Jumat, 14 Agu 2026
light_mode

KURIKULUM REMPAH

  • account_circle Herman Oesman
  • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
  • visibility 101
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Wilayah-wilayah penghasil rempah di Indonesia, terutama di kawasan timur (seperti Maluku dan Maluku Utara), memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dunia. Cengkih, dan pala, serta berbagai tanaman aromatik lainnya, bukanlah sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakatnya. Ironisnya, banyak siswa SD, SMP, dan SMA yang hidup di wilayah rempah justru kurang memahami sejarah, filosofi, fungsi sosial, nilai ekonomi, bahkan jenis-jenis rempah yang tumbuh di sekitar mereka.

Sekolah lebih banyak mengajarkan pengetahuan global yang jauh dari pengalaman hidup siswa dibandingkan pengetahuan lokal yang sebenarnya dekat dengan keseharian mereka.

Fenomena ini menegaskan adanya jarak antara pendidikan formal dan realitas sosial masyarakat. Sementara, kurikulum nasional cenderung bersifat seragam sehingga pengalaman lokal masyarakat rempah tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses pembelajaran.

Anak-anak di daerah penghasil cengkih acap lebih mengenal produk makanan cepat saji global dibandingkan memahami bagaimana cengkih dan pala pernah mengubah sejarah dunia.

Mereka mengetahui nama negara-negara Eropa, tetapi tidak memahami bahwa tanah tempat mereka tinggal pernah menjadi pusat perebutan kolonialisme internasional akibat rempah-rempah.

Kondisi tersebut menabalkan terjadinya marginalisasi pengetahuan lokal. Pendidikan yang menjauh dari realitas sosial masyarakat, merupakan bentuk pendidikan yang kehilangan kesadaran kritis.

Pendidikan seharusnya tidak hanya mentransfer pengetahuan abstrak, tetapi juga membantu peserta didik memahami lingkungan sosial dan kebudayaannya sendiri.

Ketika para siswa di wilayah rempah tidak memahami sejarah rempah, maka sekolah telah gagal membangun hubungan antara pengetahuan dan identitas lokal.

Kurikulum rempah menjadi penting sebagai upaya mengintegrasikan sejarah, budaya, ekonomi, ekologi, dan pengetahuan tradisional ke dalam sistem pendidikan.

Kurikulum ini bukan sekadar mengajarkan nama-nama rempah, melainkan membangun kesadaran bahwa rempah merupakan bagian dari peradaban masyarakat kepulauan.

Pada tingkat SD/MI, pembelajaran rempah dapat dimulai dari pengenalan tanaman lokal, aroma, bentuk, manfaat kesehatan, hingga cerita rakyat tentang rempah. Anak-anak dapat diajak mengunjungi kebun pala atau cengkih agar pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas.

Pada tingkat SMP/MTs, materi rempah dapat diperluas melalui sejarah perdagangan dunia, kolonialisme, dan hubungan rempah dengan identitas budaya lokal.

Para siswa perlu memahami bahwa kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Nusantara berkaitan erat dengan pencarian rempah-rempah. Dengan begitu, sejarah lokal tidak lagi dipahami sebagai cerita pinggiran, tetapi sebagai bagian penting dari sejarah global.

Sementara, pada tingkat SMA/MA, kurikulum rempah dapat diarahkan pada pendekatan yang lebih kritis dan multidisipliner. Siswa dapat mempelajari rantai ekonomi rempah, ketimpangan perdagangan, perubahan ekologi akibat perkebunan, hingga peluang industri kreatif berbasis rempah.

Pendidikan semacam ini penting agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam ekonomi rempah, tetapi mampu menjadi pelaku inovasi di masa depan.

Kurikulum rempah dapat memperkuat pendidikan karakter dan ekologis. Bagi masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan, rempah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan spiritual.

Tradisi penggunaan rempah dalam makanan, pengobatan tradisional, ritual adat, hingga hubungan kekeluargaan menunjukkan bahwa rempah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tatkala sekolah mengabaikan hal tersebut, para siswa perlahan akan mengalami keterasingan budaya. Mereka tumbuh di tanah rempah, tetapi tidak memiliki kedekatan emosional dengan warisan leluhurnya.

Selain itu, pendidikan rempah dapat menjadi strategi pembangunan berkelanjutan di daerah. Selama ini, banyak daerah penghasil rempah hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa memiliki penguatan sumber daya manusia yang memadai. Padahal, jika pendidikan sejak dini memperkenalkan hilirisasi rempah, kewirausahaan lokal, dan inovasi produk, maka generasi muda memiliki peluang menciptakan ekonomi berbasis lokalitas.

Dengan demikian, sekolah tidak hanya menghasilkan lulusan pencari kerja, tetapi juga pencipta peluang ekonomi berbasis kekayaan daerah.

Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya kurikulum rempah. Muatan lokal yang selama ini bersifat formalitas perlu diubah menjadi pembelajaran yang hidup dan kontekstual.Para guru juga perlu memperoleh pelatihan mengenai sejarah dan budaya rempah agar mampu mengajarkan materi secara menarik.

Sekolah dapat bekerja sama dengan petani, komunitas adat, pelaku UMKM, dan peneliti lokal untuk membangun ekosistem pendidikan berbasis rempah.

Pada era globalisasi ini, pendidikan lokal bukan berarti menolak modernitas. Justru melalui pemahaman terhadap identitas lokal, para siswa dapat memiliki fondasi budaya yang kuat untuk menghadapi perubahan dunia. Proses ini menciptakan apa yang disebut Arjun Appadurai sebagai commodity culture, yakni perubahan makna benda ketika memasuki sirkulasi global (Appadurai, 1996).

Negara-negara maju seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Singapura berhasil berkembang tanpa meninggalkan akar budayanya. Indonesia, khususnya wilayah rempah, juga dapat membangun pendidikan yang modern sekaligus berakar pada sejarah dan kebudayaan lokal.

Kurikulum rempah pada akhirnya bukan hanya soal pendidikan tanaman atau perdagangan masa lalu. Rempah merupakan upaya membangun kesadaran sejarah, identitas budaya, literasi ekologis, dan kemandirian ekonomi generasi muda. Sebagaimana dikatakan Fernand Braudel (1981), “perdagangan rempah merupakan “motor sejarah dunia” yang menggerakkan kapitalisme awal dan kolonialisme global. Ini yang harus dipahami anak-anak kita, para siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA.

Anak-anak dan para siswa di wilayah rempah tidak boleh tumbuh sebagai generasi yang asing terhadap tanahnya sendiri. Sekolah harus menjadi ruang untuk merawat ingatan kolektif masyarakat, sekaligus menyiapkan masa depan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

  • Penulis: Herman Oesman

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Duta Besar Singapura Kunjungi Halmahera Utara; Bentuk Apresiasi Penanganan Korban Erupsi Gunung Dukono

    Duta Besar Singapura Kunjungi Halmahera Utara; Bentuk Apresiasi Penanganan Korban Erupsi Gunung Dukono

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • 0Komentar

    TOBELO – Linidaily id Duta Besar Republik Singapura untuk Indonesia, H.E. Kwok Fook Seng, dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja resmi ke Kabupaten Halmahera Utara pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Informasi dari laman Diskominfosan Halmahera Utara menjelaskab Kedatangan utusan diplomatik tertinggi negara kota tersebut merupakan wujud penghargaan langsung dari Pemerintah Singapura atas perhatian dan upaya […]

  • Pindah Markas ke Semarang Didukung Pemprov Jateng, Malut United Evakuasi Bus Tim

    Pindah Markas ke Semarang Didukung Pemprov Jateng, Malut United Evakuasi Bus Tim

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • 0Komentar

    TERNATE, Linidaily.id Rencana pemindahan markas tim sepak bola Malut United dari Kota Ternate, Maluku Utara menuju Kota Semarang, Jawa Tengah kian terlihat nyata dalam beberapa hari terakhir. Di satu sisi, langkah ini telah mendapatkan dukungan resmi dari pemerintah setempat di Jawa Tengah, namun di sisi lain, sikap manajemen yang belum memberikan penjelasan rinci justru memicu […]

  • BK DPRD Ternate Nyatakan Tuduhan Nurjaya terhadap Anggota Komisi III Tak Terbukti

    BK DPRD Ternate Nyatakan Tuduhan Nurjaya terhadap Anggota Komisi III Tak Terbukti

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • 0Komentar

    Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate menyatakan anggota DPRD Nurjaya Hi Ibrahim melanggar kode etik setelah dinilai berulang kali menyampaikan tuduhan terhadap anggota Komisi III tanpa dukungan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Putusan tersebut dibacakan Ketua BK DPRD Kota Ternate, Mochtar Bian, di Ruang Sidang BK Lantai II Kantor DPRD Ternate, Jumat (7/8/2026). Pembacaan keputusan dihadiri Wakil […]

  • Sambut Milad ke-62 : HMI Cabang Ternate Gelar Donor Darah Bersama PMI Maluku Utara.

    Sambut Milad ke-62 : HMI Cabang Ternate Gelar Donor Darah Bersama PMI Maluku Utara.

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • 0Komentar

    TERNATE- Linidaily.id HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Maluku Utara menggelar aksi donor darah pada Kamis, 6 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Milad ke-62 HMI Cabang Ternate. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat KAHMI Provinsi Maluku Utara ini diikuti oleh kader HMI, alumni, serta masyarakat […]

  • FPPPMU: Semangat Pembentukan Maluku Utara Adalah Keadilan, Bukan Monopoli Kekuasaan

    FPPPMU: Semangat Pembentukan Maluku Utara Adalah Keadilan, Bukan Monopoli Kekuasaan

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • 0Komentar

    Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Maluku Utara (FPPPMU) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Maluku Utara agar tetap berada pada koridor keadilan, transparansi, dan kepentingan publik. Melalui dialog terbuka bertajuk “Dugaan Monopoli Proyek Daerah oleh Kerabat Gubernur”, FPPPMU memandang bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan perlu dibahas secara terbuka, objektif, […]

  • KPK Soroti Tata Kelola BPBJ Malut di Bawah Kepemimpinan Hairil Hukum

    KPK Soroti Tata Kelola BPBJ Malut di Bawah Kepemimpinan Hairil Hukum

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • 0Komentar

    Linidaily.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti ketat kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara yang saat ini dipimpin oleh Hairil Hukum. Lembaga antirasuah tersebut mengidentifikasi sejumlah celah kerawanan dalam mekanisme pengadaan yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Peringatan keras ini disampaikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli […]

expand_less