Catatan Refleksi HUT ke-23 Halmahera Timur: Antara Identitas Budaya, Hiburan, dan Realitas Pembangunan

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Halmahera Timur memunculkan beragam pandangan kritis terkait arah kebijakan dan identitas daerah. Dari sisi kebudayaan, marwah dan jati diri Halmahera Timur dirasakan semakin memudar. Sepanjang sejarahnya, daerah ini dikenal sebagai wilayah para Kapita (pemimpin/leluhur) yang hidup di atas falsafah: ngaku re rasai, budi re bahasa, sopan re hormat, serta memiliki karakter yang malu dan takut berbuat kesalahan. Nilai-nilai inilah yang selama ini menjadi benteng dan ciri khas masyarakat Halmahera Timur.

Namun, penyelenggaraan perayaan yang lebih menonjolkan kehadiran artis hiburan justru dinilai telah menggugurkan nilai-nilai luhur tersebut. Seharusnya, momen penting ini diisi dengan penampilan budaya lokal asli seperti Lalayon, Cakalale, Kabata, serta berbagai tradisi yang sarat nilai ketuhanan. Budaya-budaya ini berfungsi membentuk moral dan karakter masyarakat. Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Halmahera Timur saat ini justru dianggap keliru dan berpotensi mendatangkan dampak buruk, karena falsafah hidup leluhur tidak lagi dijadikan landasan.

Transisi kebudayaan yang terjadi saat ini menjadi kontroversi besar. Pertunjukan dan gaya yang ditampilkan lebih condong pada budaya asing atau barat, yang justru dikhawatirkan meruntuhkan moral dan merusak regenerasi generasi muda. Hal ini sangat bertentangan dengan identitas asli Halmahera Timur sebagai Negeri Tane, Negeri Zikir ire Salawat—daerah yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan kearifan lokal.

Di usia yang ke-23 ini, Halmahera Timur seharusnya mulai menghidupkan kembali sejarah panjang dan budaya yang telah mengakar kuat. Leluhur dan para Kapita memiliki sejarah besar: Halmahera Timur adalah wilayah yang tidak pernah dijajah, melainkan pernah menjadi kekuatan yang mampu melawan dan mengusir bangsa Portugis serta Spanyol, sekaligus menjadi pendukung setia Sultan Nuku dalam mempertahankan kedaulatan. Semangat perjuangan inilah yang seharusnya menjadi materi utama pentas seni dan perayaan, untuk mengenang jasa para leluhur yang berperan besar dalam membebaskan Maluku Utara dari penjajah.

Alih-alih mengangkat sejarah kebanggaan tersebut, kebijakan yang diambil justru dianggap mematikan semangat darah para leluhur. Terlebih lagi, kehadiran artis yang dipandang memiliki catatan moral dan nilai budaya yang kurang baik, dinilai telah menjatuhkan martabat daerah. Cara mengenang pejuang, Kapita, tokoh pemekaran, dan pendiri daerah menjadi tidak tepat sasaran, karena seharusnya yang ditampilkan adalah sosok dan nilai kepemimpinan yang mencerminkan karakter asli masyarakat Halmahera Timur.

Selain persoalan budaya, perayaan ini juga dilihat dari kacamata sosiologis sebagai upaya pengalihan isu. Euforia pesta rakyat dinilai telah memanipulasi pandangan masyarakat dan menutup mata dari realitas kerusakan lingkungan yang nyata terjadi di beberapa kecamatan, khususnya di Kecamatan Maba dan Maba Tengah.

Lebih jauh lagi, ini dianggap sebagai strategi untuk menutupi kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan ekologi. Dalam prinsip pembangunan, seharusnya ada pertimbangan yang setara antara kemajuan ekonomi dan kelestarian alam. Namun, yang terjadi saat ini adalah pembangunan ekonomi didorong terus sementara aspek lingkungan disampingkan. Padahal, di sektor ekonomi pun terlihat ketimpangan dan ketidakadilan, salah satunya adalah nasib guru honorer yang belum menerima gaji hingga tertunda lebih dari 5 bulan—hal ini adalah bukti nyata kegagalan pelayanan dasar pemerintah daerah.

Sudah saatnya kita bersikap jujur dalam membangun Halmahera Timur. Wilayah ini terdiri dari 10 kecamatan dan 102 desa, yang semuanya berhak mendapatkan perhatian penuh. Namun realitasnya, pembangunan infrastruktur yang memadai hanya terpusat di ibu kota kabupaten saja. Di luar wilayah itu, kerusakan lingkungan dan keterbelakangan masih terlihat jelas. Jika demikian, apa yang dimaksud dengan pencapaian pembangunan yang sering diklaim pemerintah?

Tantangan ke depan bagi Pemerintah Halmahera Timur adalah mengembalikan esensi dan ruh jati diri daerah. Kembali mengimani falsafah hidup leluhur sangat diperlukan guna membentuk sumber daya manusia yang tangguh dan berkarakter. Kita perlu menyadari bahwa dasar dari segala peradaban adalah adab dan budi pekerti. Dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam harus berjalan beriringan, dengan adab dan moral sebagai fondasi utamanya.