Sengkarut MBG: Antara Urgensi Gizi Rakyat dan Tantangan Tata Kelola

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dimaknai melalui dua kata kunci: make sense atau masuk akal. Urgensi program ini dibangun di atas fondasi regulasi yang kuat dan kebutuhan riil rakyat akan pemenuhan gizi. Namun, sebagai sebuah kebijakan baru yang bersifat kolosal, MBG tentu menghadapi kompleksitas implementasi. Potensi penyimpangan harus disempitkan melalui revitalisasi aspek operasional, penguatan pengawasan, transparansi data, serta keterlibatan publik yang aktif.

MBG merupakan bagian integral dari delapan program prioritas (Asta Cita) dalam kebijakan pembangunan nasional. Sifatnya yang ambisius dan masif membuatnya rentan terhadap celah penyimpangan. Oleh karena itu, ketaatan terhadap regulasi dan prinsip transparansi menjadi harga mati. Tidak boleh ada ruang bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power). Orientasi program ini sejatinya sangat mulia, yakni wujud kepedulian negara terhadap kesejahteraan rakyat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya “sengkarut” atau kerumitan. Eskalasi protes publik memuncak pasca penetapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dkk., sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG pada Rabu, 3 Juni 2026. Peristiwa ini seolah membuka tabir skandal dan memicu kekhawatiran bahwa kotak Pandora pengelolaan MBG telah terbuka. Program yang mulia ini tidak boleh dikotori oleh perilaku oknum yang menjual kuasa. Ketimpangan yang dipelihara akibat praktik koruptif berpotensi memicu ketidakstabilan sosial yang lebih luas jika tidak segera ditangani.

Secara fundamental, program BGN adalah langkah visioner dan manusiawi. Kita berharap program ini tidak berjalan dengan metode trial and error, apalagi tercemar Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Data keberhasilan MBG sejauh ini cukup signifikan: telah menjangkau sekitar 61,9 juta penerima manfaat atau 74,8% dari total target 82,9 juta orang. Tingkat keberhasilan penyaluran mencapai 99,99%, dengan catatan masalah teknis yang relatif kecil dibandingkan miliaran porsi makanan yang telah didistribusikan. Kendati demikian, potensi mark-up anggaran—yang kerap menjadi modus korupsi hulu—harus tetap diwaspadai.

Akar Polemik: Konflik Kepentingan dan Distrust Publik

Polemik MBG dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari afiliasi politik, konflik kepentingan, patronase, hingga kurangnya transparansi. Pimpinan BGN dituntut untuk selektif dan ketat dalam mengurasi yayasan mitra. Kesan pengelolaan yang serampangan harus dihilangkan. Secara internal, struktur BGN perlu dikonsolidasikan untuk menghilangkan ego sektoral, sementara kompetensi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus diseleksi secara profesional.

Implikasi negatif dari lemahnya tata kelola ini adalah erosi kepercayaan (distrust) publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini rentan mengganggu stabilitas pelayanan pemerintah. Informasi mengenai “jual beli titik” distribusi MBG menjadi tanda bahaya serius. Program ini dinilai sebagian masyarakat lebih menguntungkan kroni-kroni penguasa daripada rakyat, sehingga dicap sebagai alat politik yang dipaksakan. Fenomena ini tercermin dari maraknya konten satir dan framing negatif di media sosial terhadap para pengelola SPPG.

Agar MBG tidak menjadi praktik perburuan rente (rent-seeking), evaluasi menyeluruh mutlak diperlukan. Desain kebijakan harus diperkuat secara fundamental agar tidak mengganggu substansi pelaksanaan. Tujuannya jelas: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan gizi yang baik, bukan menjadi korban carut-marut birokrasi yang mengundang kecemasan.

Konteks Makro: Asta Cita dan Tantangan Fiskal

Merujuk pada Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Paripurna DPR RI pada 15 Agustus 2025, MBG adalah salah satu dari delapan agenda prioritas APBN 2026, dengan alokasi Rp335 triliun untuk 82,9 juta penerima. Agenda lainnya mencakup ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih, pertahanan semesta, serta percepatan investasi.

Program strategis seperti ini sering kali gagal bukan karena konsepnya, melainkan karena proses delivery atau eksekusi di lapangan yang mengalami bias dan penyimpangan. Prinsip link and match antara konsep dan aplikasi harus diterapkan tanpa menghentikannya. Namun, terdapat kontradiksi antara semangat efisiensi anggaran dengan realitas lapangan. Tekanan efisiensi menimbulkan turbulensi keuangan daerah, di mana banyak Kepala Daerah mengeluhkan kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dinamika pusat-daerah ini bahkan memunculkan istilah “raja kecil melawan perintah efisiensi”.

Solusi: Optimasi, Bukan Moratorium

Di tengah desakan sebagian akademisi dan pengamat untuk menghentikan program, Presiden Prabowo tampak teguh untuk tidak bergeming. Kami menilai bahwa moratorium atau penghentian permanen bukanlah solusi yang tepat. Secara universal, negara bertanggung jawab mencegah kekurangan gizi dan kemiskinan. Presiden Prabowo berani mengambil risiko menjalankan program bombastis di tengah warisan utang negara yang tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun per akhir Maret 2026. Situasi ini menuntut kecermatan dan keberanian pemimpin dalam mencari strategi keluar (exit strategy) dari krisis fiskal sambil tetap menjaga kesejahteraan rakyat.

Sosok pemimpin yang mampu menavigasi negara menuju peradaban maju sangat dibutuhkan. Dalam konteks komunikasi publik, pemerintah perlu membangun ekosistem influencer yang edukatif, bukan sekadar konspirasi dengan buzzer. Amplifikasi capaian, hambatan, dan keberhasilan MBG harus dilakukan secara masif namun berbasis data yang valid dan transparan, bukan hoaks atau rekayasa. Resistensi publik harus ditanggapi dengan jernih, dewasa, dan bijak, bukan dengan emosi atau sikap defensif.

Sinisme masyarakat terhadap MBG sebaiknya dipandang sebagai tantangan sekaligus stimulus bagi pemerintah untuk bekerja lebih serius. Evaluasi mendalam, terbuka, dan holistik terhadap dinamika MBG adalah hikmah yang harus diambil.

Selain itu, kewaspadaan terhadap infiltrasi kekuatan asing melalui Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) juga perlu diapresiasi. Pemerintah harus memastikan rakyat tidak menjadi alat kelompok tertentu untuk merongrong kedaulatan bangsa. Namun, di sisi lain, kritik rakyat yang lahir dari keresahan ekonomi—seperti melambungnya harga sembilan bahan pokok—tidak boleh serta-merta distigmatisasi sebagai antek asing. Kriminalisasi kritik hanya akan menjauhkan hati rakyat. Sebaliknya, pendekatan yang empatik akan membuat rakyat luluh dan mendukung perjuangan pemerintah mensejahterakan mereka.

Program andalan Presiden Prabowo ini pada hakikatnya bukan sekadar program politik pribadi, melainkan milik rakyat. Seluruh stakeholder wajib bersatu padu mendukung, mengambil manfaat, dan berpartisipasi aktif. Bagi kami, tidak perlu ada desain ulang yang radikal; yang diperlukan adalah optimalisasi realisasi. Apa yang kurang, segera lengkapi. Apa yang bocor, segera tambal. Dengan integritas dan kerja keras, MBG dapat menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi rakyat Indonesia.