Jumat, 14 Agu 2026
light_mode

Pemkab Halmahera Utara Perkuat Komitmen Turunkan Angka Stunting

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
  • visibility 66
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TOBELO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus menunjukkan keseriusan dan memperkuat komitmennya dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya.

Hal ini ditegaskan dalam Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Halmahera Utara yang berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjandua, pada Senin (25/5/2026).

Rapat koordinasi strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd., didampingi oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Halmahera Utara. Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Ns. Jolius Garo, S.Kep., Kepala Dinas Kesehatan, Selphianus Herman Kaya, S.Kep., beserta jajaran lintas sektor dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Halmahera Utara menegaskan bahwa penanganan dan pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas utama daerah yang tidak bisa ditangani secara parsial.

Menurutnya, keberhasilan menekan angka stunting sangat bergantung pada kerja sama yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan dari seluruh elemen pemerintahan maupun masyarakat.

“Percepatan penurunan stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat, komitmen tinggi, serta langkah-langkah nyata dari seluruh pihak. Hal ini agar setiap program yang kita jalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” tegas Dr. Kasman Hi Ahmad.

Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pelaksanaan evaluasi berkala terhadap seluruh kegiatan penanganan stunting yang berjalan di setiap wilayah kecamatan hingga desa. Ia mengingatkan bahwa evaluasi rutin, khususnya secara triwulanan, diperlukan untuk mengukur efektivitas program sekaligus mendeteksi sejak dini hambatan atau kendala yang terjadi di lapangan.

Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Halmahera Utara. Foto: Rekan Halut Setara

“Evaluasi rutin sangat krusial. Melalui evaluasi, kita bisa memantau perkembangan, mengetahui apa yang menjadi kendala, dan memastikan setiap intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai program berjalan, namun sasaran dan tujuannya tidak tercapai,” ujarnya.

Agenda utama dalam rapat TPPS kali ini adalah pembahasan strategi percepatan penanganan stunting yang lebih komprehensif.

Berbagai langkah disepakati, mulai dari penguatan intervensi gizi spesifik maupun sensitif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, intensifikasi edukasi kesehatan dan gizi kepada keluarga, hingga optimalisasi peran pendampingan di tingkat desa dan kecamatan.

Selain merumuskan strategi baru, pertemuan ini juga menjadi momen evaluasi terhadap capaian kinerja program yang telah berjalan sejauh ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan target penurunan angka stunting di Halmahera Utara dapat tercapai sesuai dengan standar dan target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap sinergitas antar instansi semakin kokoh. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam upaya mewujudkan generasi muda Halmahera Utara yang sehat, cerdas, dan berkualitas, sebagai modal utama menuju pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dialog Publik: Perempuan dan Krisis Ekologis Kepulauan

    Dialog Publik: Perempuan dan Krisis Ekologis Kepulauan

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • 0Komentar

    Krisis ekologis di wilayah kepulauan kini tidak lagi sekadar dipahami sebagai isu kerusakan lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi ini, perspektif perempuan dinilai sangat penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini diselenggarakan pada Sabtu […]

  • Paradoks Pendidikan Nusantara: Ketika Yogyakarta Kehilangan Siswa dan Maluku Utara Menghitung Kebutuhan

    Paradoks Pendidikan Nusantara: Ketika Yogyakarta Kehilangan Siswa dan Maluku Utara Menghitung Kebutuhan

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • 0Komentar

    Fenomena yang terjadi di D.I. Yogyakarta beberapa waktu terakhir menciptakan ironi tajam dalam peta pendidikan nasional. Puluhan sekolah negeri di wilayah ini mengalami kekurangan siswa yang signifikan, bahkan mencapai ribuan siswa dibandingkan kapasitas ideal. Sementara itu, di ujung timur Indonesia, Maluku Utara justru tengah berjuang memenuhi laju pertumbuhan kebutuhan pendidikan akibat eksplosivitas pembangunan dan populasi. […]

  • Diduga Terlibat Korupsi, Jampidsus Febrie Adriansyah Diminta Mundur

    Diduga Terlibat Korupsi, Jampidsus Febrie Adriansyah Diminta Mundur

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • 0Komentar

    JAKARTA – Linidaily.id Nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, kini resmi menjadi sorotan publik setelah terseret dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan informasi yang dihimpun mengutip Suara.com, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah meminta Febrie untuk mengundurkan diri secara kekeluargaan demi menjaga […]

  • Ketika Angka Berbicara: Maluku Utara dan Luka Lama Pendidikan yang Belum Sembuh

    Ketika Angka Berbicara: Maluku Utara dan Luka Lama Pendidikan yang Belum Sembuh

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • 0Komentar

    Saya tidak tahu persis seperti apa rasanya menjadi seorang guru di sebuah pulau kecil di Maluku Utara yang menyeberang laut setiap pagi, mengajar dengan kapur yang hampir habis, lalu pulang dengan gaji yang jauh dari kata cukup. Tapi saya tahu satu hal: ketika data TKA 2026 keluar dan nama Maluku Utara terpampang di baris paling […]

  • KPK Soroti Tata Kelola BPBJ Malut di Bawah Kepemimpinan Hairil Hukum

    KPK Soroti Tata Kelola BPBJ Malut di Bawah Kepemimpinan Hairil Hukum

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • 0Komentar

    Linidaily.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti ketat kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara yang saat ini dipimpin oleh Hairil Hukum. Lembaga antirasuah tersebut mengidentifikasi sejumlah celah kerawanan dalam mekanisme pengadaan yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Peringatan keras ini disampaikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli […]

  • KURIKULUM REMPAH

    KURIKULUM REMPAH

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • 0Komentar

    Wilayah-wilayah penghasil rempah di Indonesia, terutama di kawasan timur (seperti Maluku dan Maluku Utara), memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dunia. Cengkih, dan pala, serta berbagai tanaman aromatik lainnya, bukanlah sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakatnya. Ironisnya, banyak siswa SD, SMP, dan SMA yang hidup di wilayah rempah justru kurang memahami sejarah, […]

expand_less