7 Tuntutan HMI Ternate Saat Unjuk Rasa di Bandara Babullah
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
- visibility 37
- comment 0 komentar
- print Cetak
HMI Cabang Ternate menggelar aksi di kawasan Bandara Sultan Babullah, Kota Ternate. Foto: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TERNATE, Linidaily.id– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bandara Sultan Babullah, Kota Ternate, pada Minggu (15/6/2026). Aksi ini bertujuan menyuarakan tujuh tuntutan mendesak terkait persoalan ekonomi, keadilan sosial, serta penegakan hukum di Maluku Utara (Malut).
Massa aksi memilih bandara sebagai lokasi simbolis untuk menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi makro tidak boleh mengabaikan kondisi riil masyarakat yang masih menghadapi himpitan biaya hidup dan ketimpangan kesejahteraan. Dalam aksinya, mereka melakukan boikot terhadap agenda penyambutan pejabat sambil membentangkan spanduk berisi aspirasi rakyat.
Ketua Umum HMI Cabang Ternate, Yusril Buang, menyatakan bahwa Malut selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.
“Kami hadir untuk memastikan suara rakyat tidak hilang dari ruang kebijakan. Pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan penurunan harga kebutuhan pokok dan penyelesaian masalah distribusi BBM,” ujar Yusril di lokasi aksi.
Aksi berlangsung kondusif under pengawalan ketat aparat keamanan. Sempat terjadi dialog singkat antara perwakilan massa dengan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, serta Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto. Kedua pihak sepakat untuk menampung aspirasi dan menindaklanjuti poin-poin tuntutan yang disampaikan.
Yusril J. Todoku, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Ternate, menekankan bahwa gerakan mahasiswa berfungsi sebagai kontrol sosial. Ia menegaskan aksi ini bukan sekadar penolakan, melainkan dorongan serius agar pemerintah menyelesaikan akar permasalahan.
“Ini tentang keadilan. Mulai dari ekonomi, hukum, hingga perlindungan nyawa warga,” tegasnya.
Tujuh Tuntutan Mendesak
Dalam orasinya, HMI Cabang Ternate menyampaikan tujuh poin tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Malut dan Pemerintah Kota Ternate, yakni:
Penegakan Hukum Energi: Mengungkap dan menangkap jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM) yang diduga merugikan masyarakat di Maluku Utara.
Stabilitas Harga: Menurunkan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang dinilai terus melambung tinggi.
Keadilan Fiskal: Mewujudkan keadilan fiskal bagi Maluku Utara agar daerah penghasil sumber daya alam mendapatkan porsi anggaran yang proporsional.
Keadilan Kasus Kriminal: Mengungkap dan menangkap aktor intelektual di balik kasus pembunuhan di hutan Halmahera yang hingga kini belum tuntas.
Penolakan Eksploitasi Sumber Daya: Menolak kehadiran PT Omonet Geothermal di Halmahera yang dikhawatirkan merusak lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat.
Perlindungan Aktivis: Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan elemen masyarakat yang menyuarakan kritik.
Pemberantasan Korupsi Izin: Menangkap pelaku jual beli Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang marak terjadi di Maluku Utara.
Usai menyampaikan aspirasi dan melakukan dialog dengan pihak terkait, HMI bersama perwakilan kepolisian menggelar konferensi pers singkat untuk mendokumentasikan kesepakatan tindak lanjut.
Massa kemudian membubarkan diri secara tertib dengan komitmen akan terus mengawal realisasi dari ketujuh tuntutan tersebut.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar