Rabu, 17 Jun 2026
light_mode

SOSIOLOGI ORANG HALMAHERA

  • account_circle Herman Oesman
  • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
  • visibility 137
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

“…O’Hongana Manyawa dan O’Berera Manyawa merupakan dua wajah dari peradaban yang menghormati batas-batas ekologis…”

Sosiologi orang Halmahera tidak bisa dilepaskan dari bentang ekologinya, yakni hutan yang lebat dan laut yang luas. Pada lanskap sosial ini, manusia tidak berdiri sebagai pusat yang dominan, melainkan sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar.

Dua figur sosial yang mencerminkan relasi tersebut, adalah O’Hongana Manyawa, penjaga hutan, dan O’Berera Manyawa, penjaga pesisir. Keduanya merepresentasi- kan dua wajah peradaban Halmahera yang saling melengkapi, sekaligus memperlihatkan bagaimana manusia membangun relasi ekologis yang khas.

O’Hongana Manyawa, yang secara harfiah berarti “orang “penjaga hutan”, merupakan komunitas adat yang hidup secara nomaden di pedalaman Halmahera. Mereka dikenal sebagai pemburu dan peramu yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada hutan.

Berangkat dari perspektif sosiologi, mereka bukan sekadar kelompok masyarakat terasing, melainkan representasi dari masyarakat ekologis. Hutan bagi mereka bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang spiritual dan kosmologis.

Setiap pohon, sungai, dan hewan memiliki makna. Mereka percaya bahwa alam memiliki jiwa, sehingga eksploitasi berlebihan merupakan suatu bentuk pelanggaran moral.

Resistensi

Praktik sosial mereka menabalkan etika ekologis yang kuat. Tatkala berburu, mereka tidak membunuh hewan betina yang sedang hamil, dan tidak merusak hutan secara sembarangan. Mereka berpindah tempat tinggal untuk memberi waktu pada alam memulihkan diri.

Ini merupakan bentuk pengetahuan lokal yang menunjukkan kesadaran keberlanjutan jauh sebelum konsep pembangunan berkelanjutan dikenal secara global.

Struktur sosial O’Hongana Manyawa juga menarik. Mereka tidak mengenal konsep kekuasaan formal seperti kepala suku dalam pengertian modern. Kepemimpinan bersifat kultural melalui figur yang dituakan (dimono), yang dihormati karena pengalaman dan pengetahuan, bukan karena otoritas koersif.

Kini, dunia mereka berada dalam tekanan besar. Ekspansi industri tambang nikel telah menggerus hutan yang menjadi ruang hidup mereka. Akibatnya, mereka kehilangan sumber pangan dan dipaksa beradaptasi dengan sistem ekonomi luar, termasuk ketergantungan pada beras dan barang pasar.

Dengan perspektif sosiologi kritis, konteks ini dapat dibaca sebagai bentuk kolonialisme baru, di mana kapitalisme ekstraktif menggantikan sistem hidup lokal.

Rasionalitas Pesisir dan Laut

Berbeda dengan O’Hongana Manyawa, O’Berera Manyawa, merepresentasikan masyarakat pesisir Halmahera. Mereka hidup di wilayah pantai, bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan. Jika hutan menjadi pusat kosmologi O’Hongana, maka laut merupakan ruang sosial bagi O’Berera

Masyarakat pesisir ini memiliki rasionalitas ekologis yang berbeda. Mereka memahami musim, arus laut, dan perilaku ikan. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi dasar dalam praktik ekonomi mereka seperti menangkap ikan, mengelola hasil laut, dan berdagang.

Secara sosiologis, masyarakat pesisir cenderung lebih terbuka terhadap interaksi luar. Hal ini disebabkan oleh posisi geografis mereka yang menjadi jalur pertemuan berbagai budaya.

Melalui lanskap sejarah Halmahera, wilayah pesisir acap menjadi titik kontak dengan kekuatan luar, baik perdagangan rempah maupun kolonialisme.
Tapi, keterbukaan ini juga membawa konsekuensi.

Modernisasi dan industrialisasi pesisir kerap mengubah pola hidup masyarakat O’Berera. Mereka mulai masuk dalam ekonomi pasar, menghadapi tekanan overfishing, dan berhadapan dengan eksploitasi sumber daya laut oleh perusahaan besar.

Meski demikian, seperti halnya O’Hongana, masyarakat O’Berera juga memiliki etika ekologis. Mereka mengenal batas-batas wilayah tangkap dan memiliki norma adat dalam pemanfaatan laut.

Pada beberapa komunitas, terdapat larangan (sasi) menangkap ikan di wilayah tertentu pada waktu tertentu sebagai bentuk konservasi tradisional.

Relasi antara O’Hongana Manyawa dan O’Berera Manyawa, menunjukkan dialektika antara dua ruang ekologis, yakni hutan dan laut. Keduanya tidak berdiri dalam oposisi binner, tetapi dalam hubungan yang saling melengkapi.

Melalui perspektif sosiologi lingkungan, Halmahera dapat dipahami sebagai ruang di mana manusia hidup dalam keseimbangan dengan alam. Tetapi, keseimbangan ini, kini mulai terganggu dengan masuknya kapitalisme ekstraktif. Industri tambang dan ekspansi ekonomi global telah mengubah relasi manusia dengan alam menjadi relasi eksploitasi.

Apa yang terjadi pada O’Hongana Manyawa merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya akibat industrialisasi.

Sementara itu, masyarakat pesisir seperti O’Berera Manyawa, juga menghadapi tekanan dari ekonomi pasar yang semakin agresif.

Karl Polanyi (1944) dalam The Great Transformation menyebut proses ini sebagai “disembedding”, ketika ekonomi terlepas dari konteks sosial dan ekologisnya.

Dalam konteks Halmahera, kita melihat bagaimana sistem ekonomi modern memutus hubungan manusia dengan alam, menggantinya dengan logika produksi dan akumulasi.

Di sisi lain, perspektif ekologi politik (Robbins, 2012) membantu kita memahami bahwa konflik di Halmahera bukan sekadar konflik lingkungan, tetapi juga konflik kekuasaan. Siapa yang berhak atas hutan? Siapa yang mengontrol laut? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kunci dalam memahami dinamika sosial di wilayah tersebut.

Sosiologi orang Halmahera mengajarkan bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari alam. O’Hongana Manyawa dan O’Berera Manyawa merupakan dua wajah dari peradaban yang menghormati batas-batas ekologis. Tetapi, di tengah arus globalisasi dan kapitalisme ekstraktif, pengetahuan lokal ini berada di ambang krisis.

Apabila hutan hilang, maka hilang pula O’Hongana. Bila laut rusak, maka hilang pula O’ Berera.

Karena itu, tantangan ke depan bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Sosiologi orang Halmahera memberi pelajaran penting bagi kita, bahwa keberlanjutan bukan sekadar konsep, tetapi praktik hidup yang telah lama dijalankan masyarakat adat.

  • Penulis: Herman Oesman

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Kapasitas Kader, Ketum Cabang HMI Ternate Lantik Pengurus Lembaga Profesi

    Perkuat Kapasitas Kader, Ketum Cabang HMI Ternate Lantik Pengurus Lembaga Profesi

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • 0Komentar

    TERNATE, Linidaily.id – Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate dan jajaran pengurus lembaga profesi resmi dilantik Ketua Umum HMI Cabang Ternate. Acara pelantikan akbar ini berlangsung di Gedung Sekretariat KAHMI Kota Ternate pada Jumat (12/6/2026) malam. Mengusung tema “Aktualisasi Nilai-Nilai Perjuangan HMI Melalui Penguatan Lembaga Profesi”, kegiatan ini bertujuan untuk mengonsolidasi […]

  • Menyelamatkan Ternate dari Sesaknya Sampah

    Menyelamatkan Ternate dari Sesaknya Sampah

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • 0Komentar

    Pagi di Ternate selalu punya cara membuat orang jatuh cinta: laut yang biru, Gamalama yang berdiri gagah, aroma ikan bakar, dan percakapan hangat di pasar. Tetapi di balik keindahan itu, ada persoalan yang pelan-pelan menumpuk, berbau, dan mengancam masa depan kota pulau ini: sampah. Ternate bukan kota dengan daratan luas yang bisa terus-menerus “menyembunyikan” sampah […]

  • Didatangi Tim Korsupgah KPK, Pemprov Malut Tepis Dugaan Monopoli Proyek dan Rangkap Jabatan

    Didatangi Tim Korsupgah KPK, Pemprov Malut Tepis Dugaan Monopoli Proyek dan Rangkap Jabatan

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • 0Komentar

    SOFIFI Linidaily.id Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh regulasi pengadaan barang dan jasa pasca kunjungan tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kunjungan tersebut dilakukan di kediaman dinas Wakil Gubernur Malut di Ternate pada Kamis (11/6/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Malut, Samsuddin Abdul Kadir, menjelaskan bahwa kehadiran tim […]

  • Pemimpin Berdandan Gunakan APBD, Rakyat Bisa Apa

    Pemimpin Berdandan Gunakan APBD, Rakyat Bisa Apa

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • 0Komentar

    JANGAN sampai kita merasa beruntung, karena memiliki pemimpin yang tepat. Ternyata, pilihan kita tidaklah tepat. Inilah yang dirasakan saat ini di Maluku Utara. Karena itu, tulisan pendek ini akan mencoba untuk mengulik fenomena yang terjadi di Maluku Utara (Malut), yang belum lama ini mendapat banyak sorotan dari media berkaitan dengan alokasi anggaran tata rias untuk […]

  • HMI FISIP UMMU Gelar Aksi Refleksi Hari Lahir Pancasila: Soroti Krisis Keadilan di Maluku Utara

    HMI FISIP UMMU Gelar Aksi Refleksi Hari Lahir Pancasila: Soroti Krisis Keadilan di Maluku Utara

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • 0Komentar

    Linidaily.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) menggelar aksi refleksi Hari Lahir Pancasila di depan Kantor Wali Kota Ternate, pada Senin, 1 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, HMI Komisariat FISIP UMMU mengangkat isu “Maluku Utara Krisis Keadilan”. Tema ini dipilih sebagai penegasan bahwa […]

  • 60 Hari Menanti Keadilan: Pembunuhan Ali Daud Belum Terpecahkan

    60 Hari Menanti Keadilan: Pembunuhan Ali Daud Belum Terpecahkan

    • calendar_month Minggu, 31 Mei 2026
    • 0Komentar

    Linidaily.id – Genap sudah 60 hari atau dua bulan berlalu sejak ditemukannya jasad Ali Daud (63 tahun), mantan Kepala Desa Bobane Jaya sekaligus tokoh agama yang sangat disegani masyarakat. Namun hingga hari ini, aparat keamanan belum juga mampu mengungkap siapa pelaku serta apa motif di balik pembunuhan keji tersebut. Lambatnya penanganan dan ketiadaan kejelasan informasi […]

expand_less