Roadshow ke Pemerintah Daerah, PUKAT Malut Perkuat Dukungan untuk Pendampingan Tiga Desa di Morotai

MOROTAI – Pendampingan masyarakat pesisir tidak cukup hanya dikerjakan di desa. PUKAT Maluku Utara memahami hal itu, sehingga di sela kegiatan sepekan di Kecamatan Morotai Selatan Barat (25 September hingga 2 Oktober 2026), tim mendatangi sejumlah instansi pemerintah di Kabupaten Pulau Morotai. Kunjungan berantai atau roadshow ini menjadi bagian dari kegiatan penjangkauan pemangku kepentingan pemerintah yang relevan.

Kegiatan tersebut termasuk dalam pilar pengamanan hak, relasi pemangku kepentingan dan tata kelola (SR). Pilar ini berjalan bersama tiga pilar lain dalam program yang dijalankan PUKAT Maluku Utara dan Blue Ventures di Desa Waringin, Usbar Pantai, dan Tiley Pantai, yaitu pengelolaan perikanan berbasis masyarakat (CBFM), inklusi keuangan (FI), dan ketahanan pangan (FS).

Mengetuk pintu satu per satu

Tim memulai roadshow dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA). Setelah itu, tim bertemu organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang bersinggungan dengan program, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP).

Pemilihan instansi ini tidak acak. Perencanaan daerah, urusan kelautan dan perikanan, pemberdayaan desa, hubungan dengan lembaga kemasyarakatan, serta perizinan, semuanya bisa bersentuhan dengan kegiatan di desa pesisir. Dengan bertemu langsung, tim ingin pemerintah daerah mengetahui apa yang akan dikerjakan, di mana, dan sampai kapan.

Pendekatan ini juga bertujuan menghindari tumpang tindih. Bila program berjalan tanpa sepengetahuan instansi terkait, peluang untuk saling melengkapi akan hilang. Sebaliknya, pertemuan sejak awal membuka ruang koordinasi yang bisa dimanfaatkan selama masa pendampingan hingga Juni 2028.

Audiensi dengan Wakil Bupati

Persinggahan terakhir roadshow adalah audiensi dengan Wakil Bupati Pulau Morotai. Dalam pertemuan itu, tim PUKAT Maluku Utara didampingi Kepala Desa Waringin dan Kepala Desa Usbar Pantai. Kehadiran dua kepala desa tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak dibawa sendirian oleh lembaga pendamping, tetapi juga didukung pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan warga.

Dalam audiensi itu, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada PUKAT Maluku Utara atas kegiatan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan di Desa Waringin, Usbar Pantai, dan Tiley Pantai. Apresiasi tersebut mencerminkan sambutan baik pemerintah kabupaten terhadap upaya pendampingan masyarakat pesisir.

Wakil Bupati juga mengingatkan para kepala desa. Ia meminta mereka bersungguh-sungguh memanfaatkan kehadiran PUKAT Maluku Utara. Menurutnya, pendampingan hanya akan memberi hasil bila pemerintah desa aktif mengambil peran. Ia juga mendorong para kepala desa agar mengajak warga berpartisipasi penuh demi kemajuan desa masing-masing.

Mengapa dukungan pemerintah penting

Pesan Wakil Bupati sejalan dengan prinsip pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Warga memegang peran utama, tetapi kesepakatan di tingkat desa membutuhkan dukungan dari pemerintah yang lebih tinggi agar dapat bertahan dan dijalankan. Tanpa dukungan itu, kesepakatan warga bisa kehilangan pijakan ketika menghadapi persoalan yang melampaui batas desa.

Karena itu, penjangkauan pemangku kepentingan pemerintah menjadi investasi awal yang penting. Hubungan yang terbangun pada pekan pertama dapat dipakai kembali ketika program memasuki kegiatan yang membutuhkan izin, data, atau dukungan kebijakan.

Satu dari lima kegiatan

Roadshow ini hanyalah satu dari lima kegiatan yang dijalankan tim selama sepekan. Empat kegiatan lainnya adalah peningkatan kesadaran dan sosialisasi, pemetaan pemangku kepentingan, perkenalan awal ke komunitas disertai sosialisasi ketahanan pangan, dan survei profil komunitas di tiga desa. Kelima kegiatan itu menjadi pembuka dari rangkaian pendampingan yang direncanakan berlangsung hingga Juni 2028.

Bagi desa-desa yang didampingi, kehadiran pemerintah daerah dalam pembicaraan sejak awal memberi tambahan semangat. Bagi tim pendamping, dukungan itu menjadi modal untuk melangkah ke tahap berikutnya dengan lebih yakin. Tantangan sesungguhnya kini ada pada pelaksanaan: menjaga komunikasi dengan pemerintah, memastikan warga terlibat, dan mewujudkan manfaat nyata bagi keluarga pesisir di Morotai Selatan Barat.