Jumat, 14 Agu 2026
light_mode

AKSI BLOKADE JALAN WARGA BANEMO MELAWAN

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
  • visibility 82
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ratusan Warga Banemo melakukan unjuk rasa dan aksi blokade akses jalan Trans Halmahera ruas Jalur Desa Remdi, Rabu, 20 Mei 2026.

Aksi blokade ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Warga Banemo Melawan, kepada pemerintah dan kepolisian, menyusul ditemukannya ranjau di perkebunan serta kasus pembunuhan Ustadz Ali Abas yang hingga kini belum ada titik terang.

Tensi aksi warga memuncak dua hari lalu, atau pada 18 Mei 2026, ketika warga menemukan sejumlah ranjau darat di kawasan perkebunan Woyobalo, wilayah hutan Desa Bobane Indah.

Temuan ranjau ini menjadi bukti nyata dugaan kelompok bersenjata atau pelaku teror yang bergerak bebas di dalam hutan Patani Barat yang mengancam nyawa dan mata pencaharian warga.

Kemarahan warga makin memuncak karena kasus pembunuhan terhadap mantan Kepala Desa Bobane Jaya, Ustadz Ali Abas, yang ditemukan tewas mengenaskan pada 2 April 2026, sampai hari ini belum ada kejelasan dan berhasil mengungkap pelaku.

Masyarakat menilai penegak hukum lambat bertindak.

Koordinator aksi mengatakan, penemuan ranjau di kebun membuat rasa aman warga hilang. Kelompok pengancam berkeliaran bebas. Aksi blokade jalan sebagai upaya warga sampai ada jawaban nyata.

Ada tiga tuntutan utama massa aksi, pertama, segera mengungkap dan menangkap pelaku yang membunuh Ustadz Ali Abas, proses hukum sampai tuntas. Kedua, mengusut tuntas jejak dan jaringan kelompok yang memasang ranjau di kawasan hutan/perkebunan warga, serta memberikan jaminan keamanan secara permanen. Ketiga, batalkan rencana pendirian Markas TNI di wilayah Patani , karena ada kekhawatiran terampasnya hak Ulayat dan rusaknya lingkungan.

Sementara aparat kepolisian sudah berada di lokasi untuk mengamankan situasi dan membangun komunikasi, namun massa tetap bersikeras meminta kepastian dan penanganan serius.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • FPPPMU: Semangat Pembentukan Maluku Utara Adalah Keadilan, Bukan Monopoli Kekuasaan

    FPPPMU: Semangat Pembentukan Maluku Utara Adalah Keadilan, Bukan Monopoli Kekuasaan

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • 0Komentar

    Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Maluku Utara (FPPPMU) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Maluku Utara agar tetap berada pada koridor keadilan, transparansi, dan kepentingan publik. Melalui dialog terbuka bertajuk “Dugaan Monopoli Proyek Daerah oleh Kerabat Gubernur”, FPPPMU memandang bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan perlu dibahas secara terbuka, objektif, […]

  • Gerakan Pemuda Marhaenis Malut Aksi di KPK: Sekda Haltim Diduga Terlibat Tambang Nikel Ilegal, Ada Bukti Rekaman dan Foto Transaksi

    Gerakan Pemuda Marhaenis Malut Aksi di KPK: Sekda Haltim Diduga Terlibat Tambang Nikel Ilegal, Ada Bukti Rekaman dan Foto Transaksi

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • 0Komentar

    JAKARTA, Linidaily id, Gerakan Pemuda Marhaenis Provinsi Maluku Utara (GPM Malut) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jalan Persada Kuningan, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin, 3 Agustus 2026. Berlangsung pukul 12.35 hingga 12.55 WIB, aksi yang dipimpin Sartono Halek dengan membawa spanduk, poster, serta alat pengeras suara […]

  • Pemkab Halmahera Utara Perkuat Komitmen Turunkan Angka Stunting

    Pemkab Halmahera Utara Perkuat Komitmen Turunkan Angka Stunting

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • 0Komentar

    TOBELO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus menunjukkan keseriusan dan memperkuat komitmennya dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Halmahera Utara yang berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjandua, pada Senin (25/5/2026). Rapat koordinasi strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. […]

  • Sigaro Festival Buku Maluku Utara 2026

    Sigaro Festival Buku Maluku Utara 2026

    • calendar_month Minggu, 28 Jun 2026
    • 0Komentar

    Sigaro dalam Bahasa lokal Maluku Utara terutama Ternate bermakna ajakan, baku pangge, Sigaro Malaha artinya saling mengajak pada kebaikan. Pertama kali saya melihat Agenda Festival Buku Maluku Utara 2026 yang akan di laksanakan pada bulan Agustus 2026, disampaikan lewat pemberitahuan beberapa kolega di Whatsapp Group dengan mengisi formulir pendataan buku dan penulis di Maluku Utara, […]

  • Gubernur Sherly Lakukan Perombakan Kabinet: Dua PLT Kepala Dinas Dicopot, 15 OPD Lainnya Dievaluasi

    Gubernur Sherly Lakukan Perombakan Kabinet: Dua PLT Kepala Dinas Dicopot, 15 OPD Lainnya Dievaluasi

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • 0Komentar

    Linidaily.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, resmi mengambil langkah tegas dalam penataan birokrasi daerah. Sebagai bukti nyata janjinya, pejabat nomor satu di provinsi ini resmi memberhentikan dua pejabat yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, Jumat (29/5/2026). Keputusan ini diambil menyusul hasil evaluasi kinerja mendalam yang dilakukan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) […]

  • Skor Integritas ‘Merah’, KPK Beri Ultimatum 3 Bulan untuk Pemprov & DPRD Malut

    Skor Integritas ‘Merah’, KPK Beri Ultimatum 3 Bulan untuk Pemprov & DPRD Malut

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • 0Komentar

    TERNATE Linidaily.id – Suasana tegang menyelimuti Kediaman Dinas Wakil Gubernur Maluku Utara, Kamis (11/6). Selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIT, rapat koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berlangsung tertutup rapat. Personel Satpol PP berjaga ketat di pintu masuk, melarang akses bagi staf eselon III-IV maupun wartawan. […]

expand_less