HMI FISIP UMMU Gelar Aksi Refleksi Hari Lahir Pancasila: Soroti Krisis Keadilan di Maluku Utara
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
- visibility 52
- comment 0 komentar
- print Cetak
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) menggelar aksi refleksi Hari Lahir Pancasila di depan Kantor Wali Kota Ternate. Foto: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Linidaily.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) menggelar aksi refleksi Hari Lahir Pancasila di depan Kantor Wali Kota Ternate, pada Senin, 1 Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, HMI Komisariat FISIP UMMU mengangkat isu “Maluku Utara Krisis Keadilan”. Tema ini dipilih sebagai penegasan bahwa kondisi sosial dan pemerintahan di Provinsi Maluku Utara saat ini dinilai sedang mengalami kemunduran dalam penegakan keadilan bagi masyarakat luas.
Ketua Umum HMI Komisariat FISIP UMMU Ternate, Hakim Hi Sale, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal dari serangkaian aksi refleksi yang akan dilakukan oleh pengurus periode 2026–2027.
“Ini adalah awal dari gerakan pengawalan kebijakan dan aspirasi masyarakat yang akan kami lakukan secara berkelanjutan,” ujar Hakim.
Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, HMI menyampaikan tujuh tuntutan tegas kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate, serta pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara, antara lain:
- Mengungkap aktor di balik kasus pembegalan di Kota Ternate secara transparan dan bertanggung jawab.
- Membatasi keberadaan tenaga kerja asing serta memprioritaskan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja lokal.
- Mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai aturan dan merugikan lingkungan di wilayah Maluku Utara.
- Melakukan evaluasi kinerja terhadap Direktur Utama RSUD Chasan Boesorie guna perbaikan pelayanan kesehatan.
- Mengungkap pelaku dan motif kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
- Meminta Pemerintah Kota Ternate segera menghadirkan solusi konkret dan pasti bagi para pedagang di Pasar Gamalama.7. Menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap aktivis lingkungan yang memperjuangkan kelestarian alam.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sofyan Z. Selang, menegaskan kegiatan ini merupakan alarm penting bagi seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pemerintah diminta segera menyadari dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menumpuk di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kota Ternate dan daerah sekitarnya.
Di akhir aksi, HMI Komisariat FISIP UMMU menyatakan komitmennya untuk terus mengawal setiap permasalahan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara. Mereka juga menuntut secara tegas kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar menyelesaikan setiap masalah yang ada dengan cepat, tepat, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar