Rabu, 14 Okt 2026
light_mode

7 Tuntutan HMI Ternate Saat Unjuk Rasa di Bandara Babullah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
  • visibility 53
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TERNATE, Linidaily.id– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bandara Sultan Babullah, Kota Ternate, pada Minggu (15/6/2026). Aksi ini bertujuan menyuarakan tujuh tuntutan mendesak terkait persoalan ekonomi, keadilan sosial, serta penegakan hukum di Maluku Utara (Malut).

Massa aksi memilih bandara sebagai lokasi simbolis untuk menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi makro tidak boleh mengabaikan kondisi riil masyarakat yang masih menghadapi himpitan biaya hidup dan ketimpangan kesejahteraan. Dalam aksinya, mereka melakukan boikot terhadap agenda penyambutan pejabat sambil membentangkan spanduk berisi aspirasi rakyat.

Ketua Umum HMI Cabang Ternate, Yusril Buang, menyatakan bahwa Malut selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.

“Kami hadir untuk memastikan suara rakyat tidak hilang dari ruang kebijakan. Pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan penurunan harga kebutuhan pokok dan penyelesaian masalah distribusi BBM,” ujar Yusril di lokasi aksi.

Aksi berlangsung kondusif under pengawalan ketat aparat keamanan. Sempat terjadi dialog singkat antara perwakilan massa dengan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, serta Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto. Kedua pihak sepakat untuk menampung aspirasi dan menindaklanjuti poin-poin tuntutan yang disampaikan.

Yusril J. Todoku, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Ternate, menekankan bahwa gerakan mahasiswa berfungsi sebagai kontrol sosial. Ia menegaskan aksi ini bukan sekadar penolakan, melainkan dorongan serius agar pemerintah menyelesaikan akar permasalahan.

“Ini tentang keadilan. Mulai dari ekonomi, hukum, hingga perlindungan nyawa warga,” tegasnya.

Tujuh Tuntutan Mendesak

Dalam orasinya, HMI Cabang Ternate menyampaikan tujuh poin tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Malut dan Pemerintah Kota Ternate, yakni:

Penegakan Hukum Energi: Mengungkap dan menangkap jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM) yang diduga merugikan masyarakat di Maluku Utara.

Stabilitas Harga: Menurunkan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang dinilai terus melambung tinggi.

Keadilan Fiskal: Mewujudkan keadilan fiskal bagi Maluku Utara agar daerah penghasil sumber daya alam mendapatkan porsi anggaran yang proporsional.

Keadilan Kasus Kriminal: Mengungkap dan menangkap aktor intelektual di balik kasus pembunuhan di hutan Halmahera yang hingga kini belum tuntas.

Penolakan Eksploitasi Sumber Daya: Menolak kehadiran PT Omonet Geothermal di Halmahera yang dikhawatirkan merusak lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat.

Perlindungan Aktivis: Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan elemen masyarakat yang menyuarakan kritik.

Pemberantasan Korupsi Izin: Menangkap pelaku jual beli Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang marak terjadi di Maluku Utara.

Usai menyampaikan aspirasi dan melakukan dialog dengan pihak terkait, HMI bersama perwakilan kepolisian menggelar konferensi pers singkat untuk mendokumentasikan kesepakatan tindak lanjut.

Massa kemudian membubarkan diri secara tertib dengan komitmen akan terus mengawal realisasi dari ketujuh tuntutan tersebut.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DIALOG TERBUKA FPPPMU TENTANG DUGAAN MONOPOLI PROYEK APBD OLEH KERABAT GUBERNUR MALUKU UTARA MELAHIRKAN SOMASI

    DIALOG TERBUKA FPPPMU TENTANG DUGAAN MONOPOLI PROYEK APBD OLEH KERABAT GUBERNUR MALUKU UTARA MELAHIRKAN SOMASI

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • 0Komentar

    Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Maluku Utara (FPPPMU) kembali menegaskan perannya sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Melalui dialog terbuka bertajuk “Dugaan Monopoli Proyek APBD Provinsi oleh Kerabat Gubernur Maluku Utara”, FPPPMU menilai bahwa ruang dialog merupakan instrumen demokrasi yang […]

  • AKSI BLOKADE JALAN WARGA BANEMO MELAWAN

    AKSI BLOKADE JALAN WARGA BANEMO MELAWAN

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • 0Komentar

    Ratusan Warga Banemo melakukan unjuk rasa dan aksi blokade akses jalan Trans Halmahera ruas Jalur Desa Remdi, Rabu, 20 Mei 2026. Aksi blokade ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Warga Banemo Melawan, kepada pemerintah dan kepolisian, menyusul ditemukannya ranjau di perkebunan serta kasus pembunuhan Ustadz Ali Abas yang hingga kini belum ada titik terang. Tensi aksi […]

  • Novel Orang-Orang Sederhana; Kesaksian Seorang Petugas Medis

    Novel Orang-Orang Sederhana; Kesaksian Seorang Petugas Medis

    • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
    • 0Komentar

    Sebagai seorang tenaga medis, Sadli memulainya dari desa desa terpencil di Halmahera Timur dan Selanjutnya dipindahtugaskan ke Halmahera Barat .Banyak yang dia saksikan terutama soal eksploitasi lahan oleh perusahaan tambang. Bagaimana ruang hidup mereka “di rampas” oleh dan atas nama pemerintah dan ironisnya dipekerjakan di lahan mereka sendiri. Sebagai seorang tenaga medis, Sadli memulainya dari […]

  • Amnesia

    Amnesia

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • 0Komentar

    Kota Ternate kembali diguncang dengan penipuan Investasi. Setelah Karapoto, muncul Zahra Berkah yang baru meletup. Namun yang paling mengagetkan bukan jumlah uang yang hilang, melainkan satu hal: seolah-olah warga Ternate melupakan pelajaran pahit masa lalu. Inilah amnesia yang sesungguhnya — amnesia kolektif. Karapoto, Luka yang Belum Sembuh Siapa yang tak ingat Karapoto? Pada 2018, PT […]

  • HARITA GRUP DAN KOLONIALISME BARU ATAS RUANG HIDUP KAWASI

    HARITA GRUP DAN KOLONIALISME BARU ATAS RUANG HIDUP KAWASI

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • 0Komentar

    Membaca Relokasi Warga Kawasi ke Ecovillage dalam Perspektif Michel Foucault dan Pierre Bourdieu Tulisan ini bisa saja di katakan bagian dari kepingan Puzzle tulisan saya sebelumnya tentang Harita Grup Dan Paradoks Kemakmuran Halmahera Selatan. Namun bukan berarti tulisan ini mengekspresikan kecencian penulis atas Harita Grup. Melainkan sebagai bahan refleksi agar ada perbaikan di masyarakat. Terutama […]

  • Silmy Karim & Jaringan Korupsi Imigrasi: “Setiap Klik Ada Harganya”

    Silmy Karim & Jaringan Korupsi Imigrasi: “Setiap Klik Ada Harganya”

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • 0Komentar

    Linidaily.id Nasional – Nama Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim, kini menjadi sorotan utama publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik korupsi, pemerasan, dan pencucian uang yang berlangsung secara sistemik, terstruktur, dan masif di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Modus operandi yang digulirkan tidak lagi sekadar pungutan liar biasa, melainkan sebuah “industri” pengerukan uang negara yang […]

expand_less