Jumat, 14 Agu 2026
light_mode

KURIKULUM REMPAH

  • account_circle Herman Oesman
  • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
  • visibility 99
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Wilayah-wilayah penghasil rempah di Indonesia, terutama di kawasan timur (seperti Maluku dan Maluku Utara), memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dunia. Cengkih, dan pala, serta berbagai tanaman aromatik lainnya, bukanlah sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakatnya. Ironisnya, banyak siswa SD, SMP, dan SMA yang hidup di wilayah rempah justru kurang memahami sejarah, filosofi, fungsi sosial, nilai ekonomi, bahkan jenis-jenis rempah yang tumbuh di sekitar mereka.

Sekolah lebih banyak mengajarkan pengetahuan global yang jauh dari pengalaman hidup siswa dibandingkan pengetahuan lokal yang sebenarnya dekat dengan keseharian mereka.

Fenomena ini menegaskan adanya jarak antara pendidikan formal dan realitas sosial masyarakat. Sementara, kurikulum nasional cenderung bersifat seragam sehingga pengalaman lokal masyarakat rempah tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses pembelajaran.

Anak-anak di daerah penghasil cengkih acap lebih mengenal produk makanan cepat saji global dibandingkan memahami bagaimana cengkih dan pala pernah mengubah sejarah dunia.

Mereka mengetahui nama negara-negara Eropa, tetapi tidak memahami bahwa tanah tempat mereka tinggal pernah menjadi pusat perebutan kolonialisme internasional akibat rempah-rempah.

Kondisi tersebut menabalkan terjadinya marginalisasi pengetahuan lokal. Pendidikan yang menjauh dari realitas sosial masyarakat, merupakan bentuk pendidikan yang kehilangan kesadaran kritis.

Pendidikan seharusnya tidak hanya mentransfer pengetahuan abstrak, tetapi juga membantu peserta didik memahami lingkungan sosial dan kebudayaannya sendiri.

Ketika para siswa di wilayah rempah tidak memahami sejarah rempah, maka sekolah telah gagal membangun hubungan antara pengetahuan dan identitas lokal.

Kurikulum rempah menjadi penting sebagai upaya mengintegrasikan sejarah, budaya, ekonomi, ekologi, dan pengetahuan tradisional ke dalam sistem pendidikan.

Kurikulum ini bukan sekadar mengajarkan nama-nama rempah, melainkan membangun kesadaran bahwa rempah merupakan bagian dari peradaban masyarakat kepulauan.

Pada tingkat SD/MI, pembelajaran rempah dapat dimulai dari pengenalan tanaman lokal, aroma, bentuk, manfaat kesehatan, hingga cerita rakyat tentang rempah. Anak-anak dapat diajak mengunjungi kebun pala atau cengkih agar pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas.

Pada tingkat SMP/MTs, materi rempah dapat diperluas melalui sejarah perdagangan dunia, kolonialisme, dan hubungan rempah dengan identitas budaya lokal.

Para siswa perlu memahami bahwa kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Nusantara berkaitan erat dengan pencarian rempah-rempah. Dengan begitu, sejarah lokal tidak lagi dipahami sebagai cerita pinggiran, tetapi sebagai bagian penting dari sejarah global.

Sementara, pada tingkat SMA/MA, kurikulum rempah dapat diarahkan pada pendekatan yang lebih kritis dan multidisipliner. Siswa dapat mempelajari rantai ekonomi rempah, ketimpangan perdagangan, perubahan ekologi akibat perkebunan, hingga peluang industri kreatif berbasis rempah.

Pendidikan semacam ini penting agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam ekonomi rempah, tetapi mampu menjadi pelaku inovasi di masa depan.

Kurikulum rempah dapat memperkuat pendidikan karakter dan ekologis. Bagi masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan, rempah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan spiritual.

Tradisi penggunaan rempah dalam makanan, pengobatan tradisional, ritual adat, hingga hubungan kekeluargaan menunjukkan bahwa rempah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tatkala sekolah mengabaikan hal tersebut, para siswa perlahan akan mengalami keterasingan budaya. Mereka tumbuh di tanah rempah, tetapi tidak memiliki kedekatan emosional dengan warisan leluhurnya.

Selain itu, pendidikan rempah dapat menjadi strategi pembangunan berkelanjutan di daerah. Selama ini, banyak daerah penghasil rempah hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa memiliki penguatan sumber daya manusia yang memadai. Padahal, jika pendidikan sejak dini memperkenalkan hilirisasi rempah, kewirausahaan lokal, dan inovasi produk, maka generasi muda memiliki peluang menciptakan ekonomi berbasis lokalitas.

Dengan demikian, sekolah tidak hanya menghasilkan lulusan pencari kerja, tetapi juga pencipta peluang ekonomi berbasis kekayaan daerah.

Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya kurikulum rempah. Muatan lokal yang selama ini bersifat formalitas perlu diubah menjadi pembelajaran yang hidup dan kontekstual.Para guru juga perlu memperoleh pelatihan mengenai sejarah dan budaya rempah agar mampu mengajarkan materi secara menarik.

Sekolah dapat bekerja sama dengan petani, komunitas adat, pelaku UMKM, dan peneliti lokal untuk membangun ekosistem pendidikan berbasis rempah.

Pada era globalisasi ini, pendidikan lokal bukan berarti menolak modernitas. Justru melalui pemahaman terhadap identitas lokal, para siswa dapat memiliki fondasi budaya yang kuat untuk menghadapi perubahan dunia. Proses ini menciptakan apa yang disebut Arjun Appadurai sebagai commodity culture, yakni perubahan makna benda ketika memasuki sirkulasi global (Appadurai, 1996).

Negara-negara maju seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Singapura berhasil berkembang tanpa meninggalkan akar budayanya. Indonesia, khususnya wilayah rempah, juga dapat membangun pendidikan yang modern sekaligus berakar pada sejarah dan kebudayaan lokal.

Kurikulum rempah pada akhirnya bukan hanya soal pendidikan tanaman atau perdagangan masa lalu. Rempah merupakan upaya membangun kesadaran sejarah, identitas budaya, literasi ekologis, dan kemandirian ekonomi generasi muda. Sebagaimana dikatakan Fernand Braudel (1981), “perdagangan rempah merupakan “motor sejarah dunia” yang menggerakkan kapitalisme awal dan kolonialisme global. Ini yang harus dipahami anak-anak kita, para siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA.

Anak-anak dan para siswa di wilayah rempah tidak boleh tumbuh sebagai generasi yang asing terhadap tanahnya sendiri. Sekolah harus menjadi ruang untuk merawat ingatan kolektif masyarakat, sekaligus menyiapkan masa depan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

  • Penulis: Herman Oesman

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Spensa Expo Tumbuhkan Kreativitas Siswa

    Spensa Expo Tumbuhkan Kreativitas Siswa

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • 0Komentar

    TERNATE Linidaily.id – Cara Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 untuk mendorong kreativitas siswa bisa di tiru oleh SMP lain. Membuat Expo. Rabu, 17 Juni 2026 SPENSA EXPO 2026 resmi di helat. Kegiatan akan berlangsung selama dua hari. Rabu dan Kamis berlangsung di Sekolah.Menurut Kepala Sekolah, Hj. Endang Hermanto, kegiatan Expo ini dimaksudkan untuk menumbuhkan […]

  • Diduga Terlibat Pelanggaran Perijinan dan Kewajiban, PT ASP Dilaporkan ke Kejaksaan Agung

    Diduga Terlibat Pelanggaran Perijinan dan Kewajiban, PT ASP Dilaporkan ke Kejaksaan Agung

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • 0Komentar

    Jakarta —Dugaan tindak pidana korupsi dalam sektor pertambangan kembali mencuat. Kali ini, PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP) dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung RI atas indikasi pelanggaran dalam kegiatan usaha, proses perizinan, serta kewajiban lingkungan hidup. Dalam laporan yang diterima oleh media ini, jajaran direksi PT ASP yang […]

  • Wali Kota Tidore Tegas: Tidak Akan Biarkan PPPK dan Pegawai Paruh Waktu Dirumahkan

    Wali Kota Tidore Tegas: Tidak Akan Biarkan PPPK dan Pegawai Paruh Waktu Dirumahkan

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • 0Komentar

    TIDORE, Linidaily.id Di tengah tekanan berat kondisi keuangan daerah akibat pemangkasan dana transfer pusat, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen secara tegas menyatakan akan membela dan menjamin keberlanjutan kerja seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pegawai paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah. Ia menegaskan menolak keras langkah merumahkan atau memutus hubungan kerja mereka […]

  • Dua Perempuan Hilang Beruntun dalam Kurun Waktu Satu Minggu

    Dua Perempuan Hilang Beruntun dalam Kurun Waktu Satu Minggu

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • 0Komentar

    LINIDAILY.ID – Suasana waspada dan keprihatinan kini menyelimuti masyarakat Kabupaten Halmahera Utara, khususnya wilayah Kota Tobelo. Pasalnya, dalam kurun waktu kurang dari satu minggu, dua laporan kehilangan warga perempuan masuk ke meja kepolisian, menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan ketertiban umum di daerah tersebut. Polres Halmahera Utara mencatat dua laporan resmi orang hilang dengan identitas dan […]

  • Kolam Air Mancur di Landmark Ternate Ditimbun Sementara: Alasan Keamanan dan Persiapan JKPI

    Kolam Air Mancur di Landmark Ternate Ditimbun Sementara: Alasan Keamanan dan Persiapan JKPI

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • 0Komentar

    TERNATE -LiniDaily.id. Pemerintah Kota Ternate mulai menimbun kolam air mancur yang berada di kawasan Landmark. Langkah ini diambil mengingat fasilitas tersebut sudah lama tidak berfungsi. Sekretaris Daerah Kota Ternate menyampaikan bahwa penimbunan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum atas arahan Wali Kota. Keputusan ini diambil saat meninjau lokasi yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai salah satu tempat […]

  • Jual Beli IUP ; LKBHMI Cabang Ternate Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi hingga Tuntas

    Jual Beli IUP ; LKBHMI Cabang Ternate Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi hingga Tuntas

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • 0Komentar

    Linidaily.id– Dugaan praktik jual beli Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Halmahera Timur kembali menjadi sorotan publik. Kasus yang disebut melibatkan sejumlah pejabat daerah tersebut dinilai tidak sekadar persoalan administrasi perizinan, melainkan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Direktur Bidang Kajian dan Riset Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum HMI (LKBHMI) […]

expand_less