17 Jun 2026
light_mode

Katanya Wakil Rakyat, Kok (Begitu) Cemen

  • account_circle Bung Amas, S.IP
  • calendar_month Sabtu, 30 Mei 2026
  • visibility 69
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Untukmu yang duduk sambil berdiskusi. Untukmu yang biasa bersafari ke sana, ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil rakyat adalah kumpulan orang-orang hebat, bukan sekadar kumpulan teman dekat, apalagi sanak keluarga. Di hati dan lidahmu, kami berharap: dengarkanlah suara kami, lalu sampaikanlah. Demikian penggalan lirik lagu legendaris karya Iwan Fals berjudul Surat Buat Wakil Rakyat. Lagu yang dirilis pada tahun 1987 silam itu ternyata masih sangat relevan, nyata, dan terasa masa kini hingga saat ini.

Kami mengangkat kembali penggalan lirik itu sebagai sebuah pengingat, sekaligus koreksi diri, tamparan keras, dan gambaran nyata atas kelakuan para wakil rakyat kita. Mereka adalah para representasi rakyat, namun sayangnya, perilakunya sering kali justru jauh dari jiwa kerakyatan. Posisi dan statusnya jelas tertulis: Wakil Rakyat. Namun kenyataan dan perilakunya sering kali berbanding terbalik. Mereka yang duduk di kursi DPR RI, DPD RI, maupun DPRD di seluruh penjuru negeri, memegang predikat yang mulia, meski sayangnya catatan kasus korupsi yang menyeret nama mereka pun tak kalah banyak.

Bukan hanya Iwan Fals yang kecewa dengan para anggota dewan. Rakyat pun mayoritas merasakan kekecewaan yang sama. Seiring berjalannya waktu, kekecewaan kecil itu kian membesar, melebar, dan menjalar hingga ke rumah-rumah rakyat. Lewat liriknya, Bang Iwan mengingatkan agar para wakil rakyat jangan menjadi juara diam, juara berbisik “eh-eh”, atau juara tertawa cekikikan saja. Jangan menjadi wakil rakyat yang bungkam saat sidang membahas nasib rakyat. Potret ini adalah gambaran kecil yang mewakili rusaknya perilaku wakil rakyat kita. Padahal, sesungguhnya wakil rakyat haruslah menjadi pengawas yang tajam, pengkritik yang berani, dan penyeimbang di hadapan kekuasaan.

Sebab secara hakiki dan prinsipil, wakil rakyat sejatinya adalah pelayan rakyat, bukan majikan bagi rakyat. Jika dideskripsikan dengan sederhana, wakil rakyat adalah perpanjangan tangan dan perantara aspirasi rakyat. Oleh sebab itu, sangatlah tidak pantas, tidak etis, dan melenceng jauh dari tugas pokok jika mereka bertindak sebaliknya. Jangan mentang-mentang memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum, lalu bersikap semena-mena dan angkuh terhadap rakyat. Memang, belakangan ini tidak sedikit wakil rakyat yang terlihat seolah durhaka terhadap pemilihnya. Mereka lupa diri, mengabaikan suara rakyat, dan asyik dengan kepentingan sendiri.

Politik keterwakilan seolah-olah disimpangkan jauh dari jalurnya. Para wakil justru bertindak layaknya seorang bos besar atau penguasa tunggal. Penyimpangan tugas dan peran ini dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa malu. Dalam konteks sosial, posisi wakil rakyat sesungguhnya bukanlah entitas yang superior, bukan pula golongan istimewa yang memiliki hak lebih. Posisi mereka sejatinya berada satu tingkat di bawah rakyat. Bisa dikatakan, mereka menempati lapisan kedua. Memang jika dilihat dari perspektif struktur sosial, mereka berada di kelas menengah, namun posisi itu tetaplah berada di bawah kedaulatan rakyat.

Wakil rakyat ada di lapisan kedua, setelah rakyat itu sendiri. Fakta ini menandakan bahwa kepedulian sosial dari para anggota dewan ini semakin menipis dan hilang. Apapun alasannya, wakil rakyat tidak boleh melompati hak dan posisi rakyat. Apalagi hingga berani menindas rakyat kecil. Realitas yang terjadi di lapangan justru sering kali berkebalikan, posisi itu sudah terbalik 180 derajat. Bisa diibaratkan, wakil rakyat merasa dirinya seperti nahkoda kapal yang memegang kendali penuh dan memiliki wewenang mutlak untuk mengemudikan arah perjalanan bangsa ini.

Tidak sedikit pula panggung kepalsuan yang dipentaskan oleh para wakil rakyat ini. Mulai dari cara berargumentasi hingga perilaku sehari-hari, sering kali tidak mencerminkan kehati-hatian, kejujuran, dan tanggung jawab. Sungguh miris dan menyayat hati jika kita menyaksikan cara-cara amoral yang kerap mereka lakukan. Namanya saja wakil, berarti ia wajib bersedia mengabdi kepada siapa yang ia wakili. Oleh karena itu, kapan saja rakyat berhak menggugat predikat sebagai wakil rakyat, hal itu boleh dan sah-sah saja dilakukan. Jangan sampai daya tawar rakyat dinihilkan atau dianggap tidak ada harganya sama sekali.

Jangan sampai kedaulatan rakyat dibajak atau dicuri oleh segelintir orang yang memakai kedok wakil rakyat. Sudah saatnya rakyat sadar dan bangkit dari tidur panjangnya. Saya mencurigai bahwa rakyat belum sepenuhnya jernih, tegas, dan mantap dalam menentukan sikap politiknya. Hal ini masuk akal jika kita melihat fakta bahwa sebagian besar wakil rakyat kita saat ini sedang “sakit”. Sakit karena lupa tugas, sakit karena haus kekuasaan. Pemilu yang kita laksanakan sejatinya adalah ajang mencari pemimpin terbaik, yang kelak siap setia dan siap mengabdikan diri melayani rakyat tanpa pamrih.

Gejala melemahnya kekuatan dan kepercayaan terhadap wakil rakyat ini bisa jadi juga merupakan kesalahan rakyat itu sendiri saat memilih pemimpin politiknya. Akibat kesalahan memilih, wakil rakyat justru terlempar jatuh ke dalam jurang kehancuran moral. Keteladanan yang seharusnya mereka berikan runtuh seketika. Demikian pula dengan keberanian, kemandirian, dan integritas yang ternyata diperjualbelikan demi keuntungan sesaat. Ini menjadi bahaya besar bagi masa depan bangsa. Mereka tak berani bicara jujur dan membela rakyat jika harus berhadapan dengan kekuasaan yang kuat atau modal besar.

Memperjuangkan hak-hak rakyat dari akar rumput akhirnya hanya menjadi mimpi belaka. Kita semua berharap kekuatan persatuan dan solidaritas rakyat akan menjadi modal sosial yang besar, yang kelak mampu mengubah negara ini menuju keadilan dan kesejahteraan. Jangan lagi terulang kesalahan yang sama saat memilih wakil rakyat. Wakil rakyat yang munafik, pengecut, pandai bicara namun tak pernah bersuara di gedung dewan, serta mereka yang mudah marah kepada rakyatnya sendiri, tidak boleh lagi kita pilih dan dudukkan di kursi empuk itu.

Sangat berbahaya jika rakyat kembali memilih wakil rakyat yang cenderung takut mengambil risiko, takut berani membela rakyat karena harus berhadapan dengan kepentingan pemodal atau penguasa yang lebih kuat. Yang kita butuhkan dan harapkan ke depannya adalah wakil rakyat yang siap “berperang” melawan penguasa yang dzalim serta pengusaha yang korup. Sudah pasti rakyat akan merasa cemas, kecewa, dan penuh penyesalan jika kembali memilih wakil rakyat abal-abal seperti potret yang kita bahas di atas.

Rakyat jangan mau lagi dibuai oleh janji-janji manis yang semu. Diiming-imingi akan diberi gula dan madu saat kampanye, namun setelah terpilih yang disodorkan justru racun yang mematikan bagi kehidupan bernegara. Jangan biarkan harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik dibunuh oleh sikap masa bodoh para wakil rakyat yang enggan protes saat harga pendidikan semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin sulit didapat, serta biaya hidup dan ekonomi yang semakin mencekik leher. Kehidupan rakyat kecil kini diselimuti rasa cemas dan ketidakpastian. Lalu, di manakah peran dan suara wakil rakyat saat rakyat sedang susah?

Wakil Rakyat Kok Cemen?

Kata “cemen” dalam bahasa gaul berarti lemah, penakut, atau payah. Mengapa bisa disebut demikian? Ya, benar adanya, karena kebanyakan dari mereka saat ini justru berorientasi pada kekayaan dan kemakmuran diri sendiri. Tidak hanya itu, harta, keuntungan finansial, dan kekuasaan menjadi tujuan utama, bahkan hal-hal yang tidak pantas pun terus dikejar. Padahal, wakil rakyat memiliki nilai lebih, yaitu kekuasaan, fasilitas negara, serta sarana dan prasarana yang seharusnya digunakan untuk berbuat banyak demi kesejahteraan rakyat. Anehnya, mereka justru bersikap cemen, lemah, dan gagal mewujudkan serta menunaikan amanah yang telah diberikan rakyat.

Di sisi lain, pola pikir dan gaya hidup para wakil rakyat pun kerap kali didominasi oleh pencarian kesenangan semata. Semangat berkorban untuk rakyat masih sangat minim. Jika pun mereka berkorban atau melakukan sesuatu, perhitungan mereka hanya berpatokan pada untung dan rugi. Segalanya dijalankan layaknya sebuah transaksi bisnis, sehingga motivasi utama mereka bukanlah untuk mengabdi kepada negara dan rakyat. Penerapannya sederhana: jika mereka memberi sedikit bantuan, mereka mengharapkan balasan berkali-kali lipat berupa keuntungan atau kepentingan pribadi. Ya, asas manfaat semata yang selalu mereka utamakan.

Bersikap rakus dan tamak pada akhirnya akan membuat posisi terbalik: tuan menjadi budak. Begitulah akibatnya jika rakyat memilih pemimpin yang lemah, penakut, dan tidak sederhana. Jangan mudah terbuai oleh rayuan ketua umum partai politik. Jangan mau menjadi pemilih yang mudah dibujuk dan dibeli oleh praktik politik uang. Sesungguhnya politisi yang angkuh karena mendapat sogokan, yang pandai menipu rakyat, serta yang penuh dengan skandal politik, kelak akan cepat runtuh dan jatuh terhempas.

Wakil rakyat yang mendapatkan hak istimewa dan fasilitas lengkap dari negara wajib menunjukkan kinerja nyata, jangan lemah dan cemen. Haram hukumnya memilih wakil rakyat yang bermental mendua dan tidak tegas. Sebenarnya, perilaku yang tidak wajar dan aneh dari para wakil rakyat ini telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Kita harus melakukan evaluasi menyeluruh, memilah dan memilih siapa wakil rakyat yang setia dan siapa yang berkhianat. Agar pada pemilihan berikutnya, rakyat bisa dengan tegas membuang mereka yang berkhianat ke tempat sampah sejarah.

Berhentilah memilih wakil rakyat yang lemah dan gagal menyalurkan aspirasi rakyat. Tutup rapat-rapat ruang bagi para politisi yang terbiasa melakukan praktik mencari keuntungan pribadi dari jabatan. Kita sangat berharap suatu saat nanti para wakil rakyat mampu memberikan kejutan yang baik bagi rakyat, mampu memutar arah menjadi lebih baik, dan bukan justru merusak serta menghancurkan jembatan emas menuju kemajuan Indonesia.

  • Penulis: Bung Amas, S.IP

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PHK Massal Weda Bay Nickel Ancam Ribuan Pekerja, DPRD Malut Minta Pemprov Segera Cari Solusi

    PHK Massal Weda Bay Nickel Ancam Ribuan Pekerja, DPRD Malut Minta Pemprov Segera Cari Solusi

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • 0Komentar

    Linidaily.id – Rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang akan dilakukan PT Weda Bay Nickel (WBN) akibat pemangkasan kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 menuai sorotan serius dari DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut). Kebijakan pengurangan kuota produksi nasional yang ditetapkan pemerintah pusat diperkirakan berdampak terhadap sekitar 10 ribu tenaga kerja […]

  • Keseriusan BK DPRD Malut Atas pernyataan provokatif  AK  “Tara Jelas”

    Keseriusan BK DPRD Malut Atas pernyataan provokatif  AK  “Tara Jelas”

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • 0Komentar

    Linidaily.id. – Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Maluku Utara kini dipertanyakan kredibilitas dan keseriusannya dalam menuntaskan kasus dugaan pelanggaran etik serta sumpah jabatan. Sorotan tajam ini dilontarkan oleh Dewan Eksekutif Rampai Nusantara Maluku Utara, menyusul mandeknya penanganan kasus yang menyeret salah satu anggota dewan berinisial AK dari Fraksi Partai Demokrat. Sekretaris Dewan Eksekutif Rampai […]

  • Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Nadiem Anwar Makarim, Foto : jsmobile.org

    18 Tahun untuk Eks Mendikbudristek

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • 0Komentar

    Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook, Kamis 13 Mei 2026. Melansir dari sejumlah media online, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. “(meminta majelis hakim) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena […]

  • KPK Soroti Tata Kelola BPBJ Malut di Bawah Kepemimpinan Hairil Hukum

    KPK Soroti Tata Kelola BPBJ Malut di Bawah Kepemimpinan Hairil Hukum

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • 0Komentar

    Linidaily.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti ketat kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara yang saat ini dipimpin oleh Hairil Hukum. Lembaga antirasuah tersebut mengidentifikasi sejumlah celah kerawanan dalam mekanisme pengadaan yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Peringatan keras ini disampaikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli […]

  • Menyelamatkan Ternate dari Sesaknya Sampah

    Menyelamatkan Ternate dari Sesaknya Sampah

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • 0Komentar

    Pagi di Ternate selalu punya cara membuat orang jatuh cinta: laut yang biru, Gamalama yang berdiri gagah, aroma ikan bakar, dan percakapan hangat di pasar. Tetapi di balik keindahan itu, ada persoalan yang pelan-pelan menumpuk, berbau, dan mengancam masa depan kota pulau ini: sampah. Ternate bukan kota dengan daratan luas yang bisa terus-menerus “menyembunyikan” sampah […]

  • Nurlaela Syarif Pertanyakan Duit PJU Warga Ternate

    Nurlaela Syarif Pertanyakan Duit PJU Warga Ternate

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • 0Komentar

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Nurlaela Syarif Pertanyakan duit Penerangan Jalan Umum (PJU) ke Pemerintah Kota Ternate. Pertanyaan itu ditulis melalui status akun FB nya; Kemana Larinya Duit PJU Warga Ternate? Rakyat Bayar Tiap Bulan, Jalanan tetap Gelap Gulita. Anggota Dewan Kota Ternate yang dikenal kritis ini juga menulis, Setiap kali kita […]

expand_less