Jumat, 14 Agu 2026
light_mode

Indonesia Peringkat Terendah dalam Belanja Pendidikan terhadap PDB, Tantangan Serius Menuju Indonesia Emas 2045

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
  • visibility 55
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Linidaily.id Indonesia kembali menjadi sorotan setelah data terbaru yang dirilis UNESCO Institute for Statistics (UIS) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki rasio pengeluaran pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terendah dibandingkan sejumlah negara yang dibandingkan dalam laporan tersebut. Alokasi anggaran pendidikan Indonesia tercatat hanya 1,3 persen dari PDB, jauh di bawah banyak negara lain.

Data yang dipublikasikan melalui Seasia Stats memperlihatkan bahwa negara-negara seperti Swedia (7,3 persen), Denmark (6,4 persen), Belgia (6,3 persen), hingga Korea Selatan dan Amerika Serikat (masing-masing 5,4 persen) mengalokasikan porsi yang jauh lebih besar untuk sektor pendidikan.

Bahkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam (2,9 persen) dan Singapura (2,2 persen) menginvestasikan proporsi PDB yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, meskipun jumlah penduduk usia mudanya relatif lebih kecil.

Ironisnya, kondisi tersebut terjadi ketika Indonesia sedang menikmati bonus demografi, di mana sekitar 40,2 persen penduduk berusia 24 tahun ke bawah. Bonus demografi selama ini dipandang sebagai peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, peluang tersebut berpotensi tidak optimal apabila investasi pada sektor pendidikan tidak menjadi prioritas.

Pengamat menilai bahwa rendahnya rasio belanja pendidikan terhadap PDB dapat berdampak pada kualitas pendidikan nasional, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pengembangan riset dan inovasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah yang tengah menargetkan terwujudnya Indonesia Emas 2045, sebuah visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju tepat satu abad setelah kemerdekaan. Banyak kalangan menilai bahwa cita-cita tersebut hanya dapat dicapai apabila pembangunan sumber daya manusia ditempatkan sebagai prioritas utama melalui investasi pendidikan yang memadai.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk fungsi pendidikan. Namun, indikator yang digunakan dalam laporan UNESCO berbeda, yakni persentase pengeluaran pendidikan terhadap PDB, sehingga menghasilkan gambaran yang berbeda mengenai tingkat investasi pendidikan dibandingkan ukuran persentase APBN.

Perbedaan indikator tersebut menjadi penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam membaca data. Kendati demikian, rendahnya rasio pengeluaran pendidikan terhadap PDB tetap menjadi sinyal bahwa investasi nasional pada pengembangan kualitas manusia masih perlu diperkuat agar Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi secara optimal dan meningkatkan daya saing di masa depan.

Sumber: UNESCO Institute for Statistics (UIS), World Bank, Seasia Stats.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yang Tertinggal dari Workshop Nasionalisme, Potensi Lokal dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

    Yang Tertinggal dari Workshop Nasionalisme, Potensi Lokal dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • 0Komentar

    Pada 14 Februari 2026, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Cabang Maluku Utara menyelenggarakan sebuah workshop bertajuk “Nasionalisme, Potensi Lokal dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan”. Forum intelektual ini menghadirkan dua narasumber yang relevan secara kelembagaan dan akademik: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara yang memaparkan materi bertajuk Strategi Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara, […]

  • GPM Maluku Utara Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Pelanggaran di Haltim

    GPM Maluku Utara Desak KPK dan Kejagung Usut Dugaan Pelanggaran di Haltim

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • 0Komentar

    Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung memperluas penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Organisasi itu juga meminta aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah Haltim, Ricky Chairul Richfat, yang dikaitkan dengan sejumlah persoalan tata kelola daerah. Desakan tersebut […]

  • Diduga Terlibat Pelanggaran Perijinan dan Kewajiban, PT ASP Dilaporkan ke Kejaksaan Agung

    Diduga Terlibat Pelanggaran Perijinan dan Kewajiban, PT ASP Dilaporkan ke Kejaksaan Agung

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • 0Komentar

    Jakarta —Dugaan tindak pidana korupsi dalam sektor pertambangan kembali mencuat. Kali ini, PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP) dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung RI atas indikasi pelanggaran dalam kegiatan usaha, proses perizinan, serta kewajiban lingkungan hidup. Dalam laporan yang diterima oleh media ini, jajaran direksi PT ASP yang […]

  • Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Gelar Aksi di Jakarta: Tuntut Transparansi Rehab Rumah Dinas & Batalkan Pinjaman Rp1 Triliun

    Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Gelar Aksi di Jakarta: Tuntut Transparansi Rehab Rumah Dinas & Batalkan Pinjaman Rp1 Triliun

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • 0Komentar

    JAKARTA, Linidaily.id Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026). Sekitar 15 orang massa menuntut KPK segera memanggil dan memeriksa Gubernur Maluku Utara Sherly Djuanda terkait dugaan penyimpangan proyek rehabilitasi rumah dinas gubernur […]

  • Pindah Markas ke Semarang Didukung Pemprov Jateng, Malut United Evakuasi Bus Tim

    Pindah Markas ke Semarang Didukung Pemprov Jateng, Malut United Evakuasi Bus Tim

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • 0Komentar

    TERNATE, Linidaily.id Rencana pemindahan markas tim sepak bola Malut United dari Kota Ternate, Maluku Utara menuju Kota Semarang, Jawa Tengah kian terlihat nyata dalam beberapa hari terakhir. Di satu sisi, langkah ini telah mendapatkan dukungan resmi dari pemerintah setempat di Jawa Tengah, namun di sisi lain, sikap manajemen yang belum memberikan penjelasan rinci justru memicu […]

  • Tunggakan Pajak Capai Rp5,8 Miliar Lebih, Perusahaan Tambang Emas dan Nikel di Malut Belum Melunasi Kewajiban

    Tunggakan Pajak Capai Rp5,8 Miliar Lebih, Perusahaan Tambang Emas dan Nikel di Malut Belum Melunasi Kewajiban

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • 0Komentar

    SOFIFI – Linidaily.id Dua perusahaan pertambangan berskala besar yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara tercatat masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belum diselesaikan hingga kini. Total utang yang belum dibayar kedua pihak tersebut mencapai Rp5.814.108.089, berdasarkan temuan resmi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara. Perusahaan yang dimaksud […]

expand_less