Rabu, 14 Okt 2026
light_mode

Silaturahim ke Zulkifli Hasan, PAN Malut Usulkan Penambahan Kursi DPR RI Jadi Empat untuk Pemilu 2029

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
  • visibility 74
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Linidaily.id Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku Utara melakukan silaturahim pada 28 Agustus 2026 kemarin, sekaligus pertemuan strategis dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi PAN Maluku Utara untuk menyampaikan aspirasi daerah, khususnya terkait peningkatan keterwakilan masyarakat Maluku Utara di parlemen nasional pada Pemilu 2029.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPW PAN Maluku Utara menyampaikan permohonan agar Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia turut memperjuangkan penambahan alokasi kursi DPR RI untuk daerah pemilihan Maluku Utara.

Saat ini, pada Pemilu 2024, Maluku Utara memiliki alokasi tiga kursi anggota DPR RI. DPW PAN Maluku Utara berharap jumlah tersebut dapat ditingkatkan menjadi empat kursi pada Pemilu 2029 mendatang.

“Kami berharap Fraksi PAN DPR RI dapat ikut mendorong agar alokasi kursi DPR RI untuk Maluku Utara yang sebelumnya tiga kursi dapat menjadi empat kursi pada Pemilu 2029. Ini bukan sekadar kepentingan partai, tetapi bagian dari perjuangan untuk memperkuat keterwakilan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku Utara,” ujar Ketua DPW PAN Maluku Utara.

Ia menegaskan, penambahan satu kursi tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan politik partai, melainkan bagian dari upaya memperluas ruang suara dan perwakilan rakyat Maluku Utara di tingkat nasional.

Penambahan alokasi kursi dinilai akan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah pusat. Keterwakilan yang lebih kuat di DPR RI diharapkan menjadi instrumen perjuangan yang lebih efektif dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengawalan berbagai kebijakan dan program pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Maluku Utara.

“Alokasi empat kursi merupakan tanggung jawab bersama. Semakin kuat keterwakilan Maluku Utara di tingkat nasional, semakin besar pula ruang untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, baik di bidang pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sektor-sektor lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, PAN Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan ini melalui jalur politik dan kelembagaan yang tersedia. Di saat yang sama, pihaknya juga terus memperkuat konsolidasi organisasi sebagai bagian dari persiapan matang menghadapi Pemilu 2029.

Penguatan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput serta peningkatan soliditas kader menjadi fokus utama, guna memperkokoh posisi politik PAN di Maluku Utara sekaligus menjamin perjuangan penambahan kursi ini benar-benar mewakili keinginan seluruh lapisan masyarakat.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Halut dan Morotai Pimpin Golkar Secara Aklamasi

    Bupati Halut dan Morotai Pimpin Golkar Secara Aklamasi

    • calendar_month 1 jam yang lalu
    • 0Komentar

    TOBELO / DARAME — Linidaily.id, Dua Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di wilayah Maluku Utara berlangsung beriringan dan menghasilkan kemiripan, di mana kedua Bupati terpilih secara aklamasi memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut di daerah masing-masing. Halmahera Utara: Piet Hein Babua Terpilih Aklamasi Musda VI DPD II Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara digelar di Hotel […]

  • Narasi Transparansi yang Problematik

    Narasi Transparansi yang Problematik

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • 0Komentar

    Akhir-akhir ini ada beberapa persoalan yang kemudian telah menjelma dan dapat divonis menjadi penyakit dalam tubuh induk lembaga kemahasiswaan Universitas Khairun, sebut saja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Khairun (BEM UNKHAIR), yang telah menjadi rahasia umum, baik dalam rentetan kegagalan mereka dan manajemen tata kelola organisasi yang begitu memprihatinkan. Tidak hanya itu, bahkan pihak Rektorat Universitas […]

  • Mahasiswa KKN Mandiri IAIN Ternate Gelar Dialog Publik tentang Ekologi Kampung di Desa Payo

    Mahasiswa KKN Mandiri IAIN Ternate Gelar Dialog Publik tentang Ekologi Kampung di Desa Payo

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • 0Komentar

    HALBAR – linidaily.id, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menggelar dialog publik bersama pemuda dan masyarakat Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Kamis (17/9/2026) malam. Kegiatan yang mengangkat tema “Ekologi Kampung: Menjaga Keseimbangan Alam dalam Kehidupan Sehari-hari” tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pengabdian mahasiswa selama melaksanakan […]

  • Dialog Publik: Perempuan dan Krisis Ekologis Kepulauan

    Dialog Publik: Perempuan dan Krisis Ekologis Kepulauan

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • 0Komentar

    Krisis ekologis di wilayah kepulauan kini tidak lagi sekadar dipahami sebagai isu kerusakan lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi ini, perspektif perempuan dinilai sangat penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini diselenggarakan pada Sabtu […]

  • Diduga Terlibat Pelanggaran Perijinan dan Kewajiban, PT ASP Dilaporkan ke Kejaksaan Agung

    Diduga Terlibat Pelanggaran Perijinan dan Kewajiban, PT ASP Dilaporkan ke Kejaksaan Agung

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • 0Komentar

    Jakarta —Dugaan tindak pidana korupsi dalam sektor pertambangan kembali mencuat. Kali ini, PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP) dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung RI atas indikasi pelanggaran dalam kegiatan usaha, proses perizinan, serta kewajiban lingkungan hidup. Dalam laporan yang diterima oleh media ini, jajaran direksi PT ASP yang […]

  • LPP Tipikor Soroti Aktivitas PT STS di Kawasan Hutan Haltim, Desak Penindakan ke Tingkat Pusatj

    LPP Tipikor Soroti Aktivitas PT STS di Kawasan Hutan Haltim, Desak Penindakan ke Tingkat Pusatj

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • 0Komentar

    Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara terkait aktivitas pertambangan di Halmahera Timur kembali memunculkan sorotan atas kepatuhan perusahaan terhadap aturan kehutanan dan lingkungan. Salah satu yang kini disorot adalah aktivitas PT Sambaki Tambang Sentosa (STS) yang disebut berlangsung di luar izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil […]

expand_less